Dampak Sosial Terpapar Narkoba

Dr. Sakka Pati., SH., M.H
Staff Ahli Kapolda Sulawesi Selatan

Penyalahgunaan Narkoba masih menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia. Survey yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2017 menunjukkan bahwa terdapat lebih kurang 3.367.000 orang yang menggunakan narkoba. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, bagaimana tidak, keberadaan Narkoba saat ini sudah sangat membahayakan. Tingkat penyalahgunaan Narkoba saat ini telah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari orang dewa hingga anak remaja tanpa memandang gender. Dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, hingga legislator yang notabenenya adalah orang-orang berpendidikan yang paham aturan dan hukum. Jaman sekarang, Narkoba tidak lagi memandang bulu dalam menebar perangkap yang akan menjerumuskan para pecandunya tanpa ampun. Tingkat pendidikan, strata sosial, hingga jabatan atau profesi tinggi pun bukan jaminan seseorang terbebas dari perangkap bahaya Narkoba.

Seperti yang masih hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat Makassar terkait penangkapan sala satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) II Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Makassar yang beberapa hari lalu ditangkap Tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar karena sudah enam bulan mengonsumsi sabu yaitu seorang yang berinisial RT, yang juga merupakan seorang pengacara yang pernah membela terdakwa bandar narkoba yang sempat jadi buronan Polisi yaitu Syamsul Rijal alias Kijang, di mana pada persidangan di Pengadilan Negeri Makassar divonis bebas atas dasar bahwa terdakwa tidak ada bukti yang cukup.

Hal ini tentu menjadi momok tersendiri bagi wajah pemerintahan di Indonesia, karena seorang anggota legislatif terpilih ditangkap beberapa hari sebelum pelantikannya menjadi anggota DPRD Makassar.

Seseorang yang telah dipercaya oleh masyarakat Kota Makassar untuk mengemban amanah sebagai wakil rakyat dalam menyalurkan aspirasinya, bahkan sebelum sempat berusaha untuk menepati janji-janji kampanye nya harus berurusan dengan kepolisian akibat penyalahgunaan Narkoba. Saat ini kasusnya masih sementara bergulir dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kasusnya masih sementara didalami oleh pihak kepolisian terutama terkait apakah yang bersangkutan merupakan tersangka atau hanya selaku korban.

Selain itu, pihak kepolisian juga harus mencari tahu sumber narkoba jenis sabu tersebut diperoleh RT untuk memutus rantai persebaran Narkoba di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Namun di sisi lain, hal ini tentunya menunjukkan keseriusan kepolisian daerah Sulawesi Selatan dalam memerangi bahaya Narkoba yang telah menyentuh hampir seluru lapisan masyarakat. Karena dengan ditangkapnya anggota legislatif tersebut, ini membuktikan bahwa pihak kepolisian juga tak memandang bulu dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Kota Makassar khususnya, dan hal ini sangat patut untuk diapresiasi yang sebesar-besarnya.

Meski demikian, perlu dipahami bahwa sebelum majelis hakim mengetuk palu dan memutus yang bersangkutan bersalah, maka sampai saat itupula dianggap tidak bersalah dan berhak atas pelantikan sebagai Anggota DPRD Makassar periode 2019-2024. Hal ini tentu menjadi ironi tersendiri, bahkan seorang pecandu Narkoba pun dapat duduk di kursi legislatif sebagai wakil rakyat sebelum putusan bersalah dijatuhkan kepadanya.

Hal ini sebagai konsekuensi akan penerapan asas praduga tak bersalah sebagaimana disebutkan dalam KUHAP bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Karena permasalahan penyalahgunaan Narkoba sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat.

Tokoh-tokoh masyarakat memiliki peran yang penting dalam menjadi leader dan sebagai orang yang mengemban amanah dan kepercayaan dari masyarakat. Sebagai pihak yang akan menjadi contoh bagi masyarakat terutama generasi muda, tentunya baik itu tokoh masyarakat, anggota kepolisian, akademisi, apalagi seorang anggota dewan akan selalu dituntut untuk menjadi pribadi yang baik dan menjadi panutan. Sehingga memang harus mampu membentengi diri dari bahaya narkoba, karena sekali terkena kasus narkoba bukan hanya merusak fisik, tapi karir dan kepercayaan masyarakat juga ikut rusak.

Dan yang paling buruk adalah pengaruhnya yang cukup besar dalam mengubah pandangan masyarakat terahadap bahaya Narkoba. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita menjaga integritas dari dengan membentengi diri sekokoh mungkin agar terhindar dari bahaya Narkoba.

Oleh:

Dr. Sakka Pati., SH., MH
Staff Ahli Kapolda Sulawesi Selatan

Artikel ini telah muat sebelumnya di harian Fajar Makassar (Kolom Opini), 29 Agustus 2019