Tafsir Menyerang Pribadi

Sumber Gambar: detik.net

“SAYA tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare (ha), juga di Aceh Tengah 120 ribu ha. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya,” ujar calon presiden (capres) nomor urut 01 saat debat kedua pada Minggu (17/2).

Hal itu langsung mendapat reaksi keras dari pendukung capres 02 di pinggir panggung debat. Bahkan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres 02 melaporkan ke Bawaslu ihwal kalimat petahana yang diklaim sebagai menyerang secara pribadi.

Dalam aturan debat Komisi Pemilihan Umum (KPU), kandidat capres dilarang menyerang secara pribadi. Definisi menyerang secara pribadi inilah yang kini sedang menjadi polemik. Pasalnya, dalam aturan KPU maupun dalam UU terkait pemilu, tidak disebutkan lebih lanjut mengenai batasan dan definisi yang disebut menyerang secara pribadi. Hal ini sesungguhnya berbahaya karena dalih menyerang secara pribadi akan dapat digunakan pihak yang mulai tersudut dalam kontestasi.

Menyerang secara pribadi memang harus didefinisikan, sebab jika tidak justru akan dapat mengancam kualitas demokrasi. Kasus aduan BPN 02 ini merupakan preseden sekaligus ujian bagi Bawaslu. Jika Bawaslu tidak menyikapi secara bijaksana dan tepat, klaim menyerang secara pribadi akan banyak muncul di kemudian hari sebagai tren kontestasi politik. Kondisi itu justru akan menimbulkan antinomi (kekacauan) dalam tatanan demokrasi.

Penting bagi Bawaslu untuk menyikapi kasus aduan BPN 02 terkait dengan aduan ‘menyerang secara pribadi’ secara cermat dan bijaksana sebab putusan tersebut akan menjadi rujukan bagi aduan-aduan serupa di kemudian hari. Dalam hal ini Bawaslu harus jeli melihat konstruksi hukumnya. Remmelink (1980) menjelaskan bahwa menyerang secara pribadi berada dalam ranah irisan hukum dan etis.

Artinya, lembaga negara baru dapat menindaklanjuti jika aduan menyerang secara pribadi tersebut memenuhi unsur untuk diproses secara hukum. Sebaliknya, jika tidak memenuhi unsur-unsur hukum, aduan tersebut masuk pada ranah etis.

Ranah etis bersifat subjektif dan bukan kewenangan lembaga negara seperti Bawaslu untuk memutuskannya. Ranah etis merupakan bagian dari kewenangan masyarakat sebagai konstituen untuk menilai, terkait etis atau tidaknya sebuah pernyataan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam bentuk pilihan pada saat kontestasi politik.

Unsur hukum

Menafsirkan suatu unsur hukum tentu harus memulai dari definisinya. Satu-satunya definisi menyerang secara pribadi hanya ditemukan dalam anotasi naskah wetboek van strafrecht (1946), yang kemudian disahkan sebagai KUHP. Ukuran disebut menyerang secara pribadi haruslah memenuhi unsur penilaian yang buruk, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat yang tidak didasari fakta, dan semestinya tidak diketahui masyarakat luas.

Jadi, untuk mengualifikasikan pernyataan petahana, apakah dapat disebut menyerang secara pribadi ialah pernyataan tersebut mengandung penilaian yang buruk? Atau dalam pernyataan tersebut mengandung makna dan dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat capres nomor urut 02? Dan, apakah pernyataan tersebut tidak didasari fakta yang semestinya diketahui masyarakat luas?

Jika terpenuhi semua unsur tersebut, pernyataan capres nomor urut 01 dapat dikualifikasikan menyerang pribadi. Namun sebaliknya, jika tidak terpenuhi unsur-unsur tersebut, Bawaslu harus secara tegas dan berani menyatakan bahwa pernyataan tersebut bukan terkualifikasi menyerang secara pribadi.

Memang secara kasatmata pernyataan petahana tersebut tidak dimaksudkan untuk menyerang secara pribadi. Itu karena pernyataan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur menyerang secara pribadi, sebagaimana dimaksudkan dalam dalam anotasi naskah wetboek van strafrecht.

Penilaian pernyataan bahwa capres petahana tidak melanggar ketentuan KPU, dan tidak terkualifikasi menyerang secara pribadi idealnya berasal dari Bawaslu. Tentu hal itu dengan didasari argumentasi hukum yang solid. Guna menyusun argumentasi, Bawaslu harus menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud dalam anotasi naskah wetboek van strafrecht guna menyikapi pengaduan BPN capres nomor urut 02 sehingga diharapkan putusan Bawaslu tersebut dapat dipergunakan menjadi norma baru bagi penegakan hukum terkait dengan kontestasi politik.

Polemik atas pengaduan BPN terkait dengan klaim menyerang secara pribadi ini terjadi karena adanya kekosongan norma pada definisi ‘menyerang secara pribadi’. Maka, idealnya Bawaslu harus segera mengumumkan putusan atas pengaduan BPN dengan tafsir yang objektif. Putusan Bawaslu tersebut diharapkan dapat mengisi kekosongan norma dan menciptakan stabilitas dalam demokrasi.

Ranah pribadi 

Data perizinan dan hak atas tanah mengacu pada Putusan Komisi Informasi nomor 057/XII/KIP.PS/2015 juncto Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 121/K/TUN/2017 dinyatakan dapat diakses secara umum dan bukan bersifat pribadi. Hall (1996) menjelaskan batasan pribadi (private) secara hukum ialah apabila hukum itu sendiri melindungi suatu hal untuk tidak dipublikasikan secara luas, misalnya informasi keuangan, riwayat kesehatan, maupun rahasia perbankan.

Sebaliknya, jika hukum memutuskan untuk memublikasikan secara luas, artinya objek tersebut bukan masuk pada ranah pribadi. Dalam hal ini mengacu pada Putusan Komisi Informasi nomor 057/XII/KIP.PS/2015 juncto Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 121/K/TUN/2017, soal kepemilikan tanah capres nomor urut 02 yang disebutkan petahana dalam debat, bukan masuk ranah pribadi sebagaimana ramai disoal pendukungnya.

Masyarakat dan Bawaslu khususnya harus paham bahwa luasan hak atas tanah dan pengelolanya, maupun perizinan yang diberikan pemerintah. Tanpa petahana menyampaikan pada panggung debat, sebenarnya masyarakat sudah dapat melihat secara daring melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika tanah tersebut telah besertifikat maupun jika belum, dapat dilihat pada instansi terkait yang menerbitkan perizinan. Hak atas tanah dan perizinan bukanlah hal yang bersifat pribadi.

Sebaliknya, pendukung capres nomor urut 02 ketika melakukan pengaduan terkait dengan klaim menyerang secara pribadi, harus menjelaskan ukuran-ukuran yang digunakan untuk melakukan klaim tersebut. Masyarakat kini diberi suguhan klaim tanpa dasar. Bahkan, BPN tidak pernah menjelaskan secara detail bagian pernyataan petahana yang dipandang menyerang secara pribadi, dan ukuran yang dipergunakan BPN dalam menyatakan klaim tersebut. Dalam hal ini Bawaslu harus menggali dan meluruskan sudut pandang BPN tersebut.

Hal ini penting dilakukan Bawaslu dalam kaitannya dengan edukasi politik kepada masyarakat guna sempurnanya demokrasi. Masyarakat harus diberikan pemahaman secara jelas dan menyeluruh terkait dengan ukuran menyerang secara pribadi sehingga masyarakat sebagai konstituen tetap dapat mengkritisi jalannya kontestasi politik dalam hal menemukan referensi yang tepat dalam memilih.

Oleh:

Rio Christiawan Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya

Media Indonesia, 23 Feb 2019