Category: Hukum Tata Negara

Pemisahan Kekuasan Vs Pembagian Kekuasaan

Merunut perkembangan sejarah ketatanegaraan kata pemisahan kekuasaan. Pertama kali dicetuskan oleh John Locke dalam bukunya “Two Treatises of Government” (1689), yang membagi kekuasaan negara dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara...

Polemik Jasa pelayanan TV Kabel

Pengaturan tentang masalah penyiaran secara umum diatur  dalam Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Adapun yang dimaksud dengan siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau...

Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

Diperlukan sarana dalam sebuah penegakan hukum, maka dari itu ada langkah preventif yang harus ditempuh untuk menegakkan sehingga aturan itu dapat diterapkan, maka lahirlah istilah pengawasan. Dan untuk memaksakan peraturan maka lahirlah juga sanksi....

Syarat Sahnya Ketetapan

Sebagaimana saya telah kemukakan pada pertemuan sebelumnya, untuk sahnya ketetapan  Philipus M.. Hadjon pernah mengemukakan sahnya ketetapan adalah didasarkan pada berwenangnya pejabat itu untuk membuat ketetapan dan tidak adanya cacat yuridis terhadap ketetapan tersebut....

Mem (Pidana) Kan Boediono

Rapat Timwas Centrury bersama DPR (10/11) selasa kemarin. Kembali memunculkan polemik. Benarkah Boediono dapat diperiksa oleh KPK ? Blunder Abraham Samad (AS) yang memicu banyak polemik. Diawali dengan pernyataannya: “Penanganan kasus Bank Century yang...

Wewenang

Seringkali kita menemukan istilah yang disamakan dengan kata wewenang adalah kekuasaan. Tetapi dalam scope Hukum tata negara kebanyakan ahli hukum tata negara menggunakan istilah wewenang. Wewenang dalam bahasa inggris disebut authority atau dalam bahasa...