Mengungkap Mafia Minyak
Sumber Gambar: cnbcindonesia.com
Publik memerlukan penjelasan, apakah keempat orang yang kini ditahan adalah mereka yang disebut mafia oleh Menteri Perdagangan, atau pelaksana? Apakah pejabat Kementerian Perdagangan juga merupakan bagian dari mafia?
Kejaksaan Agung menahan Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan dan tiga orang dari swasta dalam upaya mendapatkan izin ekspor minyak sawit.
Penjelasan itu disampaikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Jakarta. Penahanan empat orang terkait dengan pengurusan izin ekspor itu seperti jawaban atas pertanyaan publik soal siapa sebenarnya mafia minyak goreng.
Dugaan adanya mafia minyak goreng itu diungkapkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam rapat dengan DPR. Lutfi mengatakan sudah memiliki nama terduga mafia minyak goreng. Kemendag sudah menyerahkan seluruh data dugaan mafia penimbun minyak goreng kepada kepolisian.
Saat ini sudah ada calon tersangka yang akan ditetapkan.Namun, realitasnya, bukan kepolisian yang mengungkap adanya mafia minyak goreng, melainkan Kejaksaan Agung. Yang juga mengejutkan, salah seorang yang ditahan Kejaksaan Agung adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardana.
Selain itu, ada Komisaris Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Togare Sitanggang.
Menteri Perdagangan dalam siaran pers menyatakan dukungannya terhadap proses hukum Kejaksaan Agung dan siap memberikan keterangan dan informasi yang dibutuhkan Kejaksaan Agung.
Lutfi mengaku telah memberikan arahan kepada jajarannya guna memberikan layanan sesuai dengan hukum.
Mengutip Jaksa Agung, tiga tersangka dari pihak swasta telah berkomunikasi secara intens dengan Indrasari untuk mendapatkan persetujuan ekspor.
Hasilnya, diterbitkan izin ekspor untuk empat perusahaan. Padahal, perusahaan tersebut bukanlah yang berhak mendapatkan persetujuan ekspor. Belum ada penjelasan lebih jauh apakah ada praktik suap, gratifikasi, atau korupsi di balik terbitnya izin ekspor itu.
Kita memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung yang bergerak sigap, bahkan terasa lebih sigap dibandingkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, publik membutuhkan penjelasan, apakah keempat orang yang kini ditahan itu adalah mereka yang disebut mafia oleh Menteri Perdagangan, atau pelaksana? Apakah pejabat kementerian perdagangan juga merupakan bagian dari mafia?
Mengikuti ke mana larinya uang, jika memang itu ada, haruslah dilakukan. Apakah ketiga tersangka pihak swasta itu bekerja sendirian atau atas perintah atasannya, dan jika memang ada, tentunya pertanggungjawaban akan menyangkut pertanggungjawaban korporasi.
Sebaliknya, apakah yang dikerjakan seorang dirjen juga merupakan inisiatif pribadinya atau juga ada atasan lain. Semua itu membutuhkan penyelidikan hukum lebih jauh oleh Kejaksaan Agung untuk membersihkan pemain perizinan yang menyengsarakan rakyat. Saatnya kita membersihkan pemburu rente dan persekongkolan pengusaha-penguasa.
REDAKSI KOMPAS
KOMPAS, 21 April 2022
Sumber:
https://www.kompas.id/baca/tajuk-rencana/2022/04/20/judul-7
