Sesuai dengan Pasal 24 (c) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengadili orang/badan seperti mahkamah agung (MA). Melainkan, tugas MK adalah mengadili sistem dan institusi negara. Cermin dari sistem kenegaraan, terwujud dalam...
Dalam beberapa pekan ke depan situs negarahukum.com akan mengkaji beberapa pasal dalam UUD 1945 sebagai pasal-pasal yang selayaknya diamandemen: UUD NRI Tahun 1945 PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan...
Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbuakaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Penjelasan: Asas...
Sebagian kalangan oleh sarjana hukum administrasi Negara berargumen bahwa freies ermessen itu harus dibingkai dalam hukum yang tertulis. Hemat penulis kita tidak perlu memaksakan sifat freies ermessen yang demikian oleh karena memang freies ermessen...
Impeachment atau yang lebih dikenal dengan istilah pemakzulan, adalah jalan atau jalur politik (bukan jalur hukum) untuk memberhentikan presiden dari masa jabatannya. Tetapi jalan untuk memberhentikan Presiden itu harus konstitusional. Tidak bisa dengan jalan...
Judul di atas kemudian tertoreh, oleh karena Penulis merasa resah, gelisah, dan curiga. suatu waktu peminat hukum tata negara di Provinsi Gorontalo semakin berkurang. Hampir dua tahun penulis menggeluti hukum tata negara selama berada...
More
