Hak Pilih Disabilitas Mental

Sumber Gambar: annasindonesia.com

Kebijakan hukum progresif Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk mendata penyandang disabilitas mental nonpermanen ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menuai polemik banyak kalangan. Di satu sisi, kebijakan tersebut konstitusional sebab serangkai dengan Putusan MK Nomor 35/PUU-XIII/2015, namun di sisi lain berdasarkan sudut padang hukum perdata dan hukum pidana, bisa dikata penyandang disabilitas mental tidak memiliki kecakapan bertindak dan tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sejatinya tidak melakukan limitasi hak memilih bagi penyandang disabilitas mental. Pembatasan terkait dengan keadaan itu, selanjutnya bisa ditemukan dalam Pasal 4 ayat 1, ayat 2 huruf (b) dan ayat 3 PKPU Nomor 11 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan: “(4.1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang (UU); (4.2.b) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; (4.3) Pemilih yang sedang terganggung jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.”

Tiga ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa terdapat orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya, bisa menggunakan hak memilihnya. Orang yang mana selanjutnya tidak bisa menggunakan hak memilihnya? Adalah orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan bukti yang ditunjukkan melalui surat keterangan dokter.

Dalam konteks itulah kemudian KPU RI menerbitkan surat edaran Nomor 1401/PL.021-SD/01/KPU/CI/2018 agar jajarannya (KPU Kab/Kota) melakukan pendataan terhadap orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya, untuk dimasukkan dalam DPT. Namun ada pula orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya tidak dimasukkan dalam DPT, dengan berdasarkan surat keterangan dokter bahwa orang tersebut belum layak menggunakan hak memilihnya.

Beragam Istilah

Tidak ada keseragaman peristilahan mengenai “disabilitas mental” baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana, termasuk dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pemilihan) hingga Putusan MK. Hukum perdata dalam soal orang yang ditempatkan di bawah pengampuan menggunakan istilah orang “dungu, sakit otak (Pasal 433 KUHPdt, terj. Subekti).” Lain lagi dengan hukum pidana terhadap orang yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana disebut  sebagai orang yang “kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal (Pasal 44 KUHPidana terj. R. Soesilo).

Keragaman istilah tersebut baru dalam perspektif hukum perdata dan hukum pidana, belum berdasarkan Pasal 57 ayat 3 huruf (a) UU Pemilihan dan Putusan MK Nomor 35/PUU-XIII/2015. Pasal 57 ayat 3 huruf (a) UU Pemilihan sudah jelas menggunakan istilah  orang yang “sedang terganggu jiwa/ingatannya.” Istilah ini, sama dengan yang diatur kemudian mengenai syarat memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018. Sementara dalam Putusan MK a quo, menggunakan istilah orang yang “mengalami gangguan jiwa/ingatan permanen.”

Satu-persatu peristilahan tersebut kelihatannya memang berbeda, tetapi mengenai batas kemampuan melakukan “perbuatan hukum” berada di titik ujung (akibat hukum) yang sama. Disabilitas mental versi hukum perdata, adalah mereka yang tidak memiliki kecakapan bertindak, sehingga diwakili oleh kuratornya. Disabilitas mental dalam konteks hukum pidana, adalah mereka yang tidak dilekati kemampuan bertanggungjawab atas kesalahan yang diperbuatnya.

Disabilitas mental dalam perspektif UU Pemilihan, adalah mereka yang “sedang” mengalami gangguan jiwa/ingatan tidak memiliki hak memilih. Pembatasan hak memilih itu terlimitasi dengan terdapatnya frasa “…tidak sedang…,” sewaktu waktu kalau sudah tidak terganggu jiwa/ingatannya sudah dapat menggunakan hak memilihnya. Sama saja dalam hukum pidana dan hukum perdata, jika masih mengalami gangguan jiwa/ingatan dianggap tidak cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum dalam konteks menggunakan hak memilih.

Kemudian, Putusan MK Nomor 35/PUU-XIII/2015 pada prinsipnya hanya menerangkan bahwa ada gangguan jiwa/ingatan yang nonpermanen, itu yang dapat menggunakan hak memilihnya. Untuk orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan permanen tidak dapat menggunakan hak memilihnya, dengan catatan ada penilaian dari pihak yang profesional di bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum. Lagi-lagi sama akibat hukumnya, orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan permanen setelah melalui penilaian profesional, diletakkan suatu keadaan bahwa orang bersangkutan tidak ada “kecakapan” melakukan perbuatan hukum dalam menggunakan hak memilihnya.

Lantas apa lagi yang perlu diperdebatkan, jika pada akhirnya berada pada simpulan yang sama. Dengan menarik garis demarkasi bahwa ada orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan permanen, dengan nonpermanen. Bukankah yang demikian, gila dalam pandangan awam, ia tidak mampu melakukan perbuatan hukum, ia diberikan keistimewaan dalam penundaan untuk menggunakan hak memilih karena mempertimbangkan kerugian bagi dirinya pribadi. Bukan suatu keadaan dalam rupa labelisasi, stigma, stereotip, atau mengalienasi Orang yang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dari pergaulan sosial.

Fiksi Hukum

PKPU Nomor 11 Tahun 2018 dibandingkan dengan UU Pemilu, pada hakikatnya jauh lebih maju untuk mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas mental, agar tidak berada dalam kelas yang tersubordinasi.

Dengan tidak adanya pembatasan hak memilih panyandang disabilitas mental dalam UU Pemilu, soal pendataan pemilih ke dalam DPT jelas-jelas tidak ada jalan diskriminatif. Tidak ada pembatasan bahwa ada orang waras yang boleh masuk DPT, kemudian ada orang gila yang tidak boleh terdaftar dalam DPT.

Semua warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, bukan anggota TNI dan Polri aktif wajib adanya untuk didaftar dalam DPT pemilu. Fiksi hukum yang memberikan kepastian kepada semua orang yang sudah terdaftar dalam DPT atau memiliki KTP elektronik dapat menggunakan hak memilihnya. Ada yang dulunya mengalami gangguan jiwa/ingatan, entah permanen atau nonpermanen, jika ia sudah datang memilih di hari “H” tidak perlu dimintai surat keterangan dokter. Sebab tidak mungkin ia berkehendak menggunakan hak memilihnya, jika ia masih dalam keadaan terganggu jiwa/ingatannya.

Diakhir tulisan ini, jelas saya tidak pernah mau menjawab pertanyaan, apa perbedaan “gila: dengan disabilitas mental? Meskipun saya tahu, itu bukan kompetensi saya untuk menjelaskannya. Bukankah dengan tidak mendeferensiasi diantara jenis disabilitas mental itu, kita sudah turut membantu mereka dalam mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang normal lainnya.*