Surat yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah ia baca berkali-kali. Dalam surat itu tertera dengan jelas Pasal 490 UU Pemilu: “Setiap Kepala Desa (Kades) yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang...
Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dengan masa kampanye yang berlangsung cukup panjang, telah memakan banyak “korban” kepala daerah untuk berurusan dengan Badan Pengawas Pemilu. Sejumlah kepala daerah yang tercatat dalam dugaan melakukan pelanggaran kampanye diantaranya:...
Malapraktik kepemiluan jauh lebih dahsyat efeknya daripada malapraktik kedokteran. Kasus malapraktik kedokteran jelas siapa korban dan berapa jumlah korban, itupun korbannya paling dalam hitungan jari. Akan tetapi malapraktik kepemiluan, korbannya tidak kelihatan secara langsung,...
Penyelesaian sengketa proses pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di tingkat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersifat imperatif Kepastian ini ditegaskan dalam Pasal 468 ayat (3) huruf a UU Pemilu....
Kebijakan hukum progresif Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk mendata penyandang disabilitas mental nonpermanen ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menuai polemik banyak kalangan. Di satu sisi, kebijakan tersebut konstitusional sebab serangkai...
Pasca penetapan Daftar Calon tetap (DCT), masih menyisakan problem hukum pemenuhan syarat calon, khususnya yang secara administrasi dianggap belum memenuhi standar syarat administrasi sesuai kehendak PKPU 20/2018. Secara kasuistis hal ini terjadi pada penetapan...
More
