BBM dan Polemik Pasca Penangguhan

Meski sebagian besar orang menganggap Indonesia adalah negara penghasil minyak, kenyataanya tidaklah begitu. Selain keluar dari OPEC, hingga saat ini Indonesia juga menjadi negara pengimpor minyak bumi. Bahkan defisit dibandingkan dengan nilai ekspornya.
Indonesia, sesungguhnya adalah negara yang miskin energi. Ironisnya, sudah miskin, boros pula. Beraneka kampanye penghematan tidak juga memperlihatkan hasil yang menggembirakan.
Menurut data yang dilansir oleh detik finence, kebutuhan BBM dalam negeri saat ini ditaksir mencapai 1,3 juta kiloliter (KL). sementara produksi BBM di Indonesia kurang dari 540.000 barel per hari (bph). Sehingga Indonesia terpaksa impor sekitar 500.000 bph. Secara total setiap harinya indonesia harus impor minyak 700 ribu barel. Dari jumlah ini, 200 ribu di antaranya berupa minyak mentah. Sisanya berupa BBM.

Besaran impor akan terus mengalami kenaikan seiring meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor di dalam negeri. Sementara ekspor akan berkurang karena sifat minyak bumi yang tidak dapat diperbaharui. Seyogianya, pengurangan jumlah produksi tidak memberi pengaruh signifikan dalam perekonomian nasional. Yang banyak mempengaruhi justru adalah kenaikan harga minyak dunia.

Menurut data dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, kenaikan harga minyak 1 dolar per barel dengan asumsi kurs Rp 9.000 per dolar akan menaikan penerimaan ke negara sebesar Rp 3,37 triliun. Namun kenaikan 1 dolar barel itu juga meningkatkan pengeluaran negara dalam jumlah yang lebih besar, yakni Rp 4,3 triliun.

Peningkatan pengeluaran Rp 4,3 triliun itu berasal dari kenaikan subsidi BBM sebesar Rp 2,83 triliun, subsidi listrik Rp 280 miliar dan dana bagi hasil untuk daerah Rp 470 miliar. Untuk membeli satu liter BBM, negara kehilangan devisa 45 persen harga satu liter BBM. Pada tahun 2011, negara kehilangan devisa sekitar Rp 183 triliun akibat kebijakan impor ini.

Benar bahwa hingga saat ini Indonesia masih mengekspor minyak mentah. Sayangnya itu dibarengi dengan impor minyak jadi. Bahkan nilai impornya lebih besar dengan kualifikasi harga, 1:2 antara minyak mentah vs minyak jadi. Jadi tidak benar kalau dikatakan, Indonesia akan mendapatkan banyak surplus jika harga minyak bumi naik. Hal ini karena Indonesia mengimpor BBM lebih besar daripada ekpor minyak mentahnya. Jadi wajar kalau pemerintah kebakaran jenggot tatkala harga minyak dunia naik. Karena kenaikannya ekuivalen dengan kenaikan harga BBM yang diimpor.

Krisis Minyak  

Telah disinggung sebelumnya, Indonesia adalah negara yang boros energi. Ironisnya lagi, meski telah berulangkali dihadapkan pada isu kelangkaan. Konsumsi BBM dalam negeri tidak juga mengalami penurunan. Jika terus berlanjut, dalam jangka 12 tahun ke dapan cadangan minyak mentah Indonesia akan ludes. Bayangkan, apa yang terjadi dengan Indonesia jika harus impor BBM 100 persen. Bisa-bisa, negara bergelar jamrud khatulistiwa ini bakal gulung tikar karena tak mampu menanggung beban subsidi.

Berbagai kebijakan digelontorkan guna menanggulangi krisis minyak bumi. Mulai dari penghematan, pembatasan hingga rencana kenaikan BBM bersubsidi. Tentu saja, setiap kebijakan tidak serta merta disetujui. Beraneka macam bentuk penolakan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah dianggap tidak pro rakyat. Tapi apakah benar seperti itu?

Seyogianya, tidak salah jika rakyat Indonesia geram tatkala pemerintah berniat mengurangi subsidi BBM. Selain pengurangan akan berakibat pada kenaikan harga BBM. Juga karena, kenaikan BBM akan memantik kenaikan hampir di semua sektor. Akibatnya, kehidupan rakyat yang sudah sulit akan semakin mencekik.

Namun perlu untuk diketahui, besaran subsidi BBM memberikan dampak yang signifikan bagi anggaran di sektor lain. yang lebih menghawatirkan, besaran subsidi yang mencapai Rp. 230 Triliun pada APBN-P itu akan memotong anggaran yang sifatnya produktif. Misalnya pembangunan Infrastruktur ataupun  pemerataan pendidikan. Apalagi banyak pakar mengatakan kebijakan subsidi BBM tidak tepat sasaran. Karena toh nyatanya, banyak orang-orang yang tergolong mampu menikmati subsidi tersebut.

Menurut dosen Universitas Gadjah Mada, Gumilang Aryo Sahadewo, subsidi BBM menjadi kendala dari berbagai program strategis yang memiliki dampak penting terhadap perekonomian. Akibat subsidi BBM yang besar, pemerintah tidak punya kuasa fiskal untuk program pengentasan kemiskinan, subsidi pangan, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.

Lalu apa solusi terbaik bagi polemik BBM ini? Menaikkan harga BBM jelas tidak mungkin. Karena berdasarkan kesepakatan DPR kenaikan hanya bisa dilakukan dalam kurun waktu enam bulan ke depan. Itupun jika kenaikan harga minyak dunia mencapai 15 persen. Padahal, kenaikan 14  persen saja sudah berdampak pada anggaran negara.

Efisiensi Anggaran

Menyadur dari salah satu tulisan Adhitya Mulya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menuntaskan permasalahan BBM. Pertama, efesiensi anggaran. Setidaknya 60 persen anggaran digunakan untuk subsidi BBM + belanja gaji PNS. Hanya tersisa 40 persen untuk membangun infrastruktur dan kemajuan bangsa. untuk itu, perlu ada pengurangan jumlah PNS hingga 60 persen agar subsidi anggarannya dapat diefisienkan. Kedua, berantas korupsi. Aset para koruptor yang mencapai milyaran itu jelas merugikan negara. Apalagi jika itu merupakan hasil dari penggelapan pajak. Angka kekayaan yang fantastis itu seharusnya bisa menjadi sumber penghasilan negara. Dan dapat digunakan sebaik-baik untuk kepentingan rakyat.

Ketiga, gunakan APBN yang tersisa untuk membangun infrastruktur energi terbarukan, atau bangun PLT dengan tenaga batu bara. Berikutnya, mengurangi subsidi BBM. Kebijakan mengurangi subsidi BBM adalah yang paling efektif karena bisa dilakukan dalam satu hari saja. Sedangkan lainnya membutuhkan waktu 5-10 tahun. Tapi tentu saja, kontroversi pengurangan BBM masih akan terus terjadi.

Seyogianya, akan banyak sektor tertolong dengan pengurangan subsidi BBM. Sayangnya, kebanyakan stekholder di negeri ini senang mencari muka. Bukannya berfikir tentang masa depan jangka panjang. Mereka malah bersikap seolah-olah membela rakyat dengan tidak menyetujui kenaikan BBM. Atas nama rakyat, begitu mereka berkoar-koar. Tanpa peduli Indonesia 50 tahun ke depan. Tak ayal, kebijakan mengenai BBM ini menjadi Benar-Benar Membingungkan.

Saat ini mungkin pembatalan kenaikan BBM membuat sebagian orang tersenyum menang. tapi dampaknya justru menyengsarakan anak-cucu bangsa. Itulah Indonesia, negara dimana orang-orangnya tidak juga mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Semuanya diberi unsur politis. Ujung-ujungnya jelas, mencari simpati rakyat demi kepentingan kelompok partainya.
Untuk itu, hal lain yang tak kalah penting adalah, Cerdaskan rakyat. Pemerintah harus mampu memberi pengertian kepada rakyat bahwa kemampuan energi dalam negeri amatlah buruk. Sehingga kedepannya. Pengurangan subsidi bahan bakar bukan lagi dianggap sebagai kutukan, namun solusi. Solusi pasti bagi keberlangsungan. Tidak hanya saat ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang

Tulisan ini Dimuat Juga pada Harian Tribun Timur – Sabtu, 28 April 2012