Dinamisasi dan Pengaruh Sosiological Jurisprudence di Indonesia

 Kemurnian pemikiran hukum yang dapat dikatakan lebih tahu dan memliliki konsentrasi terhadap pengamatan hukum lebih konkret. Hukum ditempatkan sebagai objek pengamatan merupakan eranya para ahli hukum modern. Era sebelumnya jika dinilai secara ekstrem hanyalah pemikiran cabang utama dari filsafat umum yang mencoba untuk menganalisis hukum sebagai landasan etik dan moral saja.

Hal ini terbukti melalui para pengikut Stoa dan filsafat Skolastik diantaranya: Aristoteles, Spinoza, Kant, Fichte, Hegel, Hobbes, Locke dan Rousseau ketika ajaranya banyak digunakan dalam aliran pemikiran hukum alam maupun aliran pemikiran hukum murni. Pemikiran-pemikiran hukum mereka bersumber pada dalil-dalil umum tertentu, dan kalau sampai pada rincian seperti dalam filsafat Hegel, filsafat hukumnya sering menyingkapkan kekurangan pengetahuannya mengenai hukum positif dan problema-problemanya saja.

Di lain pihak semua tokoh yang terklasifikasi sebagai pemikir hukum modern, mereka adalah ahli hukum yang sistematis atas pelaksanaan praktis dari tiap cabang istimewa ilmu hukum. Ada beberapa nama seperti: Pound, Geny, Ehrlich, Kantrowicz, Heck, mereka adalah rata-rata Professor dalam ilmu hukum perdata. Sedangkan nama seperti: Holmes, Cardozo, dan Gmelin adalah hakim-hakim yang terkemuka di Amerika.

Dengan demikian bukan kesalahan jika hendak dibandingkan dengan pemikir hukum di abad klasik sebelumnya, bahwa era pemikiran hukum modern merupakan pemikir yang lebih tahu substansi hukum dan segala problematika yang terdapat di dalam “cangkang” hukum tersebut. Mereka adalah partisipan hukum yang kemudian berbalik arah seolah-oleh menjadi pengamat, meneliti gejala-gejala dan fakta sosial, sebagai penyebabnya hukum tidak dapat dipertahankan hanya dalam imanensi Undang-Undang saja.

Berdasarkan arus pemikiran hukum demikian, asal muasal teori-teori hukum tidak dapat dilepaskan dari dua arus yang bergerak dalam dua mainstream yang berbeda. Ada yang mengambil posisi meletakkan hukum sebagai objek pengamatan dan satunya lagi meletakkan hukum sebagai satu kesatuan dengan person (manusianya). Lazim disebut cara berpikir yang kedua ini adalah sebagai partisipan hukum.[1]

Lebih konkret lagi, hukum yang dianggap sebagai objek pengamatan terhadap orang yang menaruh konsentrasi dalam sudut pandang itu mereka disebut pengamat (observer). Sedangkan orang-orang yang terlibat dalam telaah “hukum saja” seperti Pengacara, Notaries, Hakim, Polisi merupakan profesi yang tergolong sebagai partisipan hukum. Ada lagi satu, sebenarnya tambahan pembagian bagi yang selalu melahirkan aliran-aliran pemikiran baru sebagai pengembangan hukum yang disebut sebagai teoritisi hukum.[2]

Sebetulnya, di Negara Indonesia sudah bertebaran jumlah pemikir hukum yang didominasi sebagai pengamat (bukan partisipan). Kendati golongan mereka yang lebih senang berada dalam kelompok sebagai pengamat mendapat kritik keras dari Peter Mahmud Marzuki[3], generasi “pengamat hukum” tetap semakin bertambah. Di berbagai Perguruan Tinggi lebih didominasi oleh sarjana-sarjana yang bertindak sebagai pengamat. Mulai dari skripsi, tesis, disertasi yang menjadi syarat penyelesaian studi, jauh lebih besar jumlah hasil penelitian yang meletakkan hukum sebagai objek pengamatan dibandingkan dengan mereka yang berani memilih kelompok peneliti partisipan (sekedar hukum dogmatik saja). Padahal penelitian hukum dogmatik[4] tidak boleh dipandang sebelah mata, sebab diantara hasil penelitiannya tidak dapat dimungkiri banyak memberikan hukum solutif dalam hal terjadi kekosongan hukum, benturan norma, dan hukum yang masih samar-samar (kabur).

Oleh karena itu mencermati dominannya model penelitian sosial yang diterapkan terhadap berbagai ruang lingkup ilmu hukum, sudah seringkali terjadi pendangkalan (eror) terminologi dalam telaah ilmu hukum dengan menggunakan anasir ilmu di luar ilmu hukum. Banyak sekali mahasiswa hingga sudah menyandang gelar sarjana memandang model penelitian demikian adalah penelitian hukum empirik. Kalau mau ditelisik lebih dalam makna “hukum empirik” pada sesungguhnya sebuah kekacauan berpikir yang sama sekali tidak berdasar. Dalam sui generis-nya tidak ada hukum yang empirik, memang sifatnya sudah menjadi keniscayaan harus “normatif”. Kalaupun ada yang hendak “menggoyahkan” bangunan sistem hukum dari kajian eksternal maka yang dapat dikatakan berbasis “empiric” adalah sudut kajian ekstenal itu saja. Bukan sifat asali hukumnya.

Kiranya lebih tepat khusus untuk sudut pandang eksternal adalah pendekatan empiric terhadap hukum.[5] Artinya ilmu-ilmu sosial yang seringkali dijadikan sebagai alat analisis terhadap elemen hukum, ilmu-ilmu sosial itulah yang bersifat empirik, karena selalu mengutamakan fakta dan pengalaman ketika meneropong bangunan-bangunan hukum saat diberlakukan. Dengan menilai efektivitasnya[6], termasuk respon dari orang-orang yang hendak diatur dalam rupa bangunan sistem hukum tersebut, penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan empirik akan memperoleh kesimpulan yang sifatnya deskriptif.

Terdapat beberapa ilmu-ilmu sosial yang dapat dijadikan sudut pendekatan dalam ilmu hukum. Bahkan dalam litertur berbahasa Indonesia juga sudah cukup berlimpah. Diantaranya, ilmu sosial paling banyak digunakan yaitu ilmu sosiologi (hukum), ilmu antropologi (hukum), ilmu politik (hukum), ilmu ekonomi dan hukum[7], dan psikologi hukum[8].

Dalam penulisan makalah ini, yang hanya menitikberatkan kajian sociological jurisprudence. Maka pembahasan selanjutnya akan dititikberatkan pada dinamisasi sociological jurisprudence beserta dengan pengaruhnya di Indonesia.

Sebuah pertanyaan pastinya mengemuka, lantas “sociological jurisprudence” sesungguhnya terletak di sudut pandang mana, apakah sebagai pengamat ataukah sebagai partisipan? Jawabanya adalah sebuah kemewahan dan keistimewaan sociological jurisprudence dengan menggabungkan kedua-duanya sudut pandang tersebut. Sehingga dalam bahasa sederhana sociological jurisprudence pada intinya mempelajari hukum dan sosial secara timbal balik. Di sinilah letak perbedaan sosiologi hukum (legal sociology) dan sociological jurisprudence. Kalau sosiologi hukum hanya memandang hukum dari satu arah, sementara sociological jurisprudence justru anatara hukum dan sosial sama-sama dapat saling mempengaruhi (resiprositas).[9]

Hemat penulis menjadi jawaban atas kelemahan dari aliran positivisme hukum yang pernah “dipertuhankan” oleh Hans Kelsen, John Austin dan Hart. Bahwa ada kalanya hukum yang sudah dirancang dengan argumentasi menyatakan demikian sempurna[10], tampaknya dalam arus masyarakat dinamik dan begitu komplek, hukum yang disistematisasi dalam sistem aturan, ada saja perkembangan waktu yang menyebabkan sistem normanya tidak dapat mewadahi peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada saat itu. Demikianlah hukum seringkali distigmatisasi “berjalan tertatih-tatih di belakang kenyataan” (het rech hintk anchter).

Meskipun sociological jurisprudence menjadi corak baharu pemikiran hukum dalam setiap literatur filsafat hukum dan teori hukum, namun ia tetap ditempatkan sebagai bahagian dari aliaran pemikiran realisme hukum. Sebab mau tidak mau sociological jurisprudence juga pengembangan lebih lanjut yang berani untuk menerima “kritik membangun” dari segala pengkajian ilmu-ilmu sosial terhadap ilmu hukum. Bahkan sociological jurisprudence begitu kuat utang budinya pada aliran pemikiran positivisme hukumnya Kelsen dan mazhab sejarah hukumnya Carl Von Savigni; hukum sebagai perkembangan jiwa (volkgeist) oleh sebuah bangsa.[11]

Dalam idealisme hukum baru ada banyak perhatian yang menempatkan hukum bukan sebagai objek mati, dengan serta merta tidak dapat mengalami perubahan-perubahan. Adalah Francois Geny yang seringkali diklasifikasikan sebagai penganut mazhab hukum alam, tetapi jauh hari sebelumnya telah menyadari sepenuhnya kelemahan-kelemahan dari hukum tertulis. Geny mengajukan tiga sumber tambahan dalam hukum tertulis itu, diantaranya: adat kebiasaan; kekuasaan dan tradisi sebagaimana dikembangkan melalui keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran; dan penelitian ilmiah yang bebas. Adapun peran dan sumbangsi yang bisa dimainkan oleh penelitian yang bebas adalah memberi tuntunan kepada hakim untuk memecahkan sistuasi-situasi yuridis, atas persoalan kepentingan-kepentingan yang betentangan.

Selanjutnya, di Jerman terdapat juga pengkritik hukum, tat kala hukum dipandang sebagai media tertulis saja (analytical jurisprudence) yakni Eugen Ehrlich menganjurkan agar mempelajari ilmu hukum tidaklah melepaskannya dalam mata rantai ilmu sosial pula. Dalam penelahaan ilmu hukum melalui ilmu-ilmu sosial, Ehrlich[12] mengemukakan “link between jurisprudence and the social science were valued by Erlich. The jurist can and must learn from and the economist and sicail scientisc. All knowledge must be taken as the province of jurisprudence because the viatl fact of the living law are the fact of social life in its entirety. There ought, therefore, to be no bounds to jurisprudence.”

Singkatnya, Erlich menyatakan semua pengetahuan harus diterima sebagai bidang ilmu hukum sebab fakta yang vital dari hukum yang hidup adalah fakta-fakta kehidupan sosial secara keseluruhan. Sehingga tidak ada batas antara ilmu hukum dengan pengetahuan lain.

Terakhir, Roscoe Pound merupakan tokoh sociological jurisprudence populer di berbagai belahan dunia atas kecermatannya mereduksi “hukum otonom” ke dalam hukum yang harus mengalami pembaharuan. Roscoe Pound mengemukakan konsep yang sangat terkenal bahwa “the main problem to which sociological jurists are addressing them selves today is to enable and to compel law making, and also interpretation and application of legal rules, to make more account, and more intelligent account, of the social fact upon which law must proceed and to which it is to be applied.”

Jadi, Pound memandang bahwa problema utama hukum dewasa ini menjadi perhatian utama dari para yuris sosiologis adalah untuk memungkinkan dan untuk mendorong pembuatan hukum, dan juga untuk menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta untuk membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial di atas mana hukum harus berjalan dan untuk mana hukum itu diterapkan.[13]

Pengaruh sociological jurisprudence juga terjadi di Indonesia. Diantaranya tokoh-tokoh yang menjadikan sociological jurisprudence sebagai sandaran keberlakuan hukum, dimulai oleh Mochtar Kusumaatmadja, Satjipto Rahardjo, hingga Romli Atmasasmita. Meskipun ketiga tokoh tersebut tidak secara nyata mengakui teorinya diturunkan dari sociological jurisprudence tetapi teori-teori mereka yang ditawarkan merupakan mekanisme dan metode kerja hukum yang ditawarkan identik dalam melihat hubungan timbal balik anatara hukum dan pranata-pranata sosial menuju terciptanya hukum dinamik. Sesuai dengan kondisi masyarakat dan hukum diharapkan akan tetap menciptakan ketertiban dengan mengikuti segala perubahan-perubahan sosial bersangkutan.

Substansi Pemikiran Sociological Jurisprudence

Sociological jurisprudence sebagai model pemikiran hukum yang berkembang di Amerika, maka sulit dilepaskan dari pengaruh sistem hukum di Amerika yang menganut sistem common law; the binding force of precedent. Bahkan dalam semantic aslinya sociological jurisprudence memang diikuti dengan frasa “American” sociological jurisprudence. Frasa “American” tersebut menjadi tanda dan corak genuine berdasarkan pemikiran Roscoe Pound, yang cukup bangga dengan sistem hukum versi Amerika Serikat.

Umumnya profesi hukum paling sering memperhatikan sudut pandang sociological jurisprudence, sebaliknya para ahli-ahli ilmu sosial, lebih cenderung memperhatikan atau menggunakan pendekatan/sudut pandang sosiologi hukum. Beberapa materi kajian dari sosiologi hukum dan sociological jurisprudence juga terdapat beberapa perbedaan. Sosiologi hukum menitikberatkan pada: (1) Evolusi, stabilitasi, fungsi dan pembenaran bentuk-bentuk kontrol sosial; (2) Bentuk-bentuk pemikiran dan pemahaman hukum jika dihubungkan dengan aturan/ tatanan ekonomi politik tertentu; (3) Prinsip-prinsip legitimasi dan pengaruh-pengaruh yang berevolusi dengan pengaruh dan prinsi tersebut; (4) Transmisi metode pemahaman hukum yan benar; (5) Penciptaan subjek yuridis dengan hak-hak formal, abstrak dan universal; (6) Evolusi juridis-linguistik mengkoordinasikan sistem (wacana hukum) yang digunakan dalam bidang ekonomi dan politik.[14]

Hal ini akan tampak berbeda dengan pola kajian bagi sociological jurisprudence, diantaranya mengkaji tentang: (1) Sistem aturan tertulis yang ada, diterapkan dalam bentuk terkodifikasi oleh negara (statutory and case law); (2) Sistematisasi terhadap suatu badan hukum yang berlangsung dan relevan oleh beberapa prinsip juristifikasi yang koordinatif; (3) Aplikasi wacana hukum doktrinal yang disusun oleh suatu struktur morfologi yang relevan (arti kata) dan struktur sintaksis (konstruksi linear dan teks) untuk melakukan pertimbangan hukum yang benar; (4) Aplikasi formal, logika untuk beroposisi dan doktrin yang abstrak dan umum dengan menggunakan wacana hukum doktrin terhadap situasi-situasi faktual oleh staf khusus yang menyediakan peluang penyelesaian sengketa tinggi terhadap masalah-masalah yang kontroversial; (5) Bagaimana semua konflik dapat dimasukkan (self referencing) terhadap beberapa postulat absolut yang memberikan kriteria inti bagi penyeleasaian yang benar serta perbedaan-perbedaan dalam sistem formal yang self regulating (homeo statis).[15]

Perbedaan-perbedaan tersebut jika “dikerucutkan” akan tergambarkan bahwa Sociological jurisprudence adalah aliran dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum tersebut secara timbal balik, yakni pendekatan yang digunakan bermula dari masyarakat ke hukum.

Sociological jurisprudence kental dipengaruhi oleh gerakan interessenjurisprudenz Jerman seperti Stamler, Erlich, dan Kantorowicz. Gerakan ini tertuju pada kritik dan kecaman yang tajam atas penafsiran hukum analitic. Sehingga pada akhirnya gerakan ini meninggalkan “kerangkeng” filsafat dan memusatkan perhatiannya pada penafsiran hukum.

Hakim dianggap tidak selamanya dapat memuaskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup hanya dengan penguraian secara logis. Pembuat Undang-Undang juga menghendaki agar berbagai kepentingan dilindungi. Harus ada keseimbangan antara kepentingan dalam hidup yang bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu menjadi pekerjaan selanjutnya dalam menemukan hukum untuk menjaga keseimbangan diantara pelbagai kepentingan, setiap pemecahan masalah hukum harus secara terbuka diketahui metodenya untuk menemukan norma yang tidak tepat dan tidak menyelubunginya dengan fiksi-fiksi mengenai deduksi hukum. Keutamaan pada logika diganti dengan keutamaan pengujian dan penilaian hidup (lebensforschung und lebenswetung).

Tak pelak kemudian gerakan interessenjurisprudenz pun memiliki kesamaan di Amerika sebagaimana yang dikuatkan oleh Roscoe Pound. Bisa dikatakan hampir semua sarjana hukum sudah menghapal mati jargon besar Roscoe Pound “a tool of social engineering”. Namun kurang yang dapat menjabarkan lebih lanjut apa yang dimaksud “engineering”? Betulkah hal itu berarti rekyasa? Jika betul apa yang mestinya di rekayasa oleh hukum?

Jawaban sederhananya adalah pelbagai kepentingan dalam sebuah komunitas yang harus terakomodasi dalam gubahan teks-teks hukum, baik berupa perundang-undangan maupun berupa putusan pengadilan. Itulah sebabnya Pound berusaha merumuskan dan menggolongkan kepentingan-kepsntingan sosial yang keseimbangannya menyebabkan hukum berkembang. Daftar kepentingan yang secara sah dilindungi versi Pound terbagi dalam tiga golongan: kepentingan-kepentingan umum, kepentingan-kepentingan sosial dan kepentingan-kepentingan pribadi.[16]

Terhadap ketiga golongan kepentingan tersebut harus menjadi aspek pengubah hukum. Sebab hukum dalam sebuah tata aturan bukan hanya studi tentang doktrin-doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan tetapi termasuk pula efek-efek sosial dari doktrin yang telah menjadi produk masa silam dan kemudian bagaimana memproduk hukum yang baru bagi mereka yang terkena efek itu. “A means toward the end last considered is legal history, that is study not merely of how doctrines have avolved and developed, considered solely as jural materials, but of social effect the doctrines of the law have produced the… (instead) it is to show us how the law of the past out of social, economis, and psycholocal condition, how it accorded with accomadated it self to them, and how far we can procces upon that law as basis or in disregard of it, with well-grounded expectation of producing he result desired.”[17]

Satjipto Rahardjo juga memberikan gambaran cukup lengkap terhadap apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan oleh penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial dari ajaran Pound sebagai berikut:[18]

1. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum;
2. Melakukan studi sosiologis dalam rangka mempersiapkan perundang-undangan. Membuat Undang-Undang dengan cara membandingkan selama ini dianggap sebagai cara bijaksana. Namun demikianlah tidak cukup jika kita hanya membandingkan suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Hal yang lebih penting lagi adalah untuk mempelajari bagaimana ia beroperasi di masyarakat serta efek yang ditimbulkannya, apabila ada, untuk kemudian dijalankan;
3. Melakukan studi tentang bagaimana membuat peraturan-peraturan hukum menjadi efektif. Selama ini tampaknya orang menganggap bahwa apabilia peraturan sudah dibuat, maka ia akan bekerja dengan sendirinya. Suatu studi yang serius tentang bagaimana membuat Peraturan Perundang-Undangan serta keputusan pengadilan yang begitu banyak menjadi efektif, merupakan suatu keharusan;
4. Memperhatikan sejarah hukum yaitu bahwa studi ini tidak hanya mengenai bagaimana ajaran itu terbentuk dan mengenai bagaimana ajaran-ajaran itu berkembang yang kesemuanya dipandang sebagai bahan kajian hukum, melainkan tentang efek sosial apa yang ditumbulkan oleh ajaran-ajaran hukum itu pada masa lalu dan bagaimana cara timbulnya. Studi ini adalah bagaimana untuk menunjukan hukum pada masa lalu, hukum itu tumbuh dari kondisi sosial, ekonomi dan psikologis, bagaimana ia dapat menyesuaikan diri kepada semuanya itu, dan seberapa jauh kita dapat mendasarkan atau mengabaikan hukum itu guna mencapai hasil yang kita inginkan.
5. Pentingnya melakukan penyelesaian indvidu secara ketemu nalar selama ini masih sering dikorbankan demi mencapai satu tingkat kepastian yang sebetulnya tak mungkin. Aliran ini menerima kehadiran peraturan-peraturan hukum sebagai pedoman yang bagi para hakim akan menuntunnya ke arah hasil yang adil, tetapi mendesak agar dalam batas- batas yang cukup luas bagi hakim harus bebas untuk mempersoalkan kasus yang dihadapinya, sehingga dengan demikian bisa memenuhi tuntutan keadilan diantara pihak-pihak yang bersengketa dan bertindak sesuai dengan nalar umm dari orang awam.
6. Pada akhirnya semua tuntutan di atas hanyalah sarana-sarana untuk mencapai tujuan, yaitu tentang bagaimana mengusahakannya secara lebih efektif agar tercapai tujuan-tujuan hukum itu.

 

Berdasarkan pemaparan di atas, menunjukan bahwa tidak hanya sosiologi yang menjadi disiplin nonhukum yang dekat dengan sociological jurisprudence ini, melainkan juga politik.

Atas dasar itu kemudian muncul pula aliran baru dalam pemikiran hukum yang disebut political jurisprudence, Martin Sapiro[19] memperkenalkan aliran ini dengan menulis “I believe that …. a new movement is afoot in legal theory and I proporse to call it political jurisprudence. This new movement is essentially an extension of certain element of sociological jurisprudence and judicial realism, combined with substantive knowledge and methodology of political science. In foundation is the sociological jurist premise that law mut be understood not as an independent organs but an integral part of the social system. Political jurisprudence is in one sense an attempt to advance socilological jurisprudence by greater specialization.”

Terlepas dari segala kerumitan jalan untuk membentuk hukum sebagai sarana pembaharu dalam sociological jurisprudence. Terdapat beberapa kejanggalan dari teori a tool of social engineering.

Pertama, saat sociological jurisprudence menempatkan bahwa positivisme hukum adalah sintesisnya sedangkan mazhab sejarah sebagai antitesisnya. Padahal kalau mau dicermati sisi ontologis hukum Amerika yang bepatokan pada putusan pengadilan, berarti sintesisnya harusnya mazhab sejarah, dan antitesinya adalah positivisme hukum. Bahwa bagaimana mungkin aturan yang berdimensi Undang-Undang sebagai patokan positivisme hukum dapat menjadi antitesis, sedangkan dimulainya penalaran hukum dalam hukum Amerika selalu bersandarkan pada putusan-putusan pengadilan. Logika demikian dengan menempatkan positivisme hukum sebagi antitesis hanyalah tepat diberikan kepada negara yang bertipe hukum civi law, sebab Perundang-Undangan memang selalu menjadi acuan utamanya.

Kedua, terjadi inkonsistensi saat Pound mengemukakan “the task of the lawyer is a social engineer formulating a program of action, attempting to gear individual and social needs to the value of Western democratic society. Pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud “lawyer”? Pound luput untuk menjelaskannya. Namun jika hukum diartikan secara in concreto, harusnya tugas social engineering itu diemban terutama oleh hakim pula. Bukankah Pound sendiri mengakui bahwa “the American judge conceives of the legal rule as general guide to the judge, leading him to the just result, but insist that within wide imit be should be free to deal with the individual case, soa as to meet the demands of justice between the parties and accord with the general reason of the ordinary man.

Ketiga, law as a tool of social engineering merupakan antonim dari postulat “het recht hinkt achter de feiten aan”. Sehingga terbukti kalau pada sesungguhnya konsep Pound menempatkan hukum di depan kenyataan, yang lazim dikenal sebagai affirmative action. Hal ini berarti bahwa hakimlah yang diminta oleh Pound untuk menjadi social engineer, padahal seruan ini tidak efektif. Sebab Pound sendiri menginginkan hakim menjatuhkan putusannya sesuai dengan “.. the demands of justice between the parties and accord with the general reason of the ordinary man. Ditambah lagi dengan sikap fanatik Pound terhadap sistem common law yang sudah dikenal “kukuh” menerapkan asas the binding force of precedent. Jadi, tidak ada yang lebih efektif mengembang tugas perekayasaan sosial (formulating a program of action) kecuali melalui jalur undang-undang. Artinya lebih tepat jika Pound mengalamatkan tugas rekayasa sosial sebagai aspek pengubah hukum kepada pembentuk Undang-undang.

Terakhir, meskipun tugas merekayasa atau tepatnya mengakomodasi segala kepentingan di masyarakat lalu hendak dituangkan dalam bentuk peraturan menjadi tanggung jawab pembentuk undang-undang, pun akan menemui jalan yang sulit, terutama pada komunitas masyarakat heterogen; multietnik. Betapa banyak jumlah kepntingan-kepentingan yang harus diakomodasi hanya melalui satu instrument “hukum negara”. Bukanlah pekerjaan yang cepat selesai, dan boleh jadi aturan yang sudah tersistematisasi masih ada partisipan hukum member respon penolakan.

Pengaruh Sociological Jurisprudence di Indonesia

Dampak pemikiran sociological jurisprudence di Indonesia nampak melalui perkembangan sistem hukum Indonesia, yang dalam setiap fasenya menggunakan beberapa teori hukum. Teori hukum yang menjadi “saksi” atas perkembangan hukum di Indonesia, dintaranya teori hukum pembangunan (1970), teori hukum progresif (1990-an) dan teori hukum integratif (masa sekarang).

Masing-masing teori hukum tersebut merupakan reduksi dari pemikiran sociological jurisprudence-nya Roscoe Pound. Teori hukum pembangunan tokohnya adalah Mochtar Kusumaatmadja. Teori hukum progresif adalah Begawan sosiologi hukum alm. Sadjipto Rahardjo. Sedangkan teori hukum integratif yang melengkapi kekurangan ke dua teori hukum sebelumnya, dicetuskan oleh Romli Atmasasmita. Berikut ini uraian singkat, ketiga generasi sociological jurisprudence tersebut dalam perkembangannya di Indonesia.

Teori hukum pembangunan mulai diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja; pakar hukum internasional yang terkenal teorinya dengan mazhab hukum Unpad. Pandangan Kusumaatmadja tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional diletakkan dalam inti ajarannya sebagai berikut:[20]

1. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirkan oleh perubahan dan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur, perubahan yang teratur menurut Kusumaatmadja, dapat dibantu oleh perundang-Undangan atau keputusan pengadilan dan kombinasi keduanya,. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata;
2. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakt yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan;
3. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat;
4. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalm masyarakat itu;
5. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditemukan di dalam hukum itu.

Kendatipun yang menginisiasi gagasan Kusumaatmadja adalah social engineering-nya Roscoe Pound, namun pandangan Kusumaatmadja tetap memiliki perbedaan dengan Pound.

Urain Pound tentang konsep hukum dan fungsi hukum dikemukakan dalam konteks lingkup proses peradilan di Amerika Serikat yang ketika itu (awal abad ke-20) dengan mempertimbangkan faktor-faktor nonhukum ke dalam perkembangan hakim dan situasi masyarakat yang telah maju. Sedangkan Kusumaatmadja sendiri mengemukakan konsep hukum dan fungsis serta peranan hukum dalam konteks pebangunan hukum di Indonesia yang tengah mengalami masa transisi dari sistem pemrintahan yang bersifat tertutup kepada sistem pemerintahan yang terbuka dengan masuknya modal asing. Sekalipun berbeda, Kusumaatmadja tetap mengakui perubahan masyarakat dapat dicapi melalui Undang-undang atau putusan pengadilan atau kedua-duanya, sedangkan Pound sama sekali tidak menaruh perhatian pada Undang-Undang sebagai unsur penting dalam perubahan masyarakat.

Fase kemudian, lahir teori hukum progresif sang begawan sosiologi hukum Satjipto Rahardjo. Sedikit agak berbeda pendapatnya dengan Kusumaatmadja yang tidak menaruh hormat pada hukum tertulis, hukum tertulis dianggap lebih banyak digunakan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaan saja.[21] Oleh karena itu asumsi dasar yang terbangun dari teori Rahardjo “hukum adalah untuk manusia, maka hukum bukan untuk dirinya, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar; setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.”

Pandangan Satjipto Rahardjo[22] memilik makna yang sangat dalam dan kuat pengaruh filsafati kemanusiaan. Pandangan ini hanya mendapat tempatnya di dalam bekerjanya hukum (Undang-Undang) yang dijalankan oleh penegakan hukum yang mumpuni, bak dari sudut filsafat, substansi hukum dan memang struktur kekuasaan kehakiman yang dianut mendukung ke arah adagium “hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.”

Pandangan teori hukum progresif merupakan suatu penjelajahan atas gagasan yang berintikan 9 (Sembilan) pokok pikiran sebagai berikut:[23]

1. Hukum menolak taradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek dan berabagai paham dengan aliran legal realism, freirechtslehre, sociological jurisprudence, interrresenjurisprudence di Jerman, teori hukum alam dan ciritical legal studies;
2. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan;
3. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum;
4. Hukum menolak status quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai tekhnologi yang tidak bernurani, melainkan suau institusi yang bermoral;
5. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;
6. Hukum proregresif adalah hukum yang prorakyat dan hukum yang prokeadilan;
7. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum;
8. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusialah yang merupakan penentu;
9. Hukum selalu dalam proses untuk terus menjadi

Merujuk pada wujud konkret dalam pembangun hukum oleh Kusumaatmadja dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan dari kedua ahli hukum tersebut. Persamaannya yaitu menghendaki agar hukum memiliki peranan jauh ke depan, yaitu memberikan arah dan perkembangan masyarakat agar tercapai masyarakat yang tertib, adil dan sejahtera. Bahkan oleh keduanya meletakkan hukum dalam fungsi dan perannya dengan pendikan hukum.

Sedangkan perbedaan yang mencolok dari kedua teori hukum tersebut, yakni Kusumaatmadja menegaskan bahwa kepastian hukum dalm arti keteraturan masih harus dipertahankan sebagai pintu masuk menuju ke arah kepastian hukum dan keadilan. Beda halnya Rahardjo justru menyatakan bahwa demu kepentingan manusia, maka hukum tidak dapat memaksakan ketertiban kepada manusia, sebaliknya hukum yang harus ditinjau kembali, dan menambahkan bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya serta hukum dijalankan dengan nurani.

Terakhir, yang melengkapi konsep hukum di atas adalah Romli Atmasasmita yang mengkaji lebih awal pula ke dua pakar hukum tersebut. Romli Atasasmita sengaja memperkenal teori hukum integratif untuk menyempurnakan sistem hukum yang pernah dipopulerkan oleh Lawrence M. Friedman[24] dengan menambahkan satu elemen hukum yakni birokrasi. Berangkat dari konsep hukum itu pulalah sehingga Romli Atmasasmita tiba pada kesimpulan “jika hukum menurut Kusumaatmadja merupakan sistem norma (system of norms) dan menurut Rahardjo[25] hukum merupakan sistem perilaku (system of behavior), maka Romli Atmasasmita menambahkan satu lagi; sebagaimana apa yang disebut sistem nilai (system of value),

Ketiga sistem hukum tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi saat ini, dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai (value) moral dan sosial.

Jika diperhatikan secara cermat pada hakikatnya konsentrasi Romli Atmasasmita yakni ketidakpercayaan terhadap birokrasi yang banyak menggunakan jalan pintas dalam menggunakan hukum hanya untuk kepentingan dirinya semata. Oleh sebab itu Ia menganjurkan perubahan atau rekayasa tidak hanya terjadi pada ruang-ruang sosial tetapi juga harus terjadi perubahan terhadap lemabaga birokrasi kita. Itulah yang disebutnya sebagai Bureaucratic Social Engineering (BSE). Rekyasa birokrasi dan rekyasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa.[26]

BSE seyogianya memiliki kinerja dalam setiap langkah pemerintahan, seperti pembentukan hukum dan pengambilan kebijakan belandaskan sistem norma dan logika berupa asas, kaidah, dan kekuatan normatif dari hukum terwujudkan dalam perubahan perilaku masyarakat dan birokrasi ke arah cita-cita membangun negara hukum yang demokratis.

Ada kemiripan model pendekatan dalam pembaharuan hukum yang dianjurkan oleh Romli Atmasasmita dengan pengembangan sistem aturan oleh Hart[27] yang membagi fase pembentukan sistem norma dalam hukum primer dan hukum sekunder. Kesebandingannya sebagai perekat dari pada hukum sekunder oleh Hart mengutamakan pada aspek pengakuan, sementara menurut Romli Atmsasmita menitikbertakan pada nilai yang hidup dalam akar filosofis bangsa.

Maka dengan mengacu pada penganut hukum positivistik, Romli Atmasasmita[28] mendeskripsikan teori hukum integratif “hukum sebagai sistem norma yang mengutamakan “norm and logic” (Austin dan Kelsen) kehilangan arti dan makna dalam kenyataan kehidupan masyarakat jika tidak berhasil diwujudkan dalam sistem perilaku masyarakat dan birokrasi yang sama-sama taat hukum. Sebaliknya, hukum yang hanya dipandang sebagai sistem norma dan sistem perilaku saja dan digunakan ebagai “mesin birokrasi” akan kehilang rohnya jika mengabaikan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai puncak nilai kesusilaan dan kehidupn berbangsa dan bernegara.”

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya maka yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Substansi pemikiran dari sociological jurisprudence adalah salah satu aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang melakukan kritik terhadap tatanan hukum tertulis, agar menyesuaikan dengan segala kepentingan yang selalu mengalami perubahan. Segala kepentingan tersebut yang terdiri dari kepentingan negara, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi menjadi “alat” yang diharapkan sebagai aspek pengubah (rekayasa) hukum.
2. Pengaruh sociological jurisprudence di Indonesia mampu bertahan dalam setiap fase pemerintahan yang terus mengalami pergantian. Berawal dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif, hingga teori hukum integratif. Dua dari tiga teori hukum tersebut, hampir semua perguruan tinggi hukum di Indonesia mengenalnya, dan banyak mengisi literatur sosiologi hukum dan filsafat hukum di Indonesia

 

Saran

Tidak terlepas dari kesimpulan di atas maka yang dapat menjadi saran dalam makalah ini sebagai berikut:

1. Perlunya penegasan yang jelas, pasti, sistematik sebagai sifat pembeda antara sociological jurisprudence dan legal sociology dalam setiap pengajaran mata kuliah teori hukum dan filsafat hukum.
2. Seyogianya pengajaran dan pengenalan semua aliran pemikiran hukum dibiasakan kepada mahasiswa menelaah kasus yang relevan dengan corak dan metode berpikir dari setiap aliran tersebut. Khusus sociological jurisprudence harusnya dijelaskan dalam bentuk sederhana, sebagai praktik dalam putusan pengadlan di Indonesia yang mengakui penggunaan asas ius contra legem, judge made law. contoh tersebut hanyalah bahagian kecil yang dapat memberi pemahaman kalau sesungguhnya penting untuk mempelajari filsafat hukum.
3. Perlunya pengenalan studi “ilmu sosial (sosiologi hukum)” bukan bagian yang berdiri sendiri, hanya dengan melalui “teori” saja (pengertian sosiologi, pengertian perubahan sosial, masyarakat sebagai objek sosiologi). Tetapi jauh lebih penting untuk menelaah “materi sosial” sebagai “gejala-gejala” yang dapat mempengaruhi berlaku tidaknya hukum (Undang-Undang) dalam sistem aturannya.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Toko Gunung Agung.

__________. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Yarsif Watampone.

__________. 2001. Keterpurukan Hukum Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia

Anton F. Susanto. 2010. Dekonstruksi Hukum Eksplorasi: Teks dan Model Pembacaan. Yogyakarta: Gentha Publishing.

Bernard Arief Sidharta. 1999. Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.

__________________. 2007. Mewissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Bandung: Refika Aditama.

__________________. 2013. Ilmu Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Curzon. 1979. Juriprudence. USA: M & E Handbook.

Damang. 2012. Aplikasi Psikologi Hukum dalam Putusan hak Asuh Anak. Jurnal Amanna Gappa. Volume 20 Nomor 1, Maret 2012.

Damang Averroes Al-Khawarizmi. 2012. Memaknai Perilaku Hukum Pidato SBY. Harian Tribun Timur: Makassar. 19 Oktober 2012

Fajar Sugianto. 2013. Economic Approach to Law. Jakarta: Kencana.

Friedman, W. 1990. Teori dan Filsafat Hukum. Jakarta: Rajawali Pers

Gerald Turkel. 1996. Law and Society. USA: Universsity of Delaware.

Hadjon, Philiphus M. dan Tatik Sri Djatmiati. 2009. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada university.

Hans Kelsen. 1982. Hukum dan logika. Bandung: Refika Aditama.

Hart. 2009. Konsep Hukum. Bandung: Nusa Media

Ian Ward. 2014. Pengantar Teori Hukum Kritis. Bandung: Nusa Media

Lawrence Meir Friedman. 1975. The Legal System: Social Science Perspective. New Jersey: Princeton University Press.

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. 2001. Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: Mandar Maju. Hlm, 65.

Mac Guigan, Mark R. 1966. Jurisprudence Reading and Cases. Toronto: University of Toronto Pers.

Mochtar Kusumaatmadja. 2006. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni.

Munir Fuady. 2005. Filsafat dan Teori Hukum Postmodern. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2004. Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Romli Atmasasmita. 2012. Teori Hukum Integratif. Yogyakarta; Genta Publishing.

Roscoe Pound. Jurnal Harvard Law Review. Vol 25 Desember 1912.

____________. 1972. Pengantar Filsafat Hukum. Jakarta: Bharata.

Satjipto Rahardjo. 1979. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni.

______________. 2009. Hukum Progresif. Sebuah sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing

______________. 2009. Hukum dan Perilaku. Jakarta: Kompas.

Shidarta. 2013. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.

 

[1] Arief Sidhartha. 2007. Mewissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 24 sd. 27.

[2] Philiphus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati. 2009. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada university. Hlm. 9.

[3] Peter Mahmud Marzuki. 2004. Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

[4] Bernard Arief Sidhartha. 2013. Ilmu Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 56.

[5] Shidarta. 2013. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 44.

[6] Gerald Turkel. 1996. Law and Society. USA: Universsity of Delaware. Page 147.

[7] Untuk kajian hukum dan ekonomi terdapat literatur berbahasa Indonesia. Salah satunya yang ditulis oleh Fajar Sugianto. 2013. Economic Approach to Law. Jakarta: Kencana

[8] Kajian psikologi hukum sebagai salah satu pendekatan, periksa Damang. 2012. Aplikasi Psikologi Hukum dalam Putusan hak Asuh Anak. Jurnal Amanna Gappa. Volume 20 Nomor 1, Maret 2012

[9] Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. 2001. Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 67. Bandingkan dengan Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi. 2002. Pengantar filsafat Hukum. Bandung: Mandar Maju. Hlm, 65.

[10] Hans Kelsen. 1982. Hukum dan logika. Bandung: Refika Aditama;. Hlm 52.

[11] Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Toko Gunung Agung. Hlm 274.

[12] Curzon. 1979. Juriprudence. USA: M & E Handbook. Hlm. 167.

[13] Achmad Ali. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum. Jakarta: Yarsif Watampone. Hlm. 10.

[14] Anton F. Susanto. 2010. Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan. Yogyakarta: Gentha Publishing. Hlm 133

[15] Ibid. Hlm 130

[16] W. Friedman. 1990. Teori dan Filsafat Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 141.

[17] Roscoe Pound. Jurnal Harvard Law Review. Vol 25 Desember 1912. Page 32. Bandingkan dengan Roscoe Pound. 1972. Pengantar Filsafat Hukum. Jakarta: Bharata.

[18] Satjipto Rahardjo. 1979. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni. Hlm 148 sd. 149

[19] Mark R. Mac Guigan.1966. Jurisprudence Reading and Cases. Toronto: University of Toronto Pers. Page 369.

[20] Mochtar Kusumaatmadja. 2006. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni. Hlm 3 sd. 10.

[21] Terdapat kesamaan teori hukum progresif dengan critical legal study yang selalu mempertanyakan hukum dalam pengaruh kuasa, bahasa, dan ideologi. Periksa dalam buku Munir Fuady. 2005. Filsafat dan Teori Hukum Postmodern. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 125 sd. 172. Bandingkan pula dengan Ian Ward. 2014. Pengantar Teori Hukum Kritis. Bandung: Nusa Media

[22] Pada dasarnya ide Satjipto Rahardjo juga mendapat pengaruh dari Nonet-Zelznik yang membagi tiga tipe tatanan hukum: hukum represif, hukum otonomius, dan hukum responsive. Lebih lengkapnya dalam Bernard Arief Sidharta. 1999. Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju. Hlm 50 sd. 52.

[23] Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum Progresif. Sebuah sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm 1 sd. 3.

[24] Berbagai kesalahan berjamaah, sering terjadi berulang-ulang dengan mengutip pendapat Lawrence M Friedman, selalu dikatakan elemen hukum terbagi menjadi struktur hukum, substansi hukum. Padahal jika disandarkan pada terjemahan aslinya structure of legal system; substance of legal substance. Oleh karena itu terjemahan yang benar berdasarkan anjuran Achmad Ali adalah cukup mengatakan “struktur dan substansi” jika mengutip pendapat Friedman tersebut. Periksa Achmad Ali. 2001. Keterpurukan Hukum Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 1. Bandingkan dengan Lawrence M. Friedman. 1975. The Legal System: Social Science Perspective. New Jersey: Princeton University Press. Hlm 13.

[25] Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum dan Perilaku. Jakarta: Kompas. Hlm. 19

[26] Romli Atmasasmita. 2012. Teori Hukum Integratif. Yogyakarta; Genta Publishing. Hlm. 97

[27] Hart. 2009. Konsep Hukum. Penerjemah M. Khozim. Bandung: Nusa Media

[28] Romli Atmasasmita. Opcit. Hlm. 103.