Gerakan Oposisi untuk Gagalkan Penundaan Pemilu
Sumber Image: liputan6.com
Demokrat akan menggagas petisi di DPR untuk menolak usul penundaan Pemilu 2024. PKS terus menyuarakan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden.
JAKARTA – Partai oposisi pemerintah mulai menggalang dukungan untuk menentang usul penundaan Pemilu 2024. Dua partai di luar koalisi pemerintah, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, tengah menghimpun dukungan penolakan atas agenda penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Politikus Partai Demokrat, Anwar Hafid, mengatakan partainya tengah merumuskan petisi yang akan diteken anggota Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat. Petisi ini bakal berisi penolakan penundaan Pemilu 2024, lalu diserahkan kepada pimpinan DPR.
“Kami ingin menunjukkan sikap tegas dengan petisi ini agar bukan hanya masyarakat yang punya petisi,” kata Anwar kepada Tempo, Ahad, 6 Maret lalu.
Anwar merujuk pada petisi publik yang muncul dalam laman Change.org yang berjudul “Tolak Penundaan Pemilu 2024”. Petisi yang diinisiasi sejumlah akademikus, peneliti, dan pentolan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada politik, demokrasi, serta pemilu itu sudah diteken 2.000 orang hingga kemarin malam. Petisi ini dibuat empat hari lalu.
Menurut Anwar, anggota DPR juga memiliki kewajiban moral membuat petisi serupa. Namun petisi itu baru akan dirumuskan karena Demokrat ingin memastikan lebih dulu tingkat keseriusan partai koalisi pemerintahan Joko Widodo dalam melanjutkan usul penundaan Pemilu 2024.
Di samping membuat petisi, Demokrat sudah berulang kali mengeluarkan pernyataan keras yang menolak agenda penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, misalnya, menyebutkan usul ini hanya bertujuan memenuhi ambisi sekelompok orang.
Usul penundaan Pemilu 2024 dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Rabu, 23 Februari lalu. Wakil Ketua DPR itu menjelaskan beberapa alasan sehingga Pemilu 2024 mesti ditunda, di antaranya pertimbangan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
“Usul (penundaan pemilu) ini nanti saya sampaikan ke pimpinan partai dan Presiden,” kata Muhaimin.
Satu hari berikutnya, giliran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang menggelindingkan agenda penundaan pemilu. Airlangga mengklaim menerima aspirasi soal perpanjangan masa jabatan Jokowi dari para petani sawit di Kabupaten Siak, Riau.
Adapun Zulkifli menambahkan alasan lain sehingga mendukung agenda penundaan pemilu. Di samping pertimbangan ekonomi, ia berdalih bahwa invasi Rusia ke Ukraina, yang dimulai pada 24 Februari lalu, bisa berdampak buruk terhadap Indonesia.
Politikus PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan partainya belum berencana membuat petisi serupa dengan Demokrat. Namun PKS konsisten menolak penundaan Pemilu 2024. PKS juga ingin agar Presiden Jokowi menolak agenda tersebut. Sebab, usul itu berasal dari elite partai pendukung pemerintah sehingga Jokowi berkewajiban menyatakan sikap tegas. “Seharusnya ada pernyataan tegas kepada publik,” kata Mardani, kemarin.
Selain partai oposisi, empat partai koalisi pemerintah menyatakan menolak agenda penundaan pemilu tersebut, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Gerindra.
Pekan lalu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah menyatakan partainya menolak usul penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Politikus NasDem, Taufik Basari, menjelaskan bahwa pernyataan Surya itu sudah menjadi komitmen partainya.
“Kami sudah pasti akan menolak kalau ada yang mencoba melobi,” kata Taufik.
Penolakan usul penundaan pemilu juga datang dari koalisi masyarakat sipil. Lembaga masyarakat sipil yang menentang agenda ini di antaranya Indonesia Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kode Inisiatif, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Pemantau Legislatif Indonesia, DEEP Indonesia, serta Netfid Indonesia. Lembaga kajian kampus juga ikut menolak, seperti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia serta Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas.
Peta penolakan masyarakat juga tergambar dari hasil sigi terbaru Lembaga Survei Indonesia dan Indikator Politik Indonesia. Berdasarkan hasil survei LSI teranyar, sebesar 71 persen masyarakat menolak penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut mayoritas warga, masa jabatan Presiden Jokowi harus berakhir pada 2024 sesuai dengan konstitusi,” kata Direktur LSI Djayadi Hanan.
Adapun hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pekan lalu menunjukkan bahwa mayoritas pemilih partai pendukung penundaan pemilu justru menolak agenda perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan sebagian besar pemilih PKB, PAN, dan Golkar tetap menghendaki pemilu digelar pada 2024.
Sumber:
Koran Tempo 7 MARET 2022
DEWI NURITA | AVIT HIDAYAT | BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANTARA | INDRI MAULIDAR
