Hukum pidana dapat dikatakan ruang lingkup hukum yang paling ketat dalam menerapkan aturan perundang-undangan. Bahkan lebih dari itu, suatu perbuatan tidak akan dianggap sebagai perbuatan hukum tanpa ada sistem aturan yang mengaturnya. Dalam konteks...
Terminologi sifat melawan hukum dapat ditemukan sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tegasnya pasal...
Perkembangan peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (disingkat KAK 2003), secara global dan repersentatif KAK 2003 memuat delapan Bab telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor ...
Sebelum memulai menyoal dan mendiskusikan profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), terlebih dahulu perlu kiranya membentang tali-temali benang sejarah ketika Polri masih menyatu dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Fakta sejarah...
Bantuan hukum dalam pengertian yang paling luas dapat diartikan sebagai upaya unuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung (Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 245), mengatakan upaya untuk membantu golongan...
Agar tersangka ataupun terdakwa tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Maka pemerintah kemudian memberikan hak-hak bagi tersangka dan terdakwa sebagaiman diatur dalam Bab VI KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. M....
More
