Menutup Pintu Amandemen Konstitusi

Sumber Gambar: VOA Indonesia

Ketua Badan Pengkajian MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, sebelumnya menyatakan Tim Perumus Badan Pengkajian MPR menyepakati pembentukan PPHN tanpa melalui perubahan konstitusi. “Jadi, bentuk hukumnya cukup dengan undang-undang,” ujar dia.

Pernyataan itu dilansir setelah Tim Perumus Badan Pengkajian MPR bersama semua fraksi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar rapat pada pekan lalu. Djarot mengatakan semua pihak dalam tim menilai amendemen UUD 1945 terlalu berisiko karena dapat membuka kotak pandora yang berujung pada perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi 3 periode. Keputusan tersebut bakal dibawa dalam rapat pleno MPR yang digelar sebelum masa reses pada 14 April.

Sementara itu, kajian terhadap substansi PPHN masih berlangsung dan ditargetkan selesai setelah Lebaran. Ada tiga pilihan yang diajukan Badan Pengkajian untuk PPHN, yakni melalui amendemen UUD 1945, Ketetapan MPR yang juga mengharuskan amendemen terbatas, atau lewat pembentukan undang-undang. Tim Perumus Badan Pengkajian MPR dikabarkan setuju bentuk hukum PPHN cukup dengan undang-undang.

Kepala Biro Pengkajian MPR, Yana Indrawan, mengatakan gagasan menghadirkan PPHN melalui amendemen atau perombakan UUD 1945 kecil kemungkinan dipilih. Sebab, MPR periode ini tidak mau menggulirkan wacana amendemen konstitusi. “Sudah tutup buku. Khawatir terbuka kotak pandora,” kata dia.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, memastikan MPR tidak memiliki niat mengamendemen UUD 1945, apalagi mengubah Pasal 7 soal perpanjangan masa jabatan presiden atau Pasal 22e tentang pemilihan umum. “Tidak ada usul itu di MPR dan tidak ada agenda MPR untuk itu,” kata Hidayat.

Adapun rencana amendemen untuk memasukkan GBHN dalam bentuk PPHN sejak awal sudah ditolak oleh PKS, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Hidayat mengatakan ketiga partai sepakat agar pembentukan PPHN cukup melalui undang-undang.

Belakangan, Hidayat mendengar bahwa PDIP bersama Partai NasDem, Partai Gerindra, dan PPP, yang semula menginginkan PPHN melalui amendemen terbatas, juga mengurungkan diri. Demikian pula dengan DPD yang membatalkan dukungannya soal amendemen terbatas untuk PPHN. Akhirnya Badan Pengkajian MPR mengambil sikap untuk membentuk PPHN melalui undang-undang.

Hidayat menyatakan PKS bakal terus menjalin komunikasi dengan pimpinan MPR, DPD, dan para petinggi fraksi untuk menjaga kesepahaman guna menghindari amendemen terbatas untuk menutup celah agenda terselubung perpanjangan masa jabatan presiden ataupun Jokowi 3 periode, yang ditolak publik lewat gerakan mahasiswa.

Oleh:

Avit Hidayat

Wartawan Koran Tempo

KORAN TEMPO, 13 April 2022

Sumber  https://koran.tempo.co/read/berita-utama/473125/ditolak-gerakan-mahasiswa-mpr-pembentukan-pphn-tidak-melalui-amendemen-uud-1945?