Category: Hukum Perdata

Prinsip Kebebasan Berkontrak Terbatas

Sebagian ahli hukum mendasarkan asas kebebasan berkontrak melalui Pasal 1338 ayat 1 KUHPdt. Pasal tersebut menegaskan bahwa: “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan ketentuan di atas,...

Matriks Undang-Undang Hukum Perseroan Terbatas

Latar Belakang (UUPT) No. 40 Tahun 2007 Ketentuan kepastian hukum tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya menggantikan ketentuan Pasal 36-56 KUHD yang mengatur tentang perseroan terbatas dan berikut segala perubahannya, yaitu yang terkandung dalam Stb....

Menggugat Urgensi RUU Pertanahan

Wajah agraria Indonesia diwarnai ketimpangan yang memiskinkan, mengerasnya konflik, dan rusaknya lingkungan yang membuahkan bencana. Masalah agraria yang kronis meliputi seluruh sektor dan semua wilayah. Buruknya rupa agraria Indonesia dibentuk akibat kelakuan instansi/aparat pemerintah,...

Akta Otentik dan Akta Bawah Tangan

Pembagian macam-macam surat/ tulisan terdiri atas surat biasa dan surat atau akta otentik. Surat Biasa atau biasa juga disebut ‘surat “ adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati...

Online Dispute Resolution

Meskipun negara Indonesia belum menerapkan prinsip penyelesaian sengketa secara online namun perkembangan tekhnologi dan transaksi yang menembus ruang dunia maya, hingga melintasi batas-batas negara. Mau tidak mau keberadaan Online Dispute Resolution  (ODR) patut diatur...

Tujuan Tanda Tangan

Menurut Yahya harahap (2001: 544)  mengemukakan bahwa pengertian tanda tangan dan dokumen tertulis lainnya tidak mesti diatas kertas kemudian dapat menjadi bukti tertulis, tetapi hal itu hanya berlaku bagi negara yang menganut sistem pembuktian...