Ketika Calon Kapolri (Terindikasi) Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat “cetar membahana” masyarakat Indonesia dengan men”tersangka”kan jenderal aktif POLRI. Bahkan yang tersangka ini bukan hanya jenderal aktif, dia juga adalah Calon Kapolri tunggal yang diajukan oleh Presiden Jokowi. Dan saat ini, proses seleksi Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri sudah berada di tangan DPR. Rabu 14 Mei 2015 dijadwalkan proses fit and proper test Budi Gunawan oleh DPR.

Status “tersangka” Budi Gunawan sepertinya akan menjadi lubang besar penghalang jalan mulus menuju kursi nomor satu Institusi Tribarata itu. Di saat mayoritas anggota DPR Komisi III sudah memberikan persetujuannya melalui hasil paripurna.

“Kelihaian” dan kecepatan KPK membaca momentum waktu penetapan tersangka Budi Gunawan juga patut diacungi jempol. Sesungguhnya penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka sebelum menjadi Kapolri, adalah upaya menjaga “marwah” Kepolisian dan menjaga “tepo seliro” antara KPK dan POLRI. Jika Budi Gunawan jadi tersangka setelah menjabat sebagai Kapolri maka dapat diperkirakan “riaknya lebih dahsyat” dibandingkan dengan “riak” yang terjadi saat ini. KPK memberikan “kado tahun baru” yang mengejutkan bagi masyarakat dan pejuang anti korupsi.

Sumber Gambar: inilah.com

Terindikasi Korupsi

Disisi lain, penetapan tersangka Budi Gunawan adalah “tamparan keras” buat Presiden Jokowi. Betapa tidak, Jokowi berjalan pongah “melawan arus” desakan penolakan masyarakat sipil dan media massa atas pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Budi Gunawan disinyalir terindikasi korupsi karena memiliki kasus Rekening gendut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya. Budi Gunawan juga dianggap terkontaminasi oleh kepentingan politik Megawati dan PDIPerjuangan, mengingat Budi Gunawan adalah mantan ajudan Megawati ketika menjadi Presiden.

Jokowi tak bergeming dengan isu tersebut, tetap kukuh mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal pemangku trunojoyo satu. Pencalonan Budi Gunawan juga semakin “meresahkan” aktifis anti korupsi karena Jokowi tidak melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sudah dua kali KPK “dicuekin” oleh Jokowi dalam pengangkatan pejabat strategis di bidang hukum, Saat pengangkatan Jaksa Agung dan terakhir berkaitan dengan pengangakatan Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri. Seakan membalas sifat cuek Jokowi, KPK memberikan tamparan keras kepada Jokowi dengan penetapan tersangka Budi Gunawan yang proses pencalonannya tanpa melalui “restu” KPK.

Di awal pemerintahan Jokowi, Rekrutmen pos pejabat publik seperti menteri-menteri melibatkan KPK dan PPATK. Pelibatan ini dilakukan untuk mencari pejabat yang tidak terindikasi korupsi, memiliki track record bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme (KKN). Langkah Jokowi saat itu memanen pujian dari masyarakat, Jokowi dianggap membangun “budaya” integritas bersih pejabat publik. Namun hal itu kemudan berbandng terbalik, “trend” untuk melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih pejabat publik saat pemilihan Jaksa Agung. Jokowi dianggap tidak konsisten dengan sikapnya. karena kekuatan politik masih kuat mendominasi kebijakan Jokowi, khususnya pengangkatan pejabat Publik.

UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian sendiri tidak “memaksa” Presiden dalam mengangkat pejabat Kapolri melibatkan KPK dan PPTAK. “Restu” KPK dalam pengangkatan pejabat hanya tradisi baik yang harus dipertahankan. Sebab bagaimana pun KPK adalah lembaga yang banyak tahu tentang track record seseorang yang diduga terindikasi KKN.

Hanya saja penting untuk digaris bawahi, tidak mendapatkan rekomendasi KPK menjadi pejabat publik bukan berarti orang tersebut adalah koruptor. Asas Praduga tidak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Tidak ada seorang pun yang dapat dikategorikan sebagai Koruptor sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penilaian Nurani dan Akal Sehat  

Disinilah letak persoalannya, bagaimana mungkin KPK dijadikan dasar menentukan seseorang “bersih” atau tidak, padahal KPK bukanlah lembaga pengadilan yang berhak menentukan seseorang bersalah atau tidak. Hakikatnya, mencari pejabat publik yang bersih bukanlah mencari seseorang yang tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan. Lebih dari itu, pejabat publik yang bersih adalah seseorang yang tidak “terindikasi” melakukan tindakan amoral atau pelanggaran hukum. Kategori “tidak terindikasi” tidak dapat dinilai dengan penilaian hukum (baca putusan pengadilan) tetapi berdasarkan penilaian nurani dan akal sehat. Hal ini berarti mencari sosok pejabat publik yang bersih tidak selalu disandarkan pada penilaian hukum saja. Masih ada penilaian lain yaitu penilaian nurani dan akal sehat. KPK dan masyarakat sipil pejuang anti korupsi hadir memberikan penilaian bukan dalam konteks penilaian hukum tetapi dalam konteks penilaian nurani dan akal sehat. Khusus KPK tentu penilaian “tidak terindikasi “ dan potensi seseorang jadi tersangka dinilai berdasarkan data-data penyelidikan yang dimiliki oleh KPK. Penilaian inilah yang ditegaskan oleh William Doughlas bahwa common sense often makes a good law —— akal sehat sering menciptakan hukum yang baik

Memang KPK bukanlah lembaga pengadilan, tapi KPK punya tanggung jawab melakukan pencegahan korupsi. Memilih calon pejabat yang benar-benar bersih juga bagian dari upaya pencegahan korupsi sehingga KPK pun bisa dilibatkan dalam hal ini. Track record KPK bisa jadi jaminan karena faktanya sejak seseorang dijadikan tersangka oleh KPK, tidak ada seorang pun yang di putus “bebas” atau “lepas” di pengadilan tipikor.

Jokowi memang punya “hak prerogatif”mengangkat pejabat publik yang penilaiannya secara subyektif diserahkan kepada dirinya. Namun meskipun subyektif, Jokowi harus terlebih dahulu meng”obyektifkan” penilaiannya dengan cara melibatkan lembaga seperti KPK, PPTAK dan masyarakat sipil dalam rangka menelusuri track record calon pejabat publik. Setelah penilaian obyektif dari KPK dan masyarakat muncul, barulah kemudian penilaian subyektif Jokowi diterapkan.

Budi Gunawan sudah tersangka, babak baru proses pencalonan dirinya sebagai Kapolri sudah “dikunci mati” oleh KPK. Dan parahnya berdasarkan hasil paripurna anggota Komisi III DPR sudah menyetujui pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk menggantikan kelak Kapolri Sutarman.

Kini bola panas ada di tangan Jokowi. Apakah Jokowi akan tetap kukuh pada niat awalnya, dan selanjutnya akan melantik Budi Gunawan? Andaikata Budi Gunawan tetap dilantik nantinya oleh Presiden Jokowi, maka masyarakat akan melihat “dewi keadilan” menangis, sebab ketimpangan atau ketidakadilan yang menyentuh perasaan, akan tetap tersimpan dihati nurani rakyat (Hodi mihi cras tibi). *