Category: Pilkada 2018 dan Pemilu 2019
Litis Finiri Oportet, setiap perkara harus ada akhirnya. Demikian asas hukum menjamin adanya suatu kepastian hukum di negeri ini. Namun, lain halnya dengan sengketa Pilwali Makassar, yang alurnya bak tak berujung. Betapa tidak,...
Hasil pengawasan Bawaslu/Panwas dalam output rekomendasi, nyatanya secara prosedural masih diawasi oleh KPU. Isi rekomendasi Panwas bagi KPU dalam banyak kasus dimaknai sebatas secarik kertas yang tak mengikat-tidak dilaksanakan. Sejak rezim pilkada lansung dengan...
PUTUSAN Panwaslu lahir dan didasarkan pada adanya pemeriksaam atas objek “SENGKETA”. Sedangkan REKOMENDASI Panwaslu didasarkan pada adanya pemeriksaan atas TEMUAN atau LAPORAN Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Oleh karena itu Putusan dan Rekomendasi Panwaslu lahir...
Pilkada sedang sengit-sengitnya. Kesengitan demikian tentu potensial menimbulkan berbagai pelanggaran di 171 daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang sedang menyelenggarakan. Berbagai bentuk pelanggaran dalam regulasi pilkada sudah diatur secara ketat, untuk tujuan preventif, korektif, dan futuristik. Tentunya,...
Menyertakan Mahkamah Agung (MA) ke dalam satu unit proses pemilihan kepala daerah (pilkada), khususnya menyelesaikan salah satu jenis sengketa dalam pilkada, harus diakui dan dinilai sebagai suatu terobosan. Pelibatan MA dalam soal ini mengagumkan...
Dari banyaknya pamflet yang menghinggap di dinding-dinding media cetak hingga di media sosial, rasa-rasanya publik akan dipuaskan melalui debat publik Pilgub Sultra 2018. Suatu Pilgub bertensi tinggi, dipastikan akan terhelat pada 5 April 2018....