Menggugat Dinasti Politik Pilkada

Batu pijak hukum dibatasinya dinasti politik dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yakni melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Konkretnya ditegaskan dalam Pasal 7 Poin q “warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut (q). Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”.

Dalam penjelasan UU ini diuraikan secara rinci pihak-pihak dianggap sebagai yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana: tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

Sumber Gambar: beritamanado.com

Pembatasan Hak

Jika kita “mentadabburi” atau menggugat maksud Pasal 7 poin q di atas beserta penjelasannya, maka sesungguhnya tidak ada pencabutan dan penghilangan hak bagi keluarga petahana. Namun yang terjadi adalah pembatasan hak keluarga petahana dalam bentuk penundaan jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Setelah jeda tersebut, maka keluarga petahana dapat kembali berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah.

Kendatipun demikian, pertanyaan mendasar yang harus dijawab: Apakah pembatasan dengan jeda 1 (satu) kali masa jabatan tersebut konstitusional atau Inkonstitusional?

Para keluarga petahana yang tidak sepakat dengan pelarangan dinasti politik akan berlindung berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945: “segala warga negara bersamaan dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Begitu pun dengan Pasal 28 D ayat 3 UUD NRI 1945: “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Inti sari dari kedua pasal di atas, yakni ada hak kontitusional warga negara termasuk keluarga petahana sebagai hak yang sama memperoleh kesempatan dalam pemerintahan. Pertanyaan berikutnya terhadap hak tersebut adalah apakah hak itu bersifat mutlak atau bisa dibatasi oleh undang-undang?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, UUD NRI 1945 mengatur kemudian dalam Pasal 28 J ayat 2: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. “

Diskursus

Dalam penelahaan dinasti politik selanjutnya, terletak pada dua diskursus pokok: Pertama, apakah pembatasan dinasti politik tidak memberikan kesempatan yang sama kepada keluarga petahana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 D ayat 3 UUD NRI 1945; Kedua, apakah pembatasan dinasti politik sudah sesuai dengan Pasal 28 J UUD NRI 1945.

Diskursus pertama, penting untuk diketahui bahwa posisi keluarga petahana tidaklah sama kedudukannya dengan masyarakat. Ada ketimpangan relasi yang terjadi, sebab keluarga petahana memliki akses terhadap sumber daya negara dan swasta. Sehingga kedudukan keluarga petahana setidaknya istimewa dan lebih unggul karena faktor petahana. Bahkan penyalahgunaan sumberdaya oleh petahana selalu saja dapat dirasakan meskipun secara hukum kadang sulit dibuktikan, karena sifatnya halus dan abstrak.

Pembatasan dinasti politik dalam UU No. 1 Tahun 2015 bertujan untuk membuka peluang bagi pihak lain ikut berkompetisi secara fair tanpa diganggu oleh keluarga petahana yang dapat mengakses sumber daya negara dan swasta. Pembatasan ini agar para pihak berkontestasi secara “equal”. Maka setelah masa jeda selama 1 periode jabatan berikutnya, keluarga petahana diharapkan bertarung secara “equal” karena sudah tidak mengandalkan lagi sumber daya dari petahana.

Mengenai diskursus kedua, dalam hemat penulis bahwa pembatasan dinasti politik sudah memenuhi syarat sebagaimana yang dititahkan Pasal 28 J ayat 2 UUD NRI 1945. Pembatasan dinasti politik memberikan penghormatan atas hak orang lain dengan cara memberikan peluang kontestasi yang fair. Dalam arti yang lain, konstitusi membolehkan pembatasan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Lebih dari pada itu, suara masyarakat pun menentang dinasti politik. Hasil survey IFES dan Lembaga Survey Indonesia (11/02/2014) melansir respon masyarakat atas dinasti politik: 46 % masyarakat menyatakan berdampak negatif, 9 % menyatakan berdampak positif, 7% menyatakan tidak berdampak sama sekali. Dan selebihnya 38% menjawab tidak tahu. Mayoritas yang menyatakan berdampak negatif, rata-rata beralasan bahwa dinasti politik cenderung membuat marak korupsi, tidak demokratis dan akan lebih mementingkan politik daripada kepentingan rakyat. Data ini menunjukkan ada keinginan dari masyarakat Indonesia untuk menghentikan hegemoni sekelompok kelas penguasa atas pengendalian sendi-sendi bangunan politik dan bangunan pemerintahan.

Di atas segalanya, pun kalau ketentuan pembatasan dinasti politik dalam UU No. 1 Tahun 2015 ada yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK harus menangkap realitas yang ada dalam masyarakat dan dikonversi menjadi moral reading. Moral bahwa power syndrome harus dihentikan untuk kesempatan yang adil bagi semua pihak demi terwujudnya demokrasi yang berkedaulatan hukum.

Penafsiran MK seyogianya dilakukan untuk menjawab kebutuhan zaman. Kebutuhan bahwa realitas dinasti politik yang tidak dibatasi, berpotensi menghilangkan peluang bagi pihak lain bertahta menggunakan mahkota kepemimpinan. *