Prinsip Nonrefoulment untuk Pengungsi Rohingya

 Di langit yang tak berujung, di laut yang tak bertepi ribuan manusia Rohingya menyabung asa mencari kediaman untuk bernafas sejenak dari kejaran pemangsa nyawa. Suara ketakutan mereka bahkan melebihi suara ombak yang menyertai perjalanan tanpa tujuan. Haru biru mewarnai tiap peluh pelayaran mencari daratan. Harapan mereka akan terterima pada pemilik daratan yang ketika disebut Islam, maka Rohingya dianggap saudara. Malangnya, kata Islam belum bisa memantik nurani para bangsa-bangsa melayu. Atas nama kedaulatan negara, over capacity penampungan, rohingya tertolak. Namun tidak demikian bagi pemilik tanah rencong itu, nelayan dan masyarakat aceh bahu-membahu menjemput dan menjamu ratusan manusia rohingya meski awalnya harus berhadapan dengan larangan militer Indonesia.

Akhirnya, negara Melayu yang awalnya menolak kini bersepakat menampung manusia stateless dari daratan Burma ini setelah tekanan publik menggeliat seantero Bumi.

Di bumi mereka pijak, suku Rohingya terancam dibunuh, disiksa oleh penduduk mayoritas karena agitasi berwajah agama. Kaum ekstremis Budha belum menerima mereka sebagai “tetangga” sedaratan. Bahkan perempuan penerima nobel perdamaian Ang Shang Syuyki tak bersuara lantang karena usianya sudah dimakan politik. Suku Rohingya benar-benar dalam pusaran ketakutan sehingga membutuhkan “malaikat” pembebas untuk menghilangkan ketakutan mereka.

Sumber Gambar: kiblat.net

Prinsip Nonrefoulment

Sesungguhnya masalah pengungsi sudah menjadi perhatian serius bagi dunia internasional. Lahirnya Konvensi tentang status pengungsi Tahun 1951 menandai pijakan yuridis untuk mengikat negara-negara agar peduli terhadap pengungsi. Dalam konvensi tersebut pengungsi dimaknai sebagai orang-orang yang ada di luar negaranya atau tempat tinggalnya sehari-hari yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapatkan penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di dalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu. Orang-orang yang masuk dalam kategori di atas harus mendapat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itulah orang yang statusnya sebagai pengungsi dapat diizinkan masuk ke negara tertentu meskipun statusnya adalah orang asing tanpa harus melalui prosedur ketat keimigrasian.

Untuk melindungi pengungsi dari nasib terlunta-lunta dan tak berkapastian hunian, dalam konvensi ini dikenal dengan prinsip nonrefoulment (tidak melakukan pemulangan) dan prinsip nonexpulsion (tidak melakukan pengusiran). Pasal 33 ayat 1 Konvensi Tahun 1951 menyatakan: tidak satupun dari negara-negara yang mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya. Berdasarkan ketentuan ini negara tujuan atau penerima pengungsi “dikutuk” untuk mengusir dan memulangkan pengungsi. Ketentuan ini juga dapat dimaknai bahwa negara tujuan tidak boleh melarang masuk atau menolak memberikan izin masuk ke wilayah negaranya.

Prinsip nonrefoulment adalah salah satu prinsip utama dalam hukum pengungsi sebagaimana yang digariskan oleh konvensi 1951. Negara-negara yang telah menandatangani konvensi harus menegakkan prinsip ini kepada pengungsi. Prinsip nonrefoulment hanya dikecualikan dalam ihwal tertentu. Pasal 33 ayat 2 Konvensi 1951 memberikan syarat pengecualian yaitu jika pengungsi yang dimaksud merupakan ancaman yang serius terhadap keamanan negara dimana ia mencari suaka atau ada putusan yang inkracht telah melakukan kejahatan.

Nurani Indonesia

Datangnya ribuan orang Rohingya di Indonesia selanjutnya yang menjadi persoalan, adalah kita belum menandatangani Konvensi 1951 tentang status pengungsi. Padahal prinsip nonrefoulment digariskan dalam konvensi tersebut. Pertanyaannya, apakah Indonesia boleh menolak atau mengusir manusia rohingnya yang hendak “berteduh” ditepi nusantara?

Pada dasarnya bukan hanya konvensi 1951 yang melarang mengusir pengungsi. Meskipun Indonesia tidak terikat pada konvensi 1951 tapi Indonesia terikat pada Konvensi anti penyiksaan (CAT) dan konvensi tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005.

Kedua konvensi tersebut melarang refoulment kepada tiap individu karena mengarah kepada penyiksaan dan pelanggaran hak sipil dan politik. Sehingga tidak ada alasan bagi Indonesia untuk melakukan “pengusiran” bagi para pengungsi termasuk Rohingya. Lagi pula prinsip nonrefoulment sudah merupakan “ius cogen” yaitu norma dasar hukum Internasional.

Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa Norma dasar yang diakui oleh masyarakat internasional menjadi hukum internasional yang seharusnya tidak boleh dilanggar oleh negara manapun dibelahan dunia. Oleh karenanya, meskipun suatu negara tidak menandatangani konvensi 1951 maka prinsip nonrefoulment tetap harus diberlakukan. Khusus untuk Indonesia, tetap harus didesak untuk meratifikasi konvensi 1951 tersebut.

Tidakkah masyarakat aceh menyadarkan kita bahwa tanpa konvensi 1951 mereka tetap menerapkan prinsip nonrefoulment. Mereka memutus tangisan anak yang merindukan ibunya. Menangkal sedih suami yang butuh kasih sayang istrinya.

Masyarakat Aceh setidaknya telah menjadi malaikat pengusir ketakutan bagi orang-orang Rohingya. Padahal Masyarakat Aceh tidak pernah menyentuh atau melihat konvensi 1951 tentang pengungsi, atau konvensi tentang penyiksaan atau konvensi hak-hak sipil dan politik, konvensi yang sudah menjadi UU di negara kita.

Lebih dari daya mengikat konvensi, Nilai-nilai kemanusiaan lebih harus dipedomani oleh Indonesia. Bangsa kita adalah bangsa yang ramah, tempat mencari senyum bagi bangsa lain. Tempat mencari sejuk dari rasa ketakutan. Kemanusiaan kita harus meruntuhkan batas-batas negara dan melunturkan sekat-sekat agama dan ras. Kemanusiaanlah yang membuat kita bersaudara, karenanya Rohingya adalah saudara kita dan tak ada “refoulment” untuk mereka.*