Category: Hukum Tata Negara

Tugas dan Kewenangan Pemerintahan Daerah

Daya tarik terpenting dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah adalah ditetapkannya metode pemilihan langsung untuk memilih kepala daerah. Pasal 24 ayat 5...

Fungsi Pemerintahan Daerah

Keberadaan pemerintahan daerah, tidak lain untuk mengurangi sentralisasi yang selalu berpusat pada pemerintah pusat, sebagaimana yang sering terjadi dalam sistem nasional, sebelum berlakunya undang-undang otonomi daerah Tahun 1999. Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah...

Pengertian Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Berbicara kewenangan memang   menarik, karena secara alamia manusia sebagai mahluk social memiliki keinginan untuk...

Penggantian Antar Waktu (PAW)

          Ada dua mekanisme atau jalan untuk menduduki jabatan legislatif. Pertama, Anggota DPRD dapat terpilih setelah diajukan oleh calon partai politik yang mengusungnya. Kemudian mengikuti pemilihan umum secara langsung sebagai calon terpilih untuk...

Pengadilan Tata Usaha Negara

Peradilan (rechtspraak: Belanda,  judiciary: Inggris) adalah  setiap proses yang berhubungan dengan penegakan hukum materil atas hukum formal. Sedangkan pengadilan tertuju pada lembaga/institusi pengadilan tersebut yang terdiri atas empat lembaga peradilan (lih: pasal 10 Undang-undang...

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang...