Hilangkan Mediasi Bawaslu!

Baron Harahap, S.H., M.H.

Penyelesaian sengketa proses pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di tingkat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersifat imperatif Kepastian ini ditegaskan dalam Pasal 468 ayat (3) huruf a UU Pemilu.

Konsekuensi hukum penyelesaian sengketa proses pemilu di tingkat Bawaslu yang mengabaikan atau tidak melaksanakan mediasi, maka proses penyelesaiannya dianggap tidak sah. Dan jika para pihak melaksanakan tahapan mediasi, namun tidak mencapai mufakat (kesepakatan), maka proses penyelesaian aquo dilanjutkan dengan proses adjudikasi (Pasal 468 ayat (4) UU Pemilu).

Pendelegasian UU Pemilu mengenai kewajiban mediasi dalam penyelesaian  sengketa proses pemilu selanjutnya diatur dalam Peraturan Bawaslu No.18/2017 yang telah diubah melalui Peraturan Bawaslu 18/2018. Pada bagian umum-penjelasan Perbawaslu, definisi mediasi yakni proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan (Vide: Pasal 1 angka 18 Perbawaslu).

Secara kasuistis, penyelesaian dengan model mediasi terjadi ketika salah seorang bakal caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonannya oleh KPU Sulawesi Tenggara (KPU) mengajukan sengketa ke Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra).

 Pada saat mediasi aquo di tingkat Bawaslu, KPU akhirnya memilih berdamai-dengan Pemohon dan mengakomodir sebagai caleg dan telah ditetapkan dalam daftar calon sementara (DCS), dan saat ini telah tertetapkan dalam daftar calon tetap (DCT). KPU menganulir (mencabut) keputusan sebelumnya.

Sikap KPU yang berdamai dengan pemohon sengketa dan menetapkan masuk dalam DCS bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Keputusan KPU RI Nomor.961/PL.014-Kpt/06/KPU/VII/2018, yang substansinya mengatur bahwa seseorang yang telah didaftarkan sebagai bakal caleg dari salah satu partai politik namun mengundurkan diri, tidak dapat lagi mendaftar bakal caleg dengan partai politik yang berbeda.

Historisnya, konsep mediasi sebagai pilihan model penyelesaian sengketa, awalnya secara de facto dan de jure terimplikasi dalam penyelesaian sengketa perdata, yang merupakan amanat dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg.

Dalam praktik hukum acara penyelesaian sengketa, baik di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, semuanya terkoridori dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Perma).

Konsep mediasi sebagaimana disebutkan dalam Perma aquo, aplikatif pada semua perkara beraroma “sengketa/keperdataan,” baik di Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Pengecualiannya terhadap sengketa tata usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara.

 Mengapa “mediasi” tidak menjadi pilihan model penyelasaian sengketa dalam hukum acara peradilan tata usaha Negara? Salah satu ratio legis-nya, karena objek yang dipersengketakan adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) yang notabene Pejabat Tata Usaha Negara/Tergugat dalam menerbitkan KTUN tidak mewakili kepentingan pribadinya, namun mewakili kepentingan publik.

Dalam batas penalaran hukum yang wajar, karena objek sengketa dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu adalah KTUN yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat mewakili kepentingan publik, maka norma mediasi sebagaimana UU Pemilu kehilangan ratio legis, ahistoris dan bertentangan dengan kepentingan publik.

Urgensi

Salah satu rasionalitas pentingnya pelembagaan mediasi dalam penyelesaian sengketa, khususnya di lingkup Peradilan Umum dan Peradilan  Agama yakni jalan mediasi dianggap jauh lebih efektif dan efesien, sebagai salah satu pilihan model penyelesaian sengketa di luar pengadilan (settelement method) yang dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR). Sisi efektif dan efesien demikian menurut Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” memunculkan 9 (Sembilan) keuntungan atas penyelesaian sengketa dengan model mediasi. 5 (lima) diantaranya yakni yakni: jangka waktu penyelesaian sengketa pendek, biaya ringan, aturan pembuktian yang tidak perlu, penyelesaian besifat konfidensial, dan hubungan para pihak bersifat kooperatif.

Dengan alasan prinsip mediasi yang dianut dalam penyelesaian sengketa di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, menjadi tidak kompatibel jika digunakan menjadi legal reasoning pembenaran “mediasi” dalam konteks penyelesaian sengketa proses pemilu.

Salah satu keunggulan sengketa proses pemilu yang dianut dalam UU Pemilu, yakni diaturnya waktu penyelesaian sengketa proses pemilu. Semua tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu dilaksanakan dengan peradilan cepat, terlimitasi oleh waktu. Bahkan sengketa proses pemilu sebagaimana Pasal in kracht pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan pengaturan waktu penanganan sengketa proses pemilu yang cepat, efektif serta ditangani oleh Bawaslu yang secara fungsi merupakan bagian dari penyelenggara pemilu, maka mediasi kehilangan roh bahkan kehilangan utilitasnya, karena mengkompromikan tindakan publik ke ranah kepentingan privat.

Nampak urgensi dari sisi waktu terjawab dengan pembatasan waktu dalam proses penanganan sengketa adjudikasi yang mensyaratkan penyelesaian sengketa adjudikasi Bawaslu harus selesai paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara aquo teregisterasi.

Selain itu lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu pada tingkat awal adalah Bawaslu, yang secara materi mengetahui permasalahan dengan pendekatan fungsi, yakni ikut mengawal proses/tahapan pemilu. Begitupula jika dihubungkan dengan proses hukum lanjutannya, yakni pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang juga terlimitasi dengan batas waktu tertentu.

Kepentingan Publik

Hal lain yang perlu diingat dalam proses mediasi Bawaslu pada sengketa proses pemilu adalah objek yang menjadi sengketa yakni Keputusan yang diterbitkan oleh KPU. Dalam perspektif hukum administrasi objek demikian terkualifikasi sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN).

Posisi KPU sebagai penyelenggara negara yang fungsinya menyelenggara pemilu, maka semua tindakannya adalah masuk ke ranah hukum publik. Tindakan KPU dalam menerbitkan suatu keputusan bukanlah tindakan perdata yang tunduk pada ranah hukum privat. Ia bertindak mewakili kepentingan publik dengan tunduk pada ranah hukum publik.

Dengan posisi KPU yang melakukan tindakan publik, maka menjadi pertanyaan hukum; mungkinkan tindakan public aquo dikompromikan dengan pihak pemohon dalam pilihan model penyelesaian sengketa dengan mediasi? Dalam posisi ini, penulis berpendapat KPU tidak dapat mengkopromikan tindakannya dengan jalan mediasi.

Keputusan yang dibuat oleh KPU telah melewati proses verifikasi yang berjenjang dengan landasan regulasi yang ketat. Sampai pada lahirnya keputusan aquo, KPU diyakini telah melakukan verifikasi dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

Pembatalan keputusan KPU aquo hanya dapat dilakukan dengan hasil penilaian pada ruang pembuktian yang akhirnya akan diputus oleh Bawaslu. Inilah kiranya mengapa prinsip suatu keputusan bersifat presumption iustae causa.

Hukum tidak boleh membuka ruang bagi KPU untuk berkompromi kepada Pemohon atas keputusannya. Selain karena substansi yang dinilai adalah tindakan di ranah hukum publik, secara futuristik posisi KPU pun dapat “terbeli” melalui mekanisme mediasi.

Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah sikap KPU yang berdamai-mufakat-sepakat menyesaikan persoalan yang disengketakan dengan Pemohon sebelum tahap adjudikasi, secara kasuistik tidak memiliki standar yang sama, potensial mendapatkan perlakuan berbeda pada daerah lain.

Dimungkinkan pada wilayah yang berbeda meskipun kasusnya sama, KPU justeru menolak untuk berdamai. Akhirnya kesepakatan yang terbangun pada saat mediasi memiliki standar yang ganda pada daerah lain dengan kasus yang sama, lalu sisi kepastian hukum dari kepentingan publikpun kemudian tidak terlindungi.

Meskipun dalam ketentuan norma Pasal 20 Perbawaslu 18/2017 secara antisipatif menegaskan bahwa Bawaslu bertindak selaku mediator dari para pihak dengan cara yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, namun ketentuan aquo hanya mengatur perihal cara mediasinya yang harus berdasar regulasi yang berlaku.

Tidak terdapat satupun norma yang memberi batasan kepada para pihak, secara khusus kepada KPU untuk tidak menyepakati hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang. Pada titik inilah terbuka ruang pelanggaran hukum dengan jalur mediasi. KPU dapat saja berkompromi pada hal yang sifatnya substantif dengan pemohon sengketa, meski hal tersebut secara pokoknya menyalahi norma yang berlaku.

Bawaslu sebagai mediator tidak dapat berbuat banyak mengintervensi keinginan para pihak untuk berdamai-mufakat-sepakat. Sebagai mediator, Bawaslu hanya memandu dan membantu para pihak dalam merumuskan poin-poin kesepakatan. Bawaslu tidak boleh secara aktif membatasi para pihak untuk bersepakat, meski hal yang akan disepakati menyalahi ketentuan norma yang berlaku.

Di masa mendatang, perlu dievaluasi eksistensi norma penanganan sengketa dengan model mediasi. Dengan fakta mediasi menjadi ruang terabaikannya kepentingan publik, ditambah terbukanya peluang KPU “terbeli”, maka sudah sepatutnya mediasi dihilangkan. Apalagi limitasi waktu penanganan sengketa proses pemilu telah terkunci dengan syarat kepastian hukum yang sudah demikian ketat.

Oleh:

Baron Harahap, S.H.,M.H.

Alumni Fak. Hukum UHO

Author Negara Hukum