Putar Haluan Arsitek Penundaan

Sumber Gambar: detik.net.id

Lingkup internal Golkar, PAN, dan PKB tengah bergejolak setelah elite partainya mengusulkan penundaan pemilu. Airlangga dikabarkan putar haluan setelah muncul desakan dari dalam partainya.

JAKARTA – Gerakan tiga partai politik pengusul penundaan Pemilu 2024 perlahan-lahan gembos dari dalam. Sebagian lingkup internal Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa mempersoalkan sikap ketua umum mereka yang mengusung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo ataupun penundaan pemilu.

Sejumlah politikus Golkar mengatakan Ketua Umum Airlangga Hartarto berubah sikap setelah mendapat kritik dari pengurus dan politikus senior Golkar. Perubahan sikap Airlangga itu diungkapkan dalam sebuah pertemuan Dewan Pimpinan Pusat Golkar dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat provinsi di kantor pusat partai, Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, Jakarta Barat, Ahad, 27 Februari lalu.

“Di situ, Airlangga bicara bahwa dia akan menolak perpanjangan masa jabatan presiden,” kata politikus Golkar yang mengetahui pertemuan ini, kemarin.

Ia melanjutkan, setelah pertemuan itu, Airlangga kembali menggelar rapat lanjutan, Rabu, 2 Maret lalu. Kali ini Airlangga mengumpulkan pengurus pusat Golkar di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Selain Airlangga, turut hadir Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan sejumlah pengurus pusat, seperti Nurul Arifin, Dito Ganinduto, Meutya Viada Hafid, Zainudin Amali, dan Rizal Mallarangeng. Airlangga menamai mereka tim Majelis Tinggi DPP Golkar.

Rapat tersebut membahas langkah Golkar selanjutnya setelah agenda penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menuai penolakan dari berbagai kalangan. Mereka akhirnya memutuskan akan menghentikan agenda penundaan pemilu, lalu memilih berkonsentrasi menghadapi Pemilu 2024. “Intinya, mereka kompak menolak penundaan Pemilu 2024,” kata sumber Tempo ini.

Lodewijk Paulus, Nurul Arifin, dan Meutya Hafid tak menjawab permintaan konfirmasi Tempo mengenai dua pertemuan tersebut. Ketua DPD Golkar Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengaku belum mengetahui informasi itu. Sebab, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ia tengah berada di daerah pemilihan pada masa reses. “Saya masih reses di daerah pemilihan NTT (Nusa Tenggara Timur),” kata Melki.

Sikap terbaru Partai Golkar ini berbeda 180 derajat dari pernyataan elite partainya perihal penundaan Pemilu 2024. Airlangga awalnya mengklaim menerima aspirasi dari petani sawit di Kabupaten Siak, Riau, untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.

“Aspirasinya, kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan,” kata Airlangga saat berkunjung ke Kabupaten Siak, Kamis, 24 Februari lalu.

Pernyataan Airlangga itu dikuatkan elite Golkar lainnya, seperti Melchias Marcus Mekeng dan Nurul Arifin. Mekeng mengatakan akan mengkomunikasikan usul penundaan pemilu itu dengan partai lain, dan Golkar akan mengkajinya.
Lingkup internal PAN juga bergejolak setelah Ketua Umum Zulkifli Hasan mengusulkan agenda penundaan pemilu, dua pekan lalu. Alasan usul penundaan pemilu itu adalah pertimbangan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 serta eskalasi invasi militer Rusia ke Ukrania, yang ada kemungkinan berdampak terhadap Indonesia.

Di lingkungan internal PAN, pengurus daerah mulai menggugat sikap Zulkifli tersebut. Sekretaris Majelis Penasihat Partai Wilayah PAN Jawa Barat, Ahmad Adib Zain, mengatakan dirinya memprotes langkah Zulkifli yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden itu.
“Tentu saya kira banyak kader yang kecewa akan pernyataan itu karena mereka sudah berfokus mengikuti tahapan Pemilu 2024,” kata Adib, kemarin.

Adib meminta Zulkifli mencabut dan membatalkan pernyataan dukungan penundaan Pemilu 2024 tersebut. Zulkifli juga diminta mempertanggungjawabkan pernyataannya dalam forum rapat kerja nasional, bahkan dalam kongres luar biasa.

Adib mengklaim desakan tersebut mewakili sikap kader PAN yang tak sepaham dengan Zulkifli. Apalagi PAN sudah mulai membahas persiapan Pemilu 2024, seperti menyiapkan saksi. PAN juga mulai membuka pendaftaran calon anggota legislatif untuk Pemilu 2024.

Di samping pengurus daerah, sejumlah senior PAN menentang sikap Zulkifli tersebut. Dua di antaranya adalah mantan Ketua Umum PAN, Hatta Radjasa dan Sutrisno Bachir. Saat ini, Sutrisno menjabat Ketua Dewan Kehormatan PAN periode 2020-2025.
Sutrisno, yang dimintai konfirmasi soal gerakan penolakan penundaan pemilu di lingkup internal PAN, hanya menjawab diplomatis. “Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang,” katanya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga mulai melunak. Saat berada di Makassar, Sulawesi Selatan, 1 Maret lalu, atau sepekan setelah ia mengusulkan penundaan Pemilu 2024, Muhaimin mengatakan usul itu dikembalikan kepada setiap ketua umum partai.

“Saya hanya bisa mengusulkan serta nanti ditentukan dan dibahas oleh ketua umum (partai). Jelas penentunya oleh Bapak Presiden,” kata Muhaimin di Makassar, 1 Maret lalu.

Saat Muhaimin melontarkan pernyataan itu, Presiden Jokowi sama sekali belum menanggapi usul penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden tersebut. Ia baru memberikan pernyataan pada Sabtu, 5 Maret lalu.
Kepada Kompas.id pada akhir pekan lalu, Jokowi mengatakan wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden tak bisa dilarang karena merupakan bagian dari demokrasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan pelaksanaan wacana itu tetap harus tunduk pada konstitusi.

“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat,” kata Jokowi. “Tapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi.”

Pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai pernyataan Jokowi ini masih abu-abu karena tidak tegas menolak usul perpanjangan masa jabatan presiden. “Ini kan sebuah komentar atau pernyataan yang sebenarnya bersayap,” kata Hendri.

Ia mengatakan publik sudah paham bahwa konstitusi dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Komposisi anggota MPR saat ini sudah dikuasai partai koalisi pemerintah. Koalisi pemerintah, yang beranggotakan enam partai, memiliki 471 dari total 711 kursi di MPR. Jumlah ini sudah cukup untuk mengamendemen UUD 1945—minimal diusulkan oleh sepertiga dari total anggota MPR. Lalu putusan perubahan pasal dalam sidang hanya membutuhkan persetujuan 50 persen plus satu anggota MPR.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, juga menganggap pernyataan Jokowi itu tak segalak ketika merespons wacana masa jabatan presiden tiga periode. “Giliran penundaan pemilu, kok sangat lunak, mengayun, berdalih atas nama demokrasi? Menurut saya, cukup bias,” kata Adi.

Sumber:

Koran Tempo, 7 MARET 2022

AVIT HIDAYAT | FAJAR PEBRIANTO