Menista Agama dengan Bendera

Sumber Gambar: tribunnews.com

Sudah tiga minggu berlangsung perdebatan di berbagai media dibalik insiden Garut, dalam suatu peristiwa pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid. Seputar perdebatan itu, kemudian bersoal pada pada jenis delik dan siapa pelakunya yang patut ditetapkan sebagai tersangka.

Aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikanpun dalam kasus ini seperti mengalami kebingungan. Pertama kalinya pembakar bendera yang diperiksa, dengan harapan banyak kalangan agar ditetapkan sebagai tersangka, namun kenyataannya penetapan tersangka itu tak kunjung datang. Yang lebih dahulu tersangka, malah pengibar benderanya, karena dianggap telah menimbulkan kegaduhan pada suatu rapat umum (Pasal 174 KUHP).

Pemberitaan terakhir yang saya ikuti, dua pelaku dari pembakar bendera itu pada akhirnya ditetapkan pula sebagai tersangka. Sayangnya, perbuatan mereka hanya dikualifikasi dengan delik yang sama dengan pengibar bendera berkalimat tauhid tersebut. Bukan dalam kualifikasi perbuatan yang memenuhi sebagai delik penodaan agama berdasarkan Pasal 156a poin (a) KUHP.

Saya berpendapat lain dalam perkara ini perihal delik yang cocok diterapkan kepada perbuatan dan para pembuatnya. Pun kalau ada yang berbeda pendapat dengan saya, mohon dibaca dan dipahami dengan baik-baik substansi tulisan ini, agar tidak menimbulkan distorsi informasi. Atau setidak-tidaknya sesat pikir, mengomentari sesuatu hal namun tidak mengerti apa yang dikomentari.

Menista Agama

Sudah menjadi rumus baku dalam setiap bidang ilmu hukum, bahwa kalau terjadi pertentangan antara ketentuan umum dan ketentuan khusus, maka diutamakan ketentuan yang khusus. Pertama, untuk pelaku pembakar bendera adalah bersesuaian rentetan perbuatannya dengan delik khusus yang diatur dalam Pasal 59 ayat 3 poin (b) dan (d) Junto Pasal 82 A ayat 1 dan ayat 2 UU Ormas. Ringkasnya ketentuan tersebut mengkriminalisasi suatu perbuatan menista  agama yang dianut di Indonesia dan suatu perbuatan yang mengambil alih tugas penegak hukum masing-masing dengan ancama pidana paling singkat 6 bulan, paling lama 1 tahun dan paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun.

Jauh-jauh hari sebelum kedua pelaku pembakar bendera  ditetapkan sebagai tersangka, penyidik kepolisian memberikan kesimpulan kalau perbuatannya tidak memenuhi dalam unsur niat jahat. Saya kira terlalu dini kepolisian menarik konklusi demikian, sebab perbuatan pelaku justru memenuhi semua corak kesengajaan. Baik kesengajaan sebagai maksud, kepastian, maupun kemungkinan.

Mustahil pelaku memiliki tujuan mulia membakar bendera yang bertuliskan kalimat tauhid tanpa maksud menista agama, kalau tempat pembakarannya dilakukan di tempat umum. Pun ekspresi para pelaku saat membakar, kelihatan sangat jelas melakukan pelecehan dengan ekspresi ketawa sambil bernyanyi. Dalil ini sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa kalangan, yang memiliki dalil bahwa membakar ayat suci Al-Qur’an yang tercecer sebagai cara memuliakan firman Tuhan.

Selanjutnya, dengan corak kesengajaan sebagai kepastian yang mempersyaratkan suatu perbuatan memiliki dua akibat, akibat pertama dikehendaki, sedangkan akibat kedua pasti atau harus terjadi. Dengan membakar bendera yang di dalamnya bertuliskan kalimat tauhid, akibat pertamanya berasal dari motif pelaku yaitu menghilangkan simbol yang dianggap milik ormas terlarang, akibat keduanya pasti menimbulkan penistaan terhadap agama (religionsschutz), rasa ketersinggungan (gefuhlsschutz) dan ketidaktenteraman umat beragama (friedensschutz).

Sementara pada corak kesengajaan sebagai kemungkinan, menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Hal yang mungkin terjadi, meskipun bendera dibakar dengan alasan milik dari ormas terlarang, adalah banyak orang yang potensial akan terlukai perasaan keagamaannya. Apalagi ini berhubungan dengan persaksian seseorang sebagai agama Islam.

Jadi, teranglah terpenuhi perbuatan pelaku dalam unsur kesengajaan, khusus pada penistaan agama berdasarkan UU Ormas. Termasuk terpenuhi pula pada perbuatan membakar bendera, sebagai bentuk kegiatan mengambil alih tugas penegak hukum, dengan memusnahkan barang bukti yang dianggapnya berhubungan dengan tindak pidana.

Menghasut

Kedua, khusus untuk pengibar bendera, kiranya tidak tepat untuk menerapkan Pasal 174 KUHP. Dasar argumentasi penulis, yaitu: syarat untuk dikenakannya perbuatan dengan delik tersebut, harus dilakukan di tempat rapat umum, bukan di kegiatan upacara hari ulang tahun. Kegiatan rapat dengan upacara adalah dua hal yang berbeda. Rapat berhubungan dengan perkumpulan untuk membicarakan sesuatu, sedangkan upacara berhubungan dengan kegiatan hanya untuk merayakan peristiwa penting.

Setidak-tidaknya perbuatan pelaku lebih memenuhi rumusan Pasal 59 ayat 3 poin (c), ayat 4 poin (a) Junto Pasal 82 A ayat 1 dan ayat 2  UU Ormas. Yaitu mengganggu ketertiban umum dan menggunakan bendera ormas terlarang dalam ancaman pidana yang masing-masing sama dengan pelaku yang telah membakar bendera.

Hanya saja, syarat menjerat subjek pelaku tindak pidana berdasarkan UU Ormas, pelakunya harus dibuktikan statusnya sebagai anggota ormas. Jika status keanggotaannya tidak dapat dibuktikan, maka lebih relefan  menjeratnya dengan Pasal 160 KUHP (penghasutan). Bendera yang dikibarkan memenuhi syarat sebagai “tulisan” yang bertujuan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, atau setidak-tidaknya melanggar ketentuan undang-undang.

Baik yang menghasut maupun yang terhasut sama-sama dipidana. Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, proporsionalitas dan imparsialitas, demi mengakhiri segala bentuk upaya “adu domba” yang melatarbelakangi kasus ini.*