Negara Hukum

Ancaman Kekerasan Melalui SMS OLEH KAISARUDDIN KAMARUDDIN

by · May 25, 2017

KAISARUDDIN

Kaisaruddin (https://www.facebook.com/kaisar.kaisar.374549?fref=pb&hc_location=profile_browser)

Assalamu ‘alaikum Pak. Gmna kabar Pak. Semoga Bpk sehat2 walafiat, aamiin. Mudah2an saya tdk mengganggu Pak, saya mau nanya sedikit tetang penerapan Pasal 335 KUHP, apakah unsur ‘dengan ancaman kekerasan bisa diterapkan kalau ancaman dilakukan melalui sms? Mohon penjelasan Bpk. Mksh Pak. Kalau Bpk ada waktu luang saya mau konsul via tlp. Mksh Pak.

Demikian sapaan dari salah seorang Sahabat FB yang jauh di sana.

Sahabat FB, yang baik hati.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas sapaan dan doa yang Sahabat FB berikan. Saya senang sekali bisa menyambung silaturahmi, walaupun hanya lewat FB. Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat, semoga Sahabat FB juga demikian. amiin.

Pertama-tama harus dilihat, Pasal 335 KUHP ini masuk dalam KELOMPOK TINDAK PIDANA APA? Karena Pembentuk undang-undang mengelompokkan Tindak pidana dalam KUHP SESUAI DENGAN TUJUAN ATAU KEPENTINGAN YANG DILINDUNGI. Misalnya Kelompok Kejahatan harta benda, maka yang dilindungi adalah harta benda seseorang (Pencurian, Penggelapan dsb), Kelompok Kejahatan terhadap Nyawa yang dilindungi adalah nyawa seseorang (Pembuhunan, Pengguguran kandungan dsb), dan banyak Kelompok kejahatan lainnya.

Pasal 335 KUHP adalah Pasal yang digolongkan dalam KELOMPOK KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN SESEORANG yang diatur dalam BAB XVIII Buku II KUHP.

  1. Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang terdiri atas dua golongan yaitu:
    Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi (KEMERDEKAAN YANG DIRAMPAS, Vide Pasal 324 -333 KUHP);
  2. Kejahatan terhadap KEMERDEKAAN BERTINDAK, dimana KEMERDEKAAN TIDAK DIRAMPAS TETAPI DIBATASI UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN (Pasal 335 dan 336 KUHP).

Pasal 335 KUHP (Khususnya ayat (1) ke-1), sangat terkenal dengan istilah TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN, karena semua perbuatan yang tidak menyenangkan “yang tidak diatur dalam pasal-pasal khusus KUHP” ditampung dalam Pasal 335 KUHP. Sehingga Pasal 335 KUHP ini banyak yang juluki dengan istilah “PASAL KERANJANG SAMPAH”. Pasal 335 KUHP ini yang sering dijadikan Pasal sangkaan oleh Penyidik agar bisa melakukan penahan terhadap tersangka, karena meskipun ancaman pidananya hanya satu tahun penjara, Pelaku Kejahatan Pasal 335 KUHP ini bisa dilakukan penahanan berdasarkan Pasal 21 ayat 4 KUHAP.

Meskipun Pasal 335 KUHP ini lebih polpuler dengan istilah TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN, tetapi Saya sependapat dengan H.A.K. Moh. Anwar yang menyebut Pasal 335 KUHP dengan KEJAHATAN KEMERDEKAAN BERTINDAK, karena tindak pidana ini membatasi kemerdekaan bertindak bagi korban, dan unsur perbuatan tidak menyenangkan dalam Pasal ini juga dimaksudkan agar kebebasan bertindak bagi korban terbatas. Apalagi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor: 1/PUU-XI/2013 pada tanggal 16 Januari 2014 yang menyatakan bahwa frasa, “SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. sehingga TIDAK ADA LAGI TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN.

  1. Pasal 335 KUHP, rumusannya sebagai berikut:
    Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: (1) Barang siapa secara melawan hukum MEMAKSA orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan MEMAKAI KEKERASAN, SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN, Atau Dengan MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN, SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; (2) Barang siapa MEMAKSA orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ANCAMAN PENCEMARAN atau PENCEMARAN TERTULIS.
  2. Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Terhadap Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ini, Mahkamah Konstitusi pada putusan perkara Nomor: 1/PUU-XI/2013 pada tanggal 16 Januari 2014 menyatakan bahwa frasa, “SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Penerapan hukum terkait Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dianggap meresahkan masyarakat. Unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP pada frasanya yang berbunyi, “SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN” sering dipandang terlalu subyektif. Sehingga, tolak ukur apakah suatu perbuatan dikatakan tidak menyenangkan atau tidak sangat bergantung pada pemahaman penyidik.

Jauh sebelum lahirnya Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, Prof Andi Hamzah telah mengusulkan agar kata “ATAUPUN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN ATAU ANCAMAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN” dalam rumusan rancangan KUHP dihapus, agar rumusan delik tidak disalahgunakan (Andi Hamzah, 2009:37).

Dengan demikian, unsur yang terdapat dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

  1. DENGAN MELAWAN HUKUM;
  2. MEMAKSA ORANG LAIN untuk : berbuat, atau tidak berbuat atau membiarkan sesuatu DENGAN KEKERASAN atau ANCAMAN KEKERASAN

Unsur-unsur pasal di atas selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

MELAWAN HUKUM perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Meliputi sifat melawan hukum formiil dan sifat melawan hukum materiil).

MEMAKSA berarti MEMBERIKAN TEKANAN kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu YANG BERLAWANAN DENGAN KEHENDAK ORANG ITU. Menurut R. Sogandhi (1981:387) Memaksa berarti melakukan tekanan pada orang yang sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak hatinya. Cara yang digunakan untuk memaksa adalah dengan jalan KEKERASAN atau ANCAMAN KEKERASAN. (tidak ada lagi perbuatan yang tidak menyenangkan).

KEKERASAN (GEWELD) dalam hukum pidana diartikan setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga/fisik secara berlebihan terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian. Menggunakan tenaga fisik secara berlebihan seperti memukul, menendang, bahkan perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian seperti melukai, mencekik leher dan sebagainya. Intinya adalah bahwa KEKERASAN ITU HARUS SECARA FISIK.

Dalam hubungannya dengan itu, Pasal 89 KUHP, BUKAN DEFINISI KEKERASAN tatapi MEMBERIKAN PERLUASAN PENGERTIAN KEKERASAN yakni membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Sedangkan ANCAMAN KEKERASAN adalah ANCAMAN UNTUK DISAKITI atau ANCAMAN UNTUK DIBUNUH.

ANCAMAN KEKERASAN TIDAK MENYENTUH KORBAN SECARA FISIK AKAN TETAPI MEMBERIKAN TEKANAN SECARA PSIKIS. Misalnya memutar-mutar pistol di depan korban, mengeluselus senjata tajam di depan korban dengan mengatakan “jika kamu tidak melakukan (atau jika kamu melakukan), maka senjata ini akan bekerja untukmu.

Ancaman kekerasan dimaksud adalah ancaman kekerasan yang langsung dilakukan pelaku di hadapan korban YANG SECARA LANGSUNG BERPENGARUH TERHADAP KEBEBASAN BERTINDAK KORBAN. Karena ancaman tersebut sehingga korban sulit untuk memgambil tindakan lain sehingga harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku. (sama dengan ancaman kekerasan pada Pasal 365 KUHP=Pencurian dengan kekerasan).

Pasal 335 AYAT (1) KE-1 KUHP tidak menyebut ANCAMAN SECARA TERTULIS (MELALUI SURAT) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 336 KUHP, karena ancaman melalui surat, masih terdapat waktu bagi korban untuk memilih tindakan apa yang harus dia lakukannya, KORBAN MASIH MEMILIKI KEBEBASAN BERTINDAK, apakah mengikuti perintah dari pemberi ancaman itu ataukah mengambil tindakan lain seperti melapor di Kepolisian dan sebagainya.

Sebelum Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 pada tanggal 16 Januari 2014, perbuatan mengirim surat yang berisi ancaman dianggap ANCAMAN PERBUATAN LAIN atau ANCAMAN PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN sebagaimana diatur dalam Pasal 335 (1) ke-1 KUHP, tetapi setelah Putusan MK tersebut, maka ancaman melalui surat tidak bisa diterapkan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Jadi surat yang berisikan ancaman tersebut hanya dapat dijadikan petunjuk ketika betul-betul terjadi kekerasan pada si korban. Inilah sisi negatif dari Putusan MK Nomor: 1/PUU-XI/2013 pada tanggal 16 Januari 2014 menyatakan bahwa frasa, “SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Sedangkan sisi positifnya adalah menghindari kesewenang-wenangan Penyidik yang dapat menafsirkan perbuatan tidak menyenangkan sesuai pemahamannya sendiri.

Demikian halnya dengan ancaman melalui SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) atau WHATSAPP MESSENGER (WA), sejak Putusan MK tersebut, perbuatan ini tidak dapat lagi digolongkan sebagai perbuatan tidak menyenangkan, akan tetapi memenuhi unsur Pasal 29 (4) Junto Pasal 45B UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. yakni Setiap Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) –

Dengan demikian, jika ada yang mengancam melalui alat telekomunikasi seperti Telepon genggam, menurut hemat saya itu bisa digolongkan atas dua:

  1. Jika hanya berupa SMS atau WA, maka dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 29 (4) Jo Pasal 45 B UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Jika Palaku menelpon langsung (berbicara lewat telepon genggam), maka dilihat dulu apakah masih ada waktu atau tidak bagi korban untuk memilih tindakan apa yang akan dilakukannya. Misalnya Pelaku menelpon antar kabupaten atau Provinsi, berarti kebebasan bertindak bagi korban masih ada. tetapi jika Pelaku menelpon sudah berada di depan pintu rumah korban, dan mengancam akan membakar rumah korban apabila permintaannya tidak dipenuhi, maka itu dapat dikategorikan ancaman kekerasan yang menghilangkan kemerdekaan bertindak bagi korban dan bisa dijerat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kalau Pasal 335 Ayat (1) ke-1, CARA MEMAKSA menggunakan KEKERASAN atau ANCAMAN KEKERASAN (tergolong delik biasa), maka pada Pasal 335 ayat (1) ke-2 CARA MEMAKSANYA menggunakan ANCAMAN PENCEMARAN atau PENCEMARAN TERTULIS (tergolong delik aduan).

Demikian secara singkat jawaban Saya, Semoga bermanfaat.
Wassalam

ARTIKEL INI SENGAJA DI COPY PASTE DARI POSTINGAN PENULIS ASLINYA (SETELAH MEMINTA PERSETUJUANNYA), DEMI UNTUK KEPENTINGAN REFERENSI BAGI PEMBACA PADA UMUMNYA, DAN PADA KHUSUSNYA MAHASISWA YANG SEDANG MENGAMBIL STUDI HUKUM PIDANA.

You may also like...