Ketika Camat Dilapor ke Bawaslu
Sumber Gambar: i.ytimg.com
Video dengan durasi 1 menit 27 detik yang tersebar secara berantai hingga ke berbagai perangkat media sosial membuat geger warga-net. Video tersebut berisi tayangan 15 camat sekota Makassar bersama Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai Caleg DPR RI perwakilan Partai NasDem sedang memberikan dukungan kepada Paslon Presiden dan Wakil Presiden 01, Jokowi-Maruf.
Tak perlu menunggu waktu yang lama, viralnya video dukungan itu kemudian langsung dilaporkan oleh Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Edi Arsam bersama dengan kuasa hukumnya (Samsuddin Nur) ke Bawaslu Sul-Sel. Juga pada hari yang sama, diajukan pula laporan oleh Tim Hukum Komando Ulama Pemenanganan Prabowo-Sandi (Koppasandi) ke Kantor Bawaslu Makassar. Kendatipun sebelumnya, Bawaslu Makassar juga sedang melakukan investigasi atas kasus tersebut, dengan jalan menyurati sejumlah camat yang tampil divideo tersebut.
Demi menghindari terjadinya sengketa kewenangan antara dua lembaga pengawas pemilu dibalik pelaporan dan hasil investigasi yang telah dilakukan, maka sebaik dan secepatnya diproses sebagai “laporan” yang diajukan oleh peserta pemilu ke Bawaslu Makassar, tidak perlu dalam bentuk temuan. Dengan meregistrasi dugaan pelanggaran pemilu sebagai laporan, maka jauh lebih terjamin prinsip transparansi penanganannya, karena pihak pelapor memiliki keluwesan untuk melakukan cek and re-chek atas profesionalnya Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Kasus per see dengan locus kejadian beserta dengan subjek terlapornya berdomisili hukum di Kota Makassar, maka Bawaslu Sul-Sel cukup mempercayakan agar Bawaslu Makassar saja yang memeriksanya. Dua lembaga yang memeriksa dugaan pelanggaran pemilu, dikhawatirkan terjadi hasil kajian atau kesimpulan yang berbeda.
Titik Kompromi
Dengan memutar ulang video viral camat se-Makassar itu, sulit kemudian untuk ditepis kalau bukan bagian dari bentuk pelanggaran kampanye pemilu. Fakta-fakta yang bersifat menguatkan terutama terdapat ditayangan menit-menit akhir, dari serangkaian kata-kata yang diucapkan oleh SYL “Jokowi-Maruf,” lalu diikuti dengan ucapan serentak oleh 15 camat dengan kata-kata “harga mati.” Dua kali rangkaian kata-kata itu diulang dengan cukup lantang dan keras.
Alibi pembelaan yang datang dari Walikota Makassar, bahwa para camat bersangkutan hanya menyebutkan jabatannya, tidak dalam rangka memberikan dukungan kepada Jokowi-Maruf. Bahwa menunjukkan telunjuk bermakna ganda, bisa karena ekspresi dari tutur lillohi taala, bisa sebagai tekad. Kesemuanya itu terkualifikasi sebagai dalil sembrono, tidak memperhatikan fakta-fakta secara utuh dan kompherensif.
Terlebih lagi dengan jawaban pembelaan, bahwa kejadian itu dianggap sebagai wujud dari hak pribadi, juga kejadiannya pada hari libur. Semakin menunjukkan kalau seorang pejabat pemerintah daerah, telah mencampuradukkan syarat eksepsional dari kepala daerah boleh terlibat dalam kegiatan kampanye di saat cuti atau hari libur dengan camat yang nyata-nyata berasal dari pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), sama sekali tidak terdapat alasan pembenar dibolehkan terlibat dalam kegiatan kampanye.
Tentu dari perlakuan hak politik yang berbeda antara dibolehkannya Kepala Daerah dalam kegiatan kampanye pemilu, sementara ASN tidak dibolehkan, akan memunculkan pertanyaan: mengapa hal itu bisa terjadi? Bukankah hukum harus berlaku secara equal, apalagi pada jabatan yang sama-sama menyandang sebagai pelaksana fungsi kekuasaan eksekutif.
Sekiranya jawaban atas pertanyaan demikian dapat ditelusuri secara historical bersumber dari sebuah titik kompromi pembentuk undang-undang yang diisi oleh perwakilan partai dengan segenap kepentingan politiknya. Kepala daerah adalah penjelmaan dari perwakilan partai (meskipun sudah ada calon perseorangan) yang kepadanya harus membayar “utang politik” kepada kepentingan jangka panjang partai.
Pidana Pemilu
Hukum pemilu adalah apa yang telah tertuang dan tertulis dalam setiap ketentuan-ketentuannya. Baik pelaksana (calon anggota legislatif) maupun ASN yang dilibatkan dalam kegiatan kampanye, kedua-duanya terkualifikasi sebagai perbuatan yang dilarang, bahkan tergolong sebagai tindak pidana pemilu.
Pelarangan dan ancaman hukumannya untuk calon atau pelaksana kampanye yang melibatkan ASN jelas dan tegas diatur dalam Pasal 280 ayat 2 huruf (f) Junto Pasal 493 UU Pemilu. Sementara bagi ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye pemilu diatur dalam Pasal 280 ayat 3 Junto Pasal 494 UU Pemilu. Kedua-duanya bersanksi pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00.
SYL adalah pelaksana kampanye yang sekaligus sebagai calon anggota DPR RI sedang memberikan dukungan kepada Paslon 01. Dengan mendukung Capres-Cawapres dalam status sebagai calon anggota legislatif memang bukan tindak pidana. Akan tetapi dengan menggalang dukungan dari camat yang nyata-nyata diangkat dari seseorang yang telah menyandang sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan PNS adalah bahagian dari ASN, mutatis mutandis rangkaian perbuatan itu telah terpenuhi sebagai tindak pidana pemilu yang terkait dengan pelanggaran kampanye.
Tindak pidana semacam ini, kalau terbukti berdasarkan vonis pengadilan inkra, bahkan calon anggota legislatif bersangkutan dapat dibatalkan sebagai peserta pemilu (Pasal 285 UU Pemilu)
Demikian halnya dengan 15 camat yang telah tampil dalam pemberian dukungan secara bersama-sama kepada paslon Jokowi-Maruf. Kesemuanya tidak dapat membela diri, dengan dalil tidak sedang dalam dinas aktif, mendukung sebagai pribadi, atau tidak tahu kalau apa yang dilakukannya sebagai perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum. Itu tindak pidana pemilu.
Cukup disayangkan jika kasus ini dikemudian hari dinyatakan oleh Bawaslu bukan sebagai tindak pidana pemilu sehingga gagal diteruskan ketingkat penyelidikan hingga putusan pengadilan. Ujian profesionalitas Bawaslu menjadi taruhan untuk berlaku secara fair dan proporsional terhadap semua peserta pemilu. Petahana atau nonpetahana, semuanya sama di depan hukum.
Artikel ini Telah Muat Sebelumnya di Harian Tribun Timur, 25 Februari 2019
