Mimpi Buruk Pilpres Bercalon Tunggal

Sumber Gambar: kpud-madinakab.go.id

Polemik ambang batas pencalonan presiden yang menyita perhatian publik, akhirnya mendapatkan kepastian konstitusional pasca Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017. Pada intinya putusan yang menolak permohonan uji materil Pasal 222 UU Pemilu tersebut menyatakan bahwa ambang batas pencalonan sebagaimana yang dikenal dengan termin presidential threshold, selain merupakan open legal policy pembentuk UU, juga esensinya tetap penting untuk dipertahankan karena dapat menguatkan sistem presidensialisme berdasarkan semangatnya UUD NRI 1945.

Mimpi Buruk

Terlepas dari prokontra putusan MK tersebut dengan dibukanya pintu ambang batas pencapresan RI terdapat prakondisi yang potensial menjadi mimpi buruk perhelatan Pilpres yang diserempakan dengan perhelatan pileg. Boleh jadi fenomena calon tunggal Pilkada juga akan menjangkiti pula pencapresan 2019. Hal itu disebabkan oleh suatu keadaan hanya parpol yang memiliki kursi diparlemen (2014-2019) dapat mengajukan capres-cawapres 2019. Sementara parpol baru meskipun lolos verifikasi KPU adalah tidak berhak mengajukan capres-cawapres.

Saat mana menu prasmanan capres-cawapres terbatas, pada situasi itulah kemudian mimpi buruk calon tunggal besar kemungkinannya akan menjadi kenyataan. Apalagi kalau terdapat sosok capres yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi, namun tidak ada parpol yang mau menghabiskan energi untuk melawannya. Ataukah semua parpol mendukung, atau parpol nonpendukung malah memboikot tidak mau mengusulkan pasangan capres.

Mari kita berandai-andai, misalnya Jokowi dipasangkan dengan Prabowo, maka kemungkinan besarnya pemilihan menjadi selesai. KIH dan KMP yang kita kenal dulu berseberangan secara diametral, sudah pasti akan melebur dalam satu format pencapresan. Ataukah kemungkinan lainnya lagi, Jokowi misalnya memliki pasangan calon wakil yang lain, lalu tiga partai yang berada di luar pemerintahan Jokowi-JK (saat ini); Demokrat, Gerindra dan PKS urung tidak mau mengajukan capres. Konklusinya, calon tunggal presiden/wakil presiden potensial akan terjadi.

Dalam konteks demikian, yang menjadi pertanyaan besarnya: apakah dengan hanya tersedia satu pasangan capres-cawapres, pemilihan presiden dapat diselenggarakan? Belum lagi dengan masalah lainnya, kalau memang terdapat dua capres/cawapres, tetapi capres/cawapres yang mendapat suara mayoritas (50 persen plus satu) nyatanya jumlah suara yang diperoleh tidak tersebar sebanyak 20 persen di setengah jumlah provinsi; apakah wajar dihelat pemilihan presiden yang kedua kalinya, meskipun tidak lagi dalam makna keserantakan dengan pileg? Permasalahan konstitusional ini kiranya menjadi penting untuk didiskusikan, kadung sebelum penetapan capres-cawapres berlangsung pada 4-10 Agustus 2018 nanti.

Capres Tunggal

Problematika calon tunggal presiden/wakil presiden tidak diatur dalam UUD NRI 1945, mengingat “angel” dari konstitusi kita adalah pilpres dua putaran. Berdasarkan Pasal 6A Ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945 tidak mengenal calon tunggal, tetapi  mayoritas (50% + 1). Dan apabila tak ada pasangan calon presiden/wakil presiden yang memenuhi syarat, akan dilakukan putaran kedua.

Lagi-lagi muncul pertanyaan besar yang lain: apakah kasus calon tunggal capres memungkinkan untuk mengikuti format pemilihan sistem referendum sebagaimana pengakuan konstitusionalnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah?

Tat kala kasus ini benar-benar akan terjadi, sudah pasti MK akan diperhadapkan dalam situasi dilematis. Jika ingin melakukan konstruksi analogi model pemilihan calon tunggal kepala daerah, sudah pasti akan terbentur dengan “pagar betis” UUD NRI 1945 yang hanya memperkenankan menu prasmanan maksimal dua atau lebih pasangan capres-cawapres.

Pun jika kita misalnya memberanikan diri untuk menggunakan sistem pemilihan dengan model referendum, meminta rakyat pemilih untuk menentukan pilihannya setuju atau tidak setuju, tetap akan melahirkan persoalan ketatanegaraan baru. Andaikata capres tunggal memang mendapatkan suara mayoritas sudah mencapai 50 persen plus satu dalam model referendum tersebut, namun suara yang menyatakan persetujuan rakyat pemilih tidak tersebar 20 persen di setengah jumlah provinsi; apakah menjadi wajar untuk diadakan putaran kedua Pilpres. Tidakkah yang demikian bertentangan dengan format kepemiluan yang harus diselenggarakan secara serentak. Belum kita menyinggung, bagaimana kalau capres/cawapres tungggal tersebut kalah oleh suara pemilih yang tidak setuju? Bagaimana selanjutnya nasib jabatan presiden/wakil presiden yang sudah berakhir, dan belum ada pejabat baru yang akan mengisinya?

Mau atau tidak mau, suka tau tidak suka, satu-satunya alternatif yang dapat memberikan jaminan akan kepastian konstitusional perihal pengisian jabatan presiden dan wakil presiden. Andaikata hanya tersedia satu pasangan calon, penalaran hukum kita harus keluar dari tafsir legalistik konstitusi, bahwa kontestasi bukanlah satu-satunya jaminan menjawab amanat kedaulatan rakyat.

Di atas langit masih ada langit, di atas UUD masih ada norma tertinggi sebagai “staat fundamental norm,” yaitu Pancasila sebagai magnitudo kemajemukan, berbeda-beda tetapi satu. DPR dan DPD terpilih melalui hasil pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2019 adalah wajah seluruh rakyat Indonesia yang bernama kamar MPR, seharusnya diberi mandat untuk mengangkat dan melantik capres-cawapres tunggal tersebut.

Solusi dari permasalahan hukum tersebut selain memenuhi prinsip demokrasi pancasila yang bersendikan pada asas permuyawaratan. Setidak-tidaknya model pengisian jabatan presiden dan wakil presiden dengan cara demikian, yaitu model aklamasi tidak akan mengangkangi keserantakan pemilu (pileg dan pilpres) yang telah disepakat bersama.

Ancaman dari mimpi buruk Pilpres bercalon tunggal sebagai konsekuensi hukum pengakuan ambang batas pencapresan oleh MK. Hanya dapat dicegat dengan kesadaran para elit untuk menjalankan fungsi parpol secara konsekuen, dari mereka yang memiliki pengakuan konstitusional untuk mengajukan capres/cawapres 2019. Para elit parpol tidak perlu takut kalah dalam medan pertempuran. Adalah jauh lebih terhormat merengkuh kekalahan dari pada menjadi pecundang sejati yang akan menyebabkan stagnan dan vakumnya sendi-sendi pemerintahan.

Pemilu 2019 harus menjadi titik balik untuk merekonstruksi UU kepemiluan di masa mendatang untuk mendepak syarat ambang batas pencapresan yang bertentangan dengan hak setiap parpol bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

Oleh: Damang, SH., M.H.

Alumni PPs Hukum UMi & Penulis Buku Carut Marut Pilkada Serentak 2016