Jika ada pihak yang menyita pikiran dan energi KPU ditengah proses helatan Pemilu 2019 saat ini, ia adalah Oesman Sapta Odang (OSO), dan mereka yang disebut Orang Dengan Gangguan Jiwa/ODGJ (saya sengaja tidak menyebutnya...
Salah satu isu yang mengemuka dalam revisi UU Pilkada di DPR ialah keinginan mayoritas wakil rakyat itu untuk memperberat syarat maju bagi calon perseorangan/independen. Keinginan itu muncul pasca-Putusan MK Nomor 60/PUU-XIII/2015 yang mengubah syarat...
Salah satu ukuran negara demokrasi adalah keberadaan partai politik. Sejumlah tesis menguatkan posisi sentral parpol sebagai pilar demokrasi. Sebagai institusi demokrasi, Pasal 11 Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 (sebagai perubahan atas UU...
Tidak berselang lama setelah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencanangkan “9 Agenda Prioritas” yang dikemas dalam program “Nawacita”. Poin keempat Nawacita tersebut adalah...
Keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam Pasal 119 sampai Pasal 149 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) No. 17 Tahun 2014 membawa setumpuk harapan pulihnya marwah dan wibawa Dewan setelah sekian lama babak...
Korupsi politik terkait dengan kuasa jabatan yang melekat pada seseorang. Kuasa jabatan itu bisa berasal dari jabatan politik di partai politik, serta kuasa jabatan yang melekat sebagai pejabat/penyelenggara negara. Kuasa jabatan itu digunakan untuk...
More
