Runtuhnya Negara Hukum di Tangan Panwas
Baron Harahap: Praktisi Hukum Makassar
Litis Finiri Oportet, setiap perkara harus ada akhirnya. Demikian asas hukum menjamin adanya suatu kepastian hukum di negeri ini. Namun, lain halnya dengan sengketa Pilwali Makassar, yang alurnya bak tak berujung. Betapa tidak, persengketaan terkait penetapan pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Makassar Danny Pomanto – Indira Muliyasari (DIAmi) menggelinding secara anomali. Dimulai dari proses ajudikasi di Panwas melewati proses banding di PTTUN, hingga ke Mahkamah Agung (MA), dan faktanya kembali ke ajudikasi Panwas. Tidak menutup kemungkinan, dengan praktik seperti ini akan memunculkan persengketaan lagi.
Sebelumnya banyak yang beranggapan, bahwa dengan telah adanya putusan MA bernomor perkara: 250 K/TUN/PILKADA/2018 yang membatalkan pencalonan DIAmi, Pilwali Makassar hanya akan diikuti oleh satu calon, yakni pasangan calon Munafri ‘Appi’ Arifuddin – drg Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Notabene Putusan MA lahir setelah seluruh alur pemeriksaan mulai tingkat ajudikasi (panwas) hingga tingkat kasasi di MA. Namun anggapan tersebut nyatanya tidak berkepastian. Setelah palu hakim MA diketok tiga kali, gayung pun bersambut segera. Pasangan DIAmi tidak menerima disanksi pembatalan oleh KPU Makassar yang berdasar putusan MA aquo. Paslon DIAmi mengajukan gugatan pada Panwas Makassar terhadap KPU Makassar yang membatalkan pencalonannya. Akhirnya, pada tanggal 13 Mei 2018 Panwas Makassar melalui proses ajudikasi memutuskan bahwa SK penetapan pencalonan yang diterbitkan oleh KPU-membatalkan paslon DIAmi adalah tidak sah. KPU diperintahkan kembali untuk menetapkan paslon DIAmi sebagai salah satu pasangan calon yang sah pada kontestasi Pilwali Makassar 2018. KPU tidak punya legal standinguntuk banding ke tingkat PTTUN. Berdasar norma pasal 144 ayat (2) UU Pilkada, KPU Wajib melaksanakan putusan panwas (mengikat) paling lambat tiga hari setelah putusan aquo.
Sengketa tak berujung ini bermula adanya gugatan paslon Appi-Cicu yang meminta pembatalan penetapan paslon DIAmi oleh KPU Kota Makassar ke Panwas Makassar–hingga tingkat MA. Sengketa yang diajukan oleh Appi-Ciccu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau program oleh Paslon DIAmi selaku paslon petahana sebagaimaan ketentuan pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. Awalnya tingkat Panwas, sengketa yang diajukan oleh paslon Appi-Ciccu ditolak, hingga yang bersangkutan banding ke PTTUN Makassar. Oleh PTTUN Makassar menerima gugatan Appi-Ciccu, menyatakan tidak sah penetapan paslon DIAmi oleh KPU Kota Makassar. Atas putusan PTTUN Makassar, KPU Kota Makassar menyatakan Kasasi (MA). Pemeriksaan tingkat kasasi/MA menyatakan paslon Appi-Ciccu terbukti menyalahgunakan program atau kewenangannya selaku paslon petahana, oleh karenanya paslon penetapan DIAmi harus disanksi, dibatalkan pencalonanya (vide: putusan MA bernomor perkara: 250 K/TUN/PILKADA/2018). KPU Kota Makassar diperintahkan mencabut keputusan penetapan paslon DIAmi, dan terbukti KPU Kota makassar menerbitkan keputusan pembatalan paslon DIAmi sebagai tindak lanjut putusan MA. Setelah KPU Kota Makassar menetapkan-membatalkan paslon DIAmi sebagai konsukuensi putusan MA, selanjutnya giliran paslon DIAmi yang mengajukan sengketa melalui ajudikasi tingkat panwas, menolak Keputusan pembatalan oleh KPU Makassar-tidak menerima putusan MA. Hasilnya Panwas Kota Makassar menerima permohonan sengketa aquo, menyatakan paslon DIAmi tidak terbukti melakukan pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.
Saling Mengadili
Faktanya, KPU Makassar yang membatalkan pencalonan DIAmi adalah wujud pelaksanaan dari Putusan MA yang telah berkekuatan hukum (final dan mengikat). Norma pasal 154 ayat (11) UU Pilkada mewajibkan KPU untuk melaksanakan Putusan PTTUN yang incraht paling lambat 7 hari setelah putusan tersebut dibacakan/diketahui. Pengecualian eksekusi putusan peradilan TUN yang incraht jika putusan a quo terbit kurang dari 30 hari sebelum pemilihan (vooting day).
Untuk pemastian KPU melaksanakan putusan pengadilan yg incraht secara benar dan berdasar, Bawaslu Kabupaten/Panwas diberikan kewajiban-kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pilkada, termasuk tahapan pencalonan yakni pelaksanaan putusan pengadilan berkaitan dengan pencalonan, pelanggaran dan sengketa pemilu. Bahkan jika menilik kewenangan Panwas pada UU Pemilu 7/2017, secara kelembagaan Panwas diberikan tugas dan wewenang untuk mengawasi-memastikan pelaksanaan putusan Pengadilan oleh KPU. Ini termaktub pada Pasal 101 huruf e angka (2) UU 7/2017.
Tindakan Panwas yang menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan DIAmi serta memerintahkan untuk mencabut kembali keputusan KPU yang berdasar putusan MA adalah tindakan yang menciderai-bertentangan dengan Asas Erga Omnes, yakni sifat putusan peradilan TUN mengikat kepada semua pihak, termasuk Panwas. Tindakan ini juga mempertontonkan proses saling mengadili. Peradilan TUN mengadili putusan yang lahir dari proses ajudikasi, dan panwas kembali mengadili putusan MA.
Toh, menjadi sesuatu hal yang kabur, manakala yang mendasari kabulnya gugatan karena menguji suatu keputusan (termasuk keputusan KPU). Argumentasi ini setidaknya terukur pada 3 (tiga) indikator, yakni wewenang, prosedur dan substansi. Jika dicermati per-indikator terhadap ketiga hal tersebut, semuanya telah terpenuhi. Untuk perihal wewenang, KPU berwenang menetapkan paslon termasuk membatalkannya. Prosedur pembatalan paslon salah satunya adalah adanya putusan Pengadilan yg incraht dan substansi atas pembatalan tersebut in casu yakni terpenuhinya unsur pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. Sebagaimana sudah diadili oleh Peradilan TUN yang merupakan satu rangkaian alur penyelesaian dengan proses ajudikasi ditingkat Panwas sebelumnya (vide:pasal 154 UU Pilkada).
Ditilik dari sisi prosedur, dengan putusan Panwas a quo, sesungguhnya benderang mempertontonkan bahwa proses pencalonan menjadi tidak berujung. Suatu proses pencalonan yang telah diuji dengan proses Peradilan TUN akhirnya dapat diuji kembali dan dibatalkan oleh Panwas. Tentu jika KPU melaksanakan putusan Panwas, maka akan terulang lagi proses demikian. Pihak yang dirugikan akan menggugat, dan terus-menerus akan demikian adanya.
Bahkan secara radikal, dapat dikatakan panwas mengadili dirinya sendiri, yakni tidak melaksanakan kerja pengawasan. Panwas tidak hadir dalam proses pengawasan-pemastian pelaksanaan putusan MA aquo. Sebagaimana fungsi prefentif, panwas gagal memastikan salah satu item tahapan pilkada, yakni pelaksanaan putusan pengadilan oleh KPU telah terawasi oleh Panwas. Hal ini secara faktual terkonfirmasi atas putusan panwas yang secara substansi mengkoreksi-adili kembali putusan MA.
Eleminasi
Salah satu esensi negara hukum yakni eksistensi peradilan tata usaha negara/peradilan administrasi. Keberadaannya ditujukan pada perlidungan hak atas potensi kemungkinan pejabat melampaui batas wewenanganya (detournamnet de puvoir) ataupun kesalahan pejabat menerapkan undang-undang atau peraturan. Oleh karenanya tiap-tiap putusan peradilan tata usaha negara bersifat erga omnes. Mengikat kepada semua pihak dan berdaya eksekusi. Meskipun dalam kasus aquo banyak pihak yang memperdebatkan sisi keadilan bagi paslon DIAmi, namun demikian atas putusan MA harus diterima sebagai sebuah kebenaran hukum yang bersifat mengikat dan akhir. Putusan ajudikasi panwas tidak dapat disetarakan dengan putusan peradilan sehingga dapat mengkoreksi putusan MA. Putusan panwas aquo bukan objek yang dimaksud dalam azas hukum res judicata pro veritate habetur (putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengkoreksinya). Kedudukan MA adalah pengadilan tertinggi (supreme of court)dalam memutus sengketa. Ia hanya dapat dikoreksi jika MA mengeluarkan putusan terbaru berkait substansi perkara yang sama.
Notabene diikutsertakannya Peradilan TUN dalam memutus sengketa pencalonan sebagaimana norma pasal 153 UU Pilkada adalah merupakan satu rangkaian hukum acara alur penanganan sengketa TUN Pemilihan. Berawal ajudikasi tingkat panwas dan berakhir pada PTTUN/MA. Pelibatan PTTUN dan/atau MA sejatinya selain mengadili dalil penggugat, juga mengadili substansi putusan ajudikasi panwas. Olehnya itu, norma pasal 154 ayat (2) UU Pilkada mensyaratkan upaya hukum Banding (PTTUN) setelah melawati proses ajudikasi tingkat panwas. Ini dipertegas pula pada Norma pasal 2 ayat (2) Jo pasal 6 ayat (2) huruf a Perma 11 Tahun 2016 sebagai hukum acara sengketa TUN Pemilihan, bahwa bagi pihak penggugat bilamana akan menempuh upaya hukum tingkat PTTUN harus telah menempuh seluruh upaya administratif ditingkat panwas serta wajib melampirkan putusan tingkat Panwas sebagai buktinya.
Dalam substansinya, secara singkat dapat dikatakan bahwa putusan Panwas Makassar menegasi prinsip Negara Hukum (rechtstaat) yakni menjamin kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum terimplementasi/terukur dengan putusan pengadilan sebagaimana putusan MA yang berpondasi Asas Erga Omnes. Dengan abainya Panwas atas putusan pengadilan yang incraht sama saja mengangkangi esensi negara hukum yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Apalagi khusus putusan Peradilan TUN yang Erga Omnes, seharusnya sebagai penyelenggara negara harus tunduk dan taat. Bukan justru mempertontonkan moral penyelenggara yang bobrok. Putusan Panwas Makassar bukan hanya mengeleminasi putusan MA, bahkan secara kelembagaan meruntuhkan wibawa lembaga yudikatif sebagai ujung tombak prinsip negara hukum.
Solusi
Atas permasalahan yang ada, seyogyanya adapula solusi yang dimunculkan. Penulis menawarkan 4 (empat) hal yang bersifat gagasan pun tindakan konkret untuk dipertimbangkan, dalam bingkai memberikan kepastian hukum tahapan pilkada-sengketa TUN Pemilihan.
Pertama, menjawab permasalahan yang ada atas prosedur penyelesaian sengketa, MA sudah harus memberikan kesempatan masuknya pihak ketiga (Intervenient) dalam sengketa TUN pemilihan. Hal pokok yang tak bisa dipungkiri adalah sebab pengajuan sengketa ke Panwas karena Paslon merasa diadili/dihukum oleh peradilan TUN, dan notabene dalam prosedurnya tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Secara Asas beracara ini kontras dengan Asas Audi et alteram partem. Dari mekanisme ini ada keadilan substansial yang terkangkangi sebab tidak terakomodirnya pihak ketiga (Intervenient) umtuk dapat memperjuangkan kepentingannya.
Kedua, dari sisi substansi, dimasa mendatang harus dipertegas kembali berkaitan dengan model penanganan pelanggaran penyalahgunaan program oleh petahana (vide Pasal 71 ayat 3) ditangani dengan model sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (vide:pasal 135A UU Pilkada), agar tidak bercampur aduk dengan sengketa TUN pemilihan sebagaimana dimaksud norma Pasal 153 UU Pilkada. Penting menegaskan prosedur ini, sebab dengan substansi hukum yang ada, telah banyak kasus yang penanganannya tidak efisien sebagaimana seharusnya teramanahkan sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pemilu.
Ketiga, berkaitan objek sengketa ajudikasi oleh bawaslu/panwas sudah seharusnya diharmonisasi dengan objek sengketa yg dimaksud dengan UU Peratun. Keputusan KPU yang lahir karena melaksanakan putusan pengadilan tidak dapat dijadikan objek sengketa ajudikasi tingkat panwas. Karena kedepan potensial juga putusan pidana yang berakibat sanksi pembatalan paslon, akan diadili kembali oleh panwas.
Keempat, Bawaslu RI segera mengambil langkah progressif dengan memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk mengoreksi putusan Panwas aquo. Meskipun tidak lazim dan akan menimbulkan pelbagai kontroversi, namun opsi ini pernah dilakukan oleh Bawaslu RI saat kendali masih ditangan Prof. Muhamad dengan menganulir putusan Panwaslu Kupang dalam penanganan sengketa ajudikasi pencalonan pilkada Kupang 2016. Bawaslu RI kala itu juga menerbitkan Surat Edaran Nomor: 0708/K.Bawaslu/PM.07/XI/2016, yang substansinya meminta Pengawas Pemilu setingkat diatasnya segera mengambil langkah-langkah untuk mengkoreksi putusan pengawas pemilihan, jika putusan aquo secara nyata bertentangan dengan norma dan azas hukum. Langkah proggresif ini dapat dilakukan demi menegakkan muruah negara hukum dalam hal ini kepastian hukum-Erga Omnes dalam Putusan MA.
Oleh: Baron Harahap
Penulis: Praktisi Hukum & Alumni Fakultas Hukum UHO
