Lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah harus berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan Tanah setelah melakukan penilaian standar penghitungan besarnya ganti kerugian. Panitia pengadaan tanah adalah panitia yang dibentuk untuk membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk...
Menurut Ronal Dworkin (teori content) dalam Salman dan Susanto (2004: 93-94) dalam hukum, prinsip merupakan pertimbangan moral tentang apa yang benar dan apa yang buruk, yang meliputi prinsip tentang political morality dan political organization...
Dalam Kepres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum diatur masalah Lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah, yang dapat membantu Panitia Pengadaan Tanah dalam menentukan besarnya standar ganti...
Tidak selamanya kepentingan pejabat pengadaan tanah untuk kepentingan umum, akan terealisasi. Mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum bisa saja tidak berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Karena pemegang hak atas tanah menolak tawaran ganti rugi...
Penetapan ganti rugi melalui mekanisme musyawarah, sesuai Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007. Tujuan musyawarah adalah untuk mencapai...
Hak guna usaha diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UUPA sebagai salah satu hak atas tanah. Sedangkan secara khusus, hak guna usaha oleh UUPA dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 kemudian disebut pula...
More
