Hakim Ma-Sulapak Eppak’e

Bersamaan dengan bergulirnya waktu, kondisi penegakan hukum kita di negeri ini tak ubahnya sedang jalan di tempat. Ada-ada saja peristiwa yang kadang memiriskan hati dan melukai nurani publik. Dan Cerminan hal demikian, kita dapat menyaksikannya bersama dari beberapa kasus, “hakim” yang dianggap sebagai benteng terakhir keadilan, nyatanya dijemput oleh lembaga anti rasyuah sebab tercium lebih dini perbuatannya, telah menerima sogokan atas perkara yang akan atau sedang diadilinya.

Atas fakta yang memiriskan itu, sepertinya elegi penegak hukum yang terjadi saat ini. Sungguh tak ada salahnya, kalau kita kembali memutar bandul masa lalu sembari membuka beberapa serpihan kenangan yang bisa melahirkan sejuta inspirasi, dalam rangka memperbaiki carutnya penegakan hukum saat ini. Ringkasnya, mari berusaha mereaktualisaasi semangat kerifan lokal dalam raison de etre Bugis-Makassar, melalui falsafahnya; “sulapak eppak e”.

Sumber Gambar: bugiesmakassar.blogspot.com

Ma-Sulapak Eppak

Kita mahfumi bersama bahwa memang tidak sembarang orang yang bisa memanggul jubah kekuasaan yudikatif, lalu tersebut dirinya sebagai pejabat hakim pengadilan. Mereka adalah orang pilihan yang di dalam dirinya dianugerahi “sifat-sifat Ketuhanan” guna memancarkan sinar keadilan bagi siapa saja yang menghadap kepadanya.

Akan tetapi di luar konteks itu, pun kita tidak boleh menjadi lupa, kendatipun hakim dianggap sebagai wakil Tuhan yang maha adil dalam memutuskan perkara, dia juga adalah manusia biasa yang masih dipengaruhi oleh karakter dan sifat asalinya. Di dalam dirinya masih diliputi perangai jahat.

Di sinilah, falsafah bugis “sulapak eppak’e” menjadi penting untuk dihidupkan kembali, guna merajut elegi penegakan hukum yang bernuansakan keadilan tanpa pandang bulu.

Secara sederhana, dalam makna harfiahnya “sulapak eppak” berarti “segi empat”. Dikatakan segi empat oleh karena melukiskan empat entitas sifat dan pikiran manusia yang terdiri atas: angin, api, air, dan tanah.

Pada hakikatnya dari empat kandungan “sulapak eppak” tersebut, hanya pada sifat “tanah” yang terkesan menjadi baik dan sepatutnya harus dipelihara terus menerus. Tetapi dengan niat hanya untuk mempertahankan sifat “tanah” rasanya juga tidak mungkin, sebab secara adikodratinya tiga sifat lainnya (angin, api, dan air) merupakan sifat yang sudah terlanjur pula ada di dalam diri kita, sebagai makhluk yang dikatakan sempurna dari makhluk lainnya.

Sifat angin yang cenderung berperangai keras lalu mengeliminasi kejujuran, dan hanya melalui jalan yang ditemuinya, tanpa berusaha melalui jalan yang lebih baik. Maka, bagi hakim yang memiliki sifat angin, akan menjadi hakim yang curang, culas, korupsi, bahkan bisa mengambil jalan pintas walau tercela. Baginya, dalam memutus perkara hanya bergantung karena “riwerena waramparang ri toribicarae” (diberikannya harta benda oleh orang yang dipersoalkan).” Sifat “api,” ternyata juga adalah sifat yang jelek, dan sepatutnya sifat ini ditinggalkan oleh hakim yang sedang mengadli sebuah perkara. Sebab mengapa? Oleh karena api itu dianalogikan seeorang yang gampang berang, marah, cepat mengamuk, bertindak tidak berdasarkan nalar sehat, dan tidak memperhitungkan akibat perbuatannya. Sifat ‘api” harus dihindarkan oleh hakim dalam memutuskan perkara, agar putusannya tidak benuansa dendam. Janganlah karena seorang hakim, rumahnya pernah dimasuki pencuri lalu sifat apinya bergerak, menghukum pencuri dengan hukuman yang sekeras-kerasnya. Dalam konteks ini, hakim “pabbambangag natolo” tidaklah dibenarkan.

Lalu pada sifat “air”, ternyata sifat iniah yang banyak mewarnai putusan pengadilan saat ini. Kadang kala kita membaca putusan pengadilan, semua pertimbangan hukumnya seolah-olah tidak ada yang salah, hakim sudah benar dalam mengkonstatir perkara tersebut. Hanya saja, ketika ditimbang-timbang hukuman yang tercantum dalam putusan itu, justru bertentangan dengan konsensus moral publik. Inilah sifat air; pandai dan teliti, tetapi tak genang, dimana tempat yang rendah, dimana tempat yang hina-dina ke sanalah ia menderas. Sehingganya jangan heran, ada-ada saja hakim yang memberikan putusan melindungi orang bersalah, atukah sebaliknya memutuskan bersalah terhadap orang yang tidak bersalah, karena adanya ikatan kekerabatan yang mengintervensi perkara yang sedang diadilinya itu. Dan akhirnya, jadilah ia hakim nepoteis.

Menilik dari murkanya “sifat air” yang selalu menjangkiti hakim dewasa ini. seberkas elegi hukum bak “sinar keadilan” di masa lalu patut menjadi pelajaran. Al-kisah, seorang hakim dari negeri Sidendrang di abad XVI bernama La Pagala Nenek Mallomo, Ia menjerat pidana mati anak kandungnya sendiri yang telah dipersalahkan mencuri sebuah bajak orang lain. Dan pada waktu ditanya oleh keramaian: “mupasingangkek garo nyawana anakmu na aju tabuk’e” (apakah engkau menilai sama nyawa anakmu dengan kayu lapuk itu?), beliau dengan tegas menjawab: “adek‘e temakkeana temmakeppo” (adat tidak beranak dan tidak bercucu). Demikianlah sekelumit hukum di masa lalu yang kira-kira justru lebih cerah dibandingkan raut wajah hukum saat ini. Pada masa lalu-lah, hukum benar-benar berada dalam principat: “equal justice under law.”

Sirik

Akhirnya, hanya pada sifat “tanahlah” dapat menyeimbangkan tiga sifat sebelumnya yang terlabelisasi sebagai sifat perangai jahat. Dengan sifat “tanah” yang dimiliki bagi seorang hakim pengadilan, maka dalam dirinya akan dianugerahi kecermatan, jujur, dan kuat. Setiap perkara yang diadilinya akan dipertentangkan melalui alat bukti masing-masing pihak berperkara, ditelitinya semua yang buruk dan setelah suci dimohonkan kepada Tuhan (Dewata Sauawe). Putusannya tidak dipengaruhi di bawah kekuasaan (tenriawa), tidak pula dipengaruhi oleh dirinya yang ada di atas angin (tenriase), tidak mau tunduk dan tidak mau menegadah (de nacuku, de naccengek) kepada orang yang mengintervensinya, melainkan ia memutuskan perkara berdasarkan ketetapan hatinya (ati tongengna).

Dalam diri seorang hakim, dibutuhkan sifat seperti tanah yang lekas bergerak kuat, jujur dan lurus (melemppu) demi menetralisir rasa “keegoan” dari sifat angin, api, dan air. Dan di atas prinsip dan keyakinan yang teguh (getteng), saatnya kita menagih janji dari semua hakim di seanteror nusantara: masih adakah hakim yang memiliki sirik paripurna di tengah robohnya surau keadilan ini? Entahlah.*