Masa Jabatan KPU Tidak Dapat Diperpanjang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak jilid tiga yang akan dihelat pada 27 Juni 2018 menuai banyak kecemasan. Pasalnya, banyak penyelenggara Pilkada di daerah pemilihan (Dapil) yang akan berakhir masa jabatannya disaat tahapan Pilkada Serentak 2018 sedang berlangsung.

Disinyalir kecemasan tersebut, pasti menjangkiti pula Pilkada yang akan diselenggarakan di Sulawesi Selatan, sebab mulai dari KPU Provinsi dan beberapa KPU Kabupaten  akan diganti komisionernya di saat tahapan Pilkada sudah berlangsung. Ipso jure an ipso fact, selain kengggotaan KPU Provinsi Sul-sel yang akan diganti, terdapat pula delapan komisioner Kabupaten yang akan mengalami penggantian, diantaranya: Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Luwu Utara, Luwu Timur, Bone, dan Gowa.

Dan salah satu isu krusial yang menjadi catatan dibalik pengantian itu, adalah terdapat keanggotaan komisioner yang berbeda dalam menjalankan tahapan. Ilustrasi sederhanya, dimisalkan komisioner lama telah sampai pada tahapan rekapitulasi suara, kemudian karena masa jabatannya telah berakhir maka dilanjutkanlah oleh komisioner baru (pengganti) yang harus melakukan penetapan hasil pemilihan. Ceritanya, lain yang menghitung lain pula yang menetapkan.

Sumber Gambar: kpud-pamekasankab.go.id

Tidak Diperpanjang

Menyikapi permasalahan tersebut di atas, menarik kemudian kita menyimak kembali keterangan Adi  Suryadi Culla di laman utama harian cetak Tribun Timur tertanggal 29 Desember 2017, (P. 1 & 7): “Agar komisioner yang berakhir masa jabatannya di saat tahapan Pilkada 2018 sudah berlangsung, sebaiknya diperpanjang. Adapun alasan beliau, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan pilkada 2018 akan ribet jika dilakukan penggantian komisioner KPU sebelum tahapan Pilkada berakhir.”

Pendapat Adi Suryadi Culla sebenarnya solutif tetapi tidak legalistik. Dasar argumentasi penulis mengatakan demikian, yaitu: Pertama, setiap pengisian jabatan harus berdasarkan undang-undang. Undang-undanglah kemudian yang menisbatkan sehingga setiap pejabat memiliki wewenang. Kalau suatu masa jabatan telah berakhir, namun pejabat bersangkutan tetap diperpanjang disaat UU tidak membenarkannya, maka konsekuensi hukumnya tindakan pejabat tersebut menjadi tidak sah.

Dalam konteks masa jabatan anggota KPU dapat atau tidaknya diperpanjang, UU Pemilu sudah sangat jelas, sebagiamana diatur dalam Pasal 563 ayat 2 yang menegaskan “Dalam hal keanggotaan: (a) KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh; (b) KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; (c) Bawaslu Provinsi/ Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh; dan (d) Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai dengan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, masa keanggotaannya tidak dapat diperpanjang.”

Pasal a quo selain menyatakan bahwa masa jabatan keanggotaan KPU yang telah berakhir tidak dapat diperpanjang saat bertepatan dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada. Pun memberlakukan sama terhadap keanggotaan Bawaslu dan Panwaslu, tidak ada perpanjangan masa jabatan.

Kedua, memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum membuka pintu lebar untuk perpanjangan masa jabatan keanggotaan Komisioner (vide: Pasal 130). Namun perlu diketahui bahwa UU Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut sudah dicabut keberlakuannya berdasarkan UU Pemilu (Vide: Pasal 571).

Dua alasan tersebut di atas setidak-tidaknya dapat memberikan gambaran kepada kita semua bahwa mustahil adanya ide yang menyatakan keanggotaan KPU dapat diperpanjang berdasarkan syarat yuridisnya. Legalitas keanggotaan KPU akan menjadi tidak sah jika dijalankan oleh komisioner yang diperpanjang masa jabatannya.

Pertanyaannya, adakah cara lain yang bisa menbuka legalitas perpanjangan keanggotaan KPU? Jawabannya tetap ada. Yaitu dengan cara revisi terbatas dari UU Pemilu tersebut atau pilihan lain misalnya dengan penerbitan Perppu. Dan konsekuensi hukumnya sudah pasti ketentuan Pasal 563 ayat 2 UU Pemilu, harus diganti dengan ketentuan yang membolehkan perpanjangan keanggotaan KPU.

Pertanggungjawaban KPU

Kemudian, hal yang dikhawatirkan pula oleh Adi Suryadi Culla bahwa penggantian komisioner di saat tahapan sudah berjalan, adalah siapa yang bertanggung jawab manakala terdapat kesalahan atau kekeliruan dari komisioner lama misalnya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Apakah tetap keanggotaan KPU yang lama ataukah keanggotaan KPU pengganti?

Tidak rumit untuk menjawabnya. Ingat postulat deen bevoegdheid zonder verantwoordenlijkheid, tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Kalau kesalahan itu berada dalam lingkup administrasi (tugas dan kewenangan) maka pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban secara institusi. Keanggotaan yang baru tidak boleh berdalih bahwa keputusan sebelumnya ditetapkan oleh keanggotaan lama, kemudian menyatakan dirinya sebagai pejabat KPU yang tidap dapat bertanggung jawab. Tidak boleh KPU menyatakan dirinya sebagai institusi tidak dapat digugat di hadapan MK, andaikata penetapan hasil pemilihannya dipermasalahkan oleh Paslon yang kalah dengan dalil bahwa rekapitulasi suara dilakukan oleh kenggotaan sebelumnya.

Sementara kalau kesalahan itu berada dalam lingkup pribadi atau individu, misalnya komisioner lama terindikasi dalam tindak pidana pemilihan, tentu pertanggungjawabannya secara individu. Tidak mungkin pejabat sebelumnya yang melakukan tindak pidana, kemudian pejabat yang baru harus bertanggung jawab. Facinus quos inquinat aequat, pidana selalu melekat pada sipembuatnya.

Satu-satunya mantan komisioner yang memungkinkan lepas dari pertanggungjawaban hanya pada pelanggaran kode etik saja. Sebab mana mungkin akan dikenakan sanksi etik kalau pribadi yang menjabat sudah tidak ada. Hanya saja, pelanggaran kode etik bisa berimplikasi pada perbuatan pidana. Mungkin bagi mantan komisioner lepas dari pertanggungjawaban etik, tetapi pertanggungjawaban pidananya belum tentu.

Tidak perlu menaruh curiga berlebihan terhadap kenggotaan KPU pengganti, bahwa potensial terjadi intrik politik dalam perekrutannya sehingga kelak akan mempengaruhi independensinya. KPU sebagai salah satu institusi penyelenggara cukup ketat terkontrol dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Selain berada dalam pengawasan Bawaslu juga berada dalam hadangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.*