Sejarah  Himpunan Pengacara/Advokat Indonesia

Sonny Kusuma
Sekretaris Dewan Kehormatan PERADI DKI Jakarta

Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia ( HAPI ) sebagai Organisasi Advokat merupakan salah satu dari 8 organisasi advokat  yang diakui dan tercantum dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Hal tersebut patut disyukuri karena merupakan  hasil  perjuangan dan kerja keras dari para pendiri serta  pengurus terdahulu yang selayaknya patut diberikan apresiasi oleh advokat generasi depan.

Wadah tunggal  organisasi Advokat di Indonesia merupakan amanat dari para Pendiri dan pengurus HAPI sejak awal pendiriannya, hal ini  sangat penting bagi anggota untuk mengetahui sejarah dan latar belakang berdirinya  HAPI, jangan sampai sejarah tersebut direkayasa sesuai dengan keinginan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya menurut penulis  menulis  sejarah ibarat menulis “ Kitab Suci “ yang memerlukan  kejujuran serta itikad baik.

Sebagai suatu tulisan atau catatan sejarah Organisasi Advokat HAPI, penulis juga telah menemui para pendiri lain yang tujuannya adalah mendapatkan informasi catatan sejarah yang akurat,selain itu penulis akui ada juga keterangan dan informasi dari sumber yang harus di validasi  dengan bukti bukti lain seperti surat-surat dan foto,karena keterbatasan daya ingat nara sumber.

Yang perlu digaris bawahi yakni pendirian Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia ( HAPI  ) merupakan “murni accident ” kepengurusan  Ikatan Penasihat Hukum Indonesia   (IPHI) yang gagal melaksanakan Munas II Jogjakarta  dalam proses estafet kepemimpinan bahkan ada indikasi  ” SARA” yang membuat Munas tersebut menjadi chaos .

Perlu diketahui  bahwa para pendiri dan pengurus Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia   ( HAPI ),tidak lah mungkin sebagai pengurus Ikatan Penasihat Hukum Indonesia   ( IPHI ) pada waktu itu , hal ini sangat penting guna pelurusan sejarah Organisasi. karena adanya perorangan tertentu yang mengaku sebagai pendiri HAPI.Bahwa selain mengikuti Munas II IPHI dan yang lebih penting dan di nilai sah Pendiri HAPI adalah orang tersebut menandatangani kesepakatan Pendirian HAPI di Hotel Horison Jakarta pada tahun 1993.menurut perkiraan  jumlahnya antara 20 s/d 30 orang termasuk penulis,sedangkan bukti otentik tersebut sampai saat ini tidak ditemukan menurut penulis ada pada prof Martin Thomas,Salikin,SH atau H.Arifin Syafeii,SH yang menjadi motor utama dalam acara tersebut.

SEJARAH BERDIRINYA HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA  ( HAPI ):

Sejarah berdirinya HAPI tidak terlepaskan dari gagalnya Musyawarah Nasional II Ikatan Penasihat Hukum Indonesia ( IPHI ) 3-4 Desember 1992 di Century Jogja Internasional Hotel Jogjakarta yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Rudini,Ketua MA dan Menteri Kehakiman RI Ismail Saleh,SH. Munas yang dihadiri oleh seluruh perwakilan Advokat di Indonesia ,Penulis merupakan Peserta pada waktu Munas ditugaskan sebagai Organising Commitee ( OC ) .Kembali pada acara Munas II IPHI dan tentunya dalam setiap acara Munas pemilihan Ketua Umum sangat menarik dan ditunggu tunggu bahkan menjadi acara yang paling favorit dan dinanti oleh para peserta.

Pada waktu itu IPHI diketuai H.Aziz Balmar,SH juga sebagain seorang pendiri IPHI yg berasal dari Surabaya yang mempertahankan kepemimpinannya,sementara sebagian peserta Munas meninginkan pergantian kepemimpinan,sehingga dalam  rapat paripurna yang acaranya pemilihan ketua umum  yang berlangsung sampai dini hari terjadi chaos ,pimpinan sidang tidak bisa mengendalikan keributan antara peserta Munas  dengan Pimpinan sidang dan  ketua umum IPHI demisioner.

Para peserta yang di pelopori Prof Martin Thomas,Salikin,SH,Salikin,SH dan Jimmy Budi Hariyanto,SH. yang tidak sependapat dengan ketua umum IPHI waktu itu kemudian memilih keluar dari acara walk out dari acara Munas IPHI.

 Akibat kegagalan  Munas IPHI tersebut pada tanggal 10 FEBRUARI 1993 secara resmi organisasi advokat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia ( HAPI ) dibentuk dan dideklarasikan oleh para pendiri dengan menanda tangani  akta pendirian di Hotel Horison Ancol Jakarta ,para pengurus HAPI saat itu dikukuhkan  oleh Suhardiman,SE,pada waktu acara deklarasi tersebut penulis menanda tangani kesepakatan pendirian Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia ( HAPI ) selain itu juga bertugas sebagai Humas pada Deklarasi pendirian HAPI .

Kemudian terbit Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional ( DEPINAS SOKSI ) Nomor : 093.16/DPN/V/1993.Tentang Susunan/Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesi ( DPP-HAPI ) .Dalam Pertimbangan poin a ) Bahwa dalam rangka konsolidasi organisasi dan komposisi personalian Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia,dipandang perlu mengadakan penyempurnaan susunan komposisi personalia tersebut dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional SOKSI  Nomor : 040.16/DPN/II/1993 tanggal 10 Februari 1993.

Penulis juga mempertanyakan apa kaitannya HAPI dengan Ormas SOKSI dalam wawancara dengan narasumber tidak mendapatkan jawaban yang signifikan,sebap penulis paham benar terbentuknya HAPI adalah berkaitan dengan konflik kepemimpinan  Organisasi Profesi Advokat IPHI yang tidak ada kaitannya dengan ormas -ormas ,hal itu menurut pendapat penulis,jika ada pendapat lain ya sah-sah saja,jika ada pengurus HAPI yang menjadi pengurus Ormas SOKSI,dalam Surat Keputusan Nomor :093.16/DPN/V/1993 tersebut penulis menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum.

Catatan dalam SK DEPINAS SOKSI Tentang Susunan/Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesi ( DPP-HAPI ) tersebut masih banyak nama-nama pengurus IPHI dicantumkan kedalam SK Kepengurusan HAPI.

Sejanjutnya Kongres I Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia diadakan di Hotel Millenium 30 Oktober sd 1 November 1998 dibuka oleh Menteri Kehakiman RI Oetoyo Usman,SH juga hadir Jenderal Wiranto dengan memberikan pengarahan .,saat itu ketua Umum DPP-HAPI dijabat oleh Ketua Umum Suhardi Soemomulyono,SH Sekertaris Jenderal H,Arifin Syafei,SH., penulis sebagai Sekretaris HAPI DKI Jakarta yang diutus sebagai peserta pada waktu itu, juga bertugas sebagai Ketua bidang Humas dan Dokumentasi.

Dilanjutkan dengan Kongres ke II HAPI tahun 2004 yang diadakan Hotel Atlit Century   Jakarta  pada  Kongres  ini banyak pelanggran hukum dan tata tertib yang dilakukan sekelompok peserta yang memaksakan kehendaknya,serta adanya ” peserta Aspal” mengaku sebagai utusan DPD DKI HAPI Jakarta , yang ingin menyampaikan Laporan Pandangan Umum  maju ke podium  tentu saja di protes keras,oleh penulis yang pada saat itu memegang jabatan sebagai Sekretaris DPD HAPI DKI Jakarta,untung saja permasalahan tersebut tidak sampai kepada laporan Kepolisian karena peserta fiktif terseut telah menggunakan kedudukan dan pemalsuan identitas ,akhirnya setelah beberapa kali terjadi perdebatan sengit dan sidang sidang tentang mekanisme pemilihan maka akhirnya para peserta menginginkan pemilihan  secara One Man One Vote ( satu peserta satu suara ) setelah penghitungan suara maka terpilih secara sah Ketua Umum Drs Jimmy Budi Hariyanto,SH  Sekretaris Jenderal Hj.Elza Syarif,SH.MH kepengurusan HAPI masa bakti 2004 sd 2009 .

Berdasarkan Kongres II HAPI  tersebut telah menghasilkan keputusan  yang sangat mendasar bagi perkembangan Organisasi Advokat yakni Wadah Tunggal Organisasi Advokat sebagai mana berikut dibawah ini :

Keputusan Kongres II HAPI Nomor : 08/KONGRES HAPI II/HAPI/2004 Tanggal 31 Juli 2004  ,Beberapa Poin diantaranya :

Poin 4)  Komite Kerja Advokad Indonesia ( KKAI ) harus segera menghentikan segala bentuk kegiatan yang secara langsung mapun tidak langsung berkaitan dengan profesi Advokat,seperti mengeluarkan kebijakan,keputusan,sanksi,mengadakan kerja sama dsb;

 Poin 5)    Segera bubarkan Komite Kerja Advokat Indonesia ( KKAI ) selambat-lambatnya sampai 30 Oktober 2004,dan sebagai penggantinya paling lambat 1 ( satu ) bulan sejak KKAI dibubarkan segera dibentuk Presidium bersama yang beranggota : satu orang dari wakil dari IKADIN,AAI,IPHI,HAPI,SPI,AKHI,HKHPM ,APSI dan 1 (satu ) orang wakil dari setiap organisasi profesi Advokat yang tidak masuk dalam UU No: 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Poin 6) Sekiranya sampai 30 Oktober 2004 Komite Kerja Advokat Indonesia ( KKAI ) belum bubar,maka HAPI harus berinisiatif membentuk Presidium bersama dengan 7 ( tujuh ) organisasi Profesi Advokat lainnya yang beranggotakan 1 ( satu ) orang wakil IKADIN,AAI,IPHI,SPI,AKHI,HKHPM ,APSI dan 1 (satu ) orang wakil dari setiap organisasi profesi Advokat yang tidak masuk dalam UU No: 18 Tahun 2003 tentang Advokat.dengan tugas dan wewenang tunggal membentuk Organissi Advokat selambat-lambatnya 5 April 2005.

Poin7) Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi,reformasi,transparansi dan akuntabilitas serta faieness,maka bentuk wadah tunggal Organisasi Advokat yang paling layak dan proposional bagi profesi advokat di Indonesia adalah FEDERASI

Pada kepengurusan HAPI Periode 2009 s/d 2014  di pimpin oleh Ketua Umum Soehardi Soemomulyono,SH Sekretaris Jenderal. Umar Tuasikal,SH dalam masa ini HAPI mempunyai agenda kegiatan berupa kursus-kursus Advokat serta seminar-seminar baik lokal maupun secara Nasional.Pada tahun 2012  HAPI terdaftar sebagai badan hukum dalam surat keputusan Menteri Hukum & HAM No: 8.AH.01.07/TH 2012 Tanggal 20 Januari 2012.Bahkan pada 14 Maret 2013 pengurus HAPI telah melakukan Penyumpahan terhadap advokat baru di kantor Kementerian Hukum dan HAM-RI yang tentunya sangat kreatif melakukan terobosan hukum,mengingat  jika mengacu pada UU Advokat pasal 4 ayat1 (1) “ Sebelum menjalankan profesinya Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.”

Selanjutnya Munas pada tahun 2014 yang diadakan di Bogor secara aklamasi menunjuk Ketua Umum .DR.HJ.Elza Syarif,SH.MH serta Sekretaris Jenderal Jonson Siregar,SH.MH. Kepengurusan HAPI masa bakti 2014 s/d 2019 , dalam programnya  memajukan Advokat di Indonesia dalam menjalankan Profesinya menuju  “ Officium Nobile “serta mendidik dan melatih para advokat untuk mandiri bisa bersaing dalam menjalankan profesinya baik didalam maupun diluar negeri .mengadakan Pedidikan Profesi Advokat ( PPA )  dengan materi tambahan Sisitim Peradilan Pidana Anak ( SPPA ) dan UU ITE dan yang lebih penting lagi telah mengadakan acara Sumpah Advokat baru di setiap Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.

Selain kegiatan tersebut diatas Pengurus DPP- HAPI  juga berkomitmen bagi perdamaian Dunia dengan “ Declaration Of Peace and Cessation Of War dan menegakan Hak Azasi Manusia ( HAM ) ,dalam hal ini DPP HAPI bekerja sama dengan Organisasi Dunia Heavenly Culture,World Peace,Restoration of Light   ( HWPL )

Demikianlah jalan panjang perjalanan HAPI tentunya akan terus berkiprah dalam dunia profesi Advokat di Indonesia dalam berjuang mengangkat harkat  martabat Advokat ,dalam suatu negara hukum yang berlandaskan Pancasila UUD 45.

”MAJU TERUS HAPI”

Oleh:

Sonny Kusuma,SH.MH.CP,Sp.

Pendiri Himpunan Pengacara/ Advokat Indonesia ( HAPI )

Sekertaris Dewan Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta.