Ada Apa dengan Putusan MK Soal LGBT?

Miftakhul Huda

Saya kaget setengah mati mendengar berita MK memutuskan menolak permohonan untuk memperluas penafsiran tiga pasal kesusilaan dalam KUHP. Tiga pasal yang diujikan ibu-ibu ini mengatur soal perzinahan (Pasal 284 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), dan perbuatan cabul dengan anak (Pasal 292 KUHP).

Seandainya makna perzinahan diperluas sesuai permintaan pemohon, maka pengertian perzinahan akan menjadi lebih luas. Artinya, pengertian perzinahan tidak hanya dilakukan seorang laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau keduanya terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki atau perempuan lain.

Perzinahan akan mencakup pula pelaku perempuan yang tidak bersuami yang berzina dengan laki-laki yang tidak beristri. Perzinahan akan termasuk apabila keduanya atau salah satunya belum dewasa atau anak-anak. Tidak perlu pula pelaku mengetahui apakah orang yang diajak berzina sudah bersuami atau belum.

Selain itu, perzinahan menjadi bukan delik aduan. Artinya, tanpa adanya pengaduan dari istri atau suami dari pasangan yang berzina, maka negara dapat memproses secara hukum perbuatan ini. Dengan kata lain, negara menjadi aktif dan tidak pasif menerima pengaduan.

Kemudian, apabila pengertian perkosaan mengikuti apa kata pemohon, maka pelaku perkosaan tidak hanya laki-laki yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan bukan istrinya bersetubuh dengan dia, mencakup pula pelaku yang berjenis kelamin perempuan yang memperkosa siapapun, baik laki-laki atau perempuan.

Adapun pengertian perbuatan cabul dengan anak sesuai permintaan pemohon, maka perbuatan cabul tidak hanya dilakukan orang dewasa terhadap anak (diketahui sebagai anak) dengan jenis kelamin yang sama, tetapi menjadi pelakunya mencakup orang belum dewasa dan masih anak-anak, sedangkan yang dicabuli dengan jenis kelamin yang sama dapat orang yang sudah dewasa dan anak-anak.

Sekilas jika permohonan ini dikabulkan sesuai permintaan pemohon ada dampak serius. Pertama, dari sisi politik kriminal (criminal policy) yakni perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana (kriminalisasi) maupun kesesuainnya antar pasal dalam KUHP maupun dengan undang-undang lainnya. Namun, banyak sisi positif sebenarnya tawaran pemohon yang bisa diakomodir menjadi norma dalam KUHP.

Tapi, kekagetan saya terletak pada pertanyaan, kenapa MK tidak meluruskan saja pengertian “perzinahan”, “perkosaan”, dan “perbuatan cabul terhadap anak” sesuai dengan batu uji Konstitusi? Apakah MK tidak dapat melakukannya? Bukankah selama ini MK melakukannya? Ada apa dengan putusan MK?

Akhirnya, kekagetan dan pertanyaan ini terjawab sudah pada hari ini. Kejelasan ini setelah bersusah payah membaca putusan-putusan MK dalam beberapa tahun terakhir terutama putusan terkait norma hukum pidana. Terus terang, saya gak mengikuti perkembangan MK, hehe. Ternyata, lebh baik menahan diri sebelum memahami utuh putusan MK dan perkembangan ratio decidendi-nya.

Ternyata putusan-putusan setidaknya beberapa tahun terakhir (terutama pengujian norma hukum pidana) MK sudah menegaskan dirinya hanya sebagai negative legislator, bukan positive legislator. Tampaknya trendanya putusan dengan suara bulat (tanpa dissenting opinion) lembaga ini memutuskan menolak membuat norma baru sebagaimana putusan MK soal LGBT ini.

Tiga putusan ini saya sarikan di sini biar jelas dan tidak timbul salah paham, yaitu:

Pertama, putusan No. 44/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015, yang diajukan oleh Doni Istyanto dkk. Para pemohon meminta perluasan pengertian “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dan penjelasannya yang hanya menjangkau pelaku tindak pidana korupsi terhadap pengeluaran/belanja negara dan tidak mampu menjangkau tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada pos pendapatan negara, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum mati.

Dalam pertimbangannya MK menilai gradasi tindak pidana korupsi dan sanksinya merupakan bentuk pengujian legislative review. Perubahan terhadap norma tersebut merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk mengatur yang bersifat kebijakan hukum terbuka (open legal policy).

Kedua, dalam putusan No. 110/PUU-XII/2014, 18 Juni 2015, yang diajukan oleh Suhaemi Zakir meminta Pasal 231 ayat (3) KUHP perlu ditambah frasa “atau tidak mau memberikan secara sukarela barang yang disita atas perintah hakim”. Tanpa adanya frasa tersebut sehingga penetapan eksekusi pengadilan atas kepentingan pemohon tidak dapat dilaksanakan karena pasal tersebut tidak mengatur mengenai penyimpan objek barang yang disita dengan sengaja tidak mau menyerahkan secara sukarela dapat dihukum berdasarkan pasal ini.

Menurut MK, permohonan ini mengenai pembentukan dan penerapan norma. Padahal, pembentukan norma merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. MK juga menggunakan dasar legalitas bahwa tidak boleh menjatuhkan pidana sebelum perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana lebih dahulu diatur undang-undang.

Ketiga, dalam putusan perkara No. 132/PUU-XIII/2015 tanggal 31 Maret 2017. Perkara yang diajukan oleh Robby Abas memohon perluasan tafsir Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Pemohon meminta agar frasa “menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul” dan frasa “denda paling banyak lima belas ribu rupiah” dalam Pasal 296 harus dimaknai “menyebabkan; memudahkan, atau melakukan perbuatan pencabulan” dan tidak dimaknai sebagai “denda berdasarkan kepatutan”. Pemohon juga meminta agar frasa “perbuatan cabul seorang wanita” dalam Pasal 506 KUHP harus dimaknai sebagai “perbuatan cabul yang dilakukannya maupun oleh seorang wanita”.

Dalam pertimbangannya, MK lebih dalam mempertimbangkan asas legalitas yang salah satu syaratnya bahwa tidak ada pidana tanpa ada undang-undang yang menyatakan perbuatan pidana sebelumnya. Mengenai apakah Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP mencakup perbuatan zina antara laki-laki dewasa yang sudah atau belum menikah dengan perempuan dewasa yang sudah atau belum menikah, MK menegaskan apabila mengujinya menjadikan Mahkamah sebagai pembuat kebijakan kriminal (criminal policy maker), padahal pembuat kebijakan kriminal adalah pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah).

Dalam persoalan kiriminalisasi (menjadikan perbuatan yang sebelumnya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana) MK menegaskan dirinya sebagai negative legislator. Dengan kata lain, MK hanya membatalkan undang-undang dan tidak dapat mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang membentuk norma baru. Selain itu, MK juga berpegang pada doktrin judicial restraint, yakni pengadilan mengekang dirinya agar tidak menjadi “miniparliament” di mana salah satu bentuknya membuat norma baru.

Jadi, kesimpulannya putusan MK soal LGBT sudah jelas. Dalam putusan-putusan sebelumnya MK memutuskan hal yang sama. MK tidak melegalkan LGBT, karena lembaga ini tidak memutuskan apapun. Hanya persoalan kewenangannya siapa, domainnya lembaga mana. Belum masuk pada ranah substansi, meskipun MK sedikit memberi bocoran.

Sekali lagi, intinya atur dululah, baru MK yang membatalkan atau menegaskannya sesuai konstitusi.

Sekian

Oleh: Miftakhul Huda

Founder and Owner di miftakhulhuda.com