Mendamba Pemimpin Harapan ( 2014)

ADA sebuah peritiwa, patut diacungi jempol bersama, meski rilis data menunjukan angka golput, baik melalui Pilpres, Pileg, Pilgub, Pilwali, Pilbup terus-menerus menanjak dari tahun ke tahun. Rakyat di negeri ini, tidak pernah pupus harapannya mendamba pemimpin, yang dapat menahkodai negerinya, menuju tata kelolah pemerintahan yang lebih baik (good governance).

Lima belas tahun reformasi telah dilewati, bukan waktu yang tak panjang. Namun perubahan disemua lini kehidupan, belum jua tak kunjung datang. Persentase korupsi terhadap setiap lembaga Negara malah semakin meningkat jumlahnya.

Sumber: cinkconk.com

Pergeseran lapangan kekuasaan pemerintahan, dari eksekutif kemudian lebih dititikberatkan pada legislatif (legislative heavy), guna menghindari sistem pemerintahan otoriter, pengalaman masa kelam di era orde baru tidak ingin diulagi lagi. Namun pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan ke daerah (provinsi, kabupaten) justru yang muncul dipermukaan, semakin menggejalanya kepala daerah terseret dalam pusaran korupsi, inilah disentralisasi korupsi.

Mari kita lihat, ketika semua orang pada ramai “menghujat” pemerintahan di era Megawati-Hamzah Haz, (pasca lengsernya Gusdur). Kepemimpinan Megawati dianggap pemimpin yang “lembek”, hingga kedaulatan negeri ini dicaplok oleh Negara tetangga sendiri, Malaysia yang notabene, kita masih serumpun, Mahkamah Internasional (international Justice) malah memenangkan Malaysia sebagai pemilik sah atas pulau Sipadan-Ligitan. Bahkan dituding Megawati menjadi Presiden di jaman itu, tidak pula memberikan perubahan apa-apa, harga BBM juga mulai dinaikkan sejak fase kepemimpinan anak sang proklamator itu.

SBY-JK

Di tengah ambruknya kepercayaan (trusth) public atas kepemimpinan Megawati, gara-gara ancaman disentegrasi bangsa, konflik Aceh (GAM) yang berkepanjangan, konflik agama Malaku/Ambon, hingga konflik Poso tersebutlah nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mampu menjadi tokoh, figur, sehingga negeri ini lepas dari jerat ancaman disentegrasi karena berbagai macam alasan; alasan karena ketidakadilan, ketidakmerataan pembangunan,  kemudian diboncengi isu SARA. SBY boleh dikatakan berhasil mencuri perhatian publik.

Tidak tanggung-tanggung, melalui Partai Demokrat yang diinisiasi oleh SBY sendiri, menantu Panglima Konstrad itu (Sarwo Edhi) duet bersama Jusuf Kalla (JK), dengan isu Jawa-luar pulau Jawa sembari memainkan Trah mertuanya. Bukan hal yang mengagetkan duet SBY-JK rupanya menjadi pemenang Pilpres (2004-2009), yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. SBY-JK mengalahkas sejumlah kans calon partai-partai besar (seperti Amin Rais, Wiranto, dan Megawati).

Saban hari pemerintahanpun tiba, dari hasil Pilper langsung yang pertama kali itu, duet SBY-JK meninggalkan memori indah di kalangan publik, rakyat Indonesia. JK sebagai wapres disamping sebagai “juru damai” dibeberapa daerah yang masih sering terjadi konflik.

Di bidang perekonomianpun JK boleh dikatakan memiliki ”nilai lebih” menata sistem perekonomian. Beberapa ide brilliant JK, disaat pemerintah “terpaksa” menaikkan BBM,  JK mengelurkan kebijakan baru seperti Konversi minyak tanah ke gas,  BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi masyarakat tak mampu yang secara langsung kena imbas kenaikan BBM.

SBY-Boediono

Namun lagi-lagi duet mesra SBY-JK akhirnya pecah menuju pemilu tahun 2009, JK seolah dianaktirikan oleh SBY. SBY  mengakhiri kemesraannya bersama JK, dan menggaet ekonom Boedino sebagai cawapresnya.

Pemilu tahun 2009-pun kembali SBY dengan duet yang berbeda menjadi pemenang pemilu. Nama JK tinggal menjadi catatan sejarah, dengan semua program dan kebijakannya yang banyak memihak rakyat “kecil”.

Toh, mungkin terlanjur publik percaya pada SBY-Boediono dengan isu pemberantasan korupsi dan keberhasilannya di masa lalu bersama JK mendongkrak defesit APBN kita, serta angka kemiskinan selalu dikatakan menurun, pertumbuhan ekonomi makro naik hinga enam puluh persen dijadikan “produk politik” bagi SBY-Boediono mendulang ceruk pasar pemilih.

Di fase ini, saya tidak dapat mengatakan, keterpilihan SBY-Boediono merupakan pemimpin yang terpilih karena ”harapan”, pemimpin yang sudah lama sekali didamba menahkodai negeri ini.

Memori kolektif publik hanya menginginkan SBY-Boediono mengulang peritiwa gemilang dimasa SBY-JK, namun dari kepemimpinan era kedua SBY ini terkuak sudah “prediksi” JK, ketika pertemuan terakhirnya sesama wapres dan cawapres terpilih, Boediono jangan jadi ban serep, publik tahu jawabannya hingga saat ini, apa yang pernah dikerjakan oleh Boediono sebagai wapres SBY? Boediono hanya dikenal sebagai mantan Gubernur BI, dan namanya selalu dikaitkan dengan kasus Bank Century yang tak pernah selesai juntrungnya.

Kini pemerintahan SBY-Boediono, hingga akhir masa kepemimpinannya, kita lebih banyak disibukan dengan isu korupsi disemua lini pemerintahan. Bahkan elit Partai Demokrat, partai yang menjadi kendaraan SBY, partai mercy biru itu dihantam tiga kasus korupsi besar: Kasus Century, Kasus Pajak, Kasus Hambalang.

Slogan anti korupsi, katakan tidak pada korupsi yang “digemborkan” oleh Partai Demokrat, akhirnya tumbang dengan sendirinya, sejumlah kader Partai Demokrat, orang dekat SBY, menterinya sendiri, diguncang isu korupsi. Drama hambalang hingga sekarang belum juga berakhir, dan Partai Demokrat masih terus diguncang badai kemerosatan elektablitas, suatu kondisi ketika ceruk pemilih menunjukan semuanya akan berimigrasi besar-besaran ke partai lain, sehingga Partai Demokrat angka elektabilitasnya kian menukik tajam ke bawah. Satu-satunya, harapan Partai Demokrat adalah menunggu hasil Konvensi Capresnya, semoga dapat mengulang kisah gemilangnya.

Berharap

Kita butuh pemimpin yang punya harapan, karena rakyat juga masih terus berharap. Bukan pemimpin yang kerjanya meratap, seperti yang terjadi saat ini. Jangan heran ketika Negara ini, dihantam isu korupsi terus menerus, kemudian semua orang pada mencari pemimpian harapan.

Beruntung kita tetap memiliki nama-nama baru. Nama-nama pemimpin harapan itu tetap selalu bermunculan. Sehingga rakyat tidak pernah putus asa berharap pada tokoh-tokoh yang baru itu. Andaikan tidak ada, mungkin ditengah kerisauan, sikap bosan rakyat terhadap pemimpin, tak ada tempat untuk terus berharap, boleh jadi rakyat akan menjadi frustrasi, dan memicu terjadinya penggulingan pemerintahan secara paksa.

 Sama halnya ketika masa pemerintahan Megawati, muncul SBY. SBY pada akhirnya juga dianggap “gagal” mewakilkan suara rakyat, kemudian publik mencari sosok baru.  Sosok itu didapat dari gaya blusukan, dialah Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang terpilih bersama Basuki Tjahaja, dari Bupati Solo hingga melenggang menjadi Gubernur, jutaan rakyat Indonesia tersedot dengan gaya blusukannya, pemimpin yang merakyat, bukan pemimpin yang banyak “bicara”, bukan pemimpin yang sering meratap, bukan pemimpin yang meminta dan mengemis belas kasih padahal nyata-nyata ia telah berbuat salah.

Rilis beberapa lembaga survei  mewakili harapan publik, pemimpin yang didamba tahun 2014 nanti, selalu memunculkan nama Jokowi di juara puncak, memiliki tingkat kedikenalan, hingga tingkat kedipilihan jauh di atas calon-calon seperti Megawati, Prabowo, Wiranto, ARB, Gita Wiryawan, Surya Palo dan seterusnya.

Pasti masih banyak calon-calon yang bisa menjadi dambaan rakyat, belum saja muncul dipermukaan, sebelum Pilpres sedianya dihelat 9 April 2014 nanti. Bermunculan nama seperti; Dahlan Iskan, Anis Baswedan, Mahfud MD. Kita berharap calon-calon yang maju nanti adalah semua pemimpin yang punya visi dan misi yang jelas, semangat anti korupsi yang bagus, rekam jejak yang bersih. Tinggal menjadi Pekerjaan Rumah (PR) untuk semua partai agar “mendorong” wakil-wakilnya yang akseptabel, berintegritas dan professional. Agar prasmanan calon-calon yang akan dipilih, kiranya dapat bertarung secara sehat, berdasarkan kompetisi gagasan, bukan pada persaingan siapa calon yang memiliki finansial yang berlebih. (*)