Vonis Mati Dijatuhkan
Sumber Gambar: detik.com
Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat menghukum mati Herry Wirawan, terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap belasan santri di Bandung.
Putusan banding yang diketuai Herry Swantoro itu mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Bandung yang sebelumnya menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Herry Wirawan. Hakim banding juga membebankan kepada Herry Wirawan untuk membayar restitusi terhadap 12 korban senilai Rp 331 juta. Putusan hukuman mati itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.
Kejahatan yang dilakukan Herry Wirawan memang luar biasa. Kelakuan kejinya membuat korban trauma dan mengalami penderitaan berkepanjangan. Masa depan korban menjadi gelap karena kelakuan Herry yang memanfaatkan posisinya sebagai pendidik kepada anak didiknya.
Ini adalah relasi kuasa yang sangat tidak berimbang. Perbuatan Herry dilakukan dalam kurun waktu 2016-2021. Sebuah periode yang sangat panjang. Dengan dalih mengikuti perintah guru, Herry memerkosa para korbannya, yang saat kejadian masih berada di bawah umur.
Ketika kasus itu terbongkar, publik pun geram. Marah terhadap perilaku Herry. Suasana kegeraman publik itulah yang ditangkap majelis hakim banding. Vonis mati memang masih kontroversial. Pasal hukuman mati berulang kali diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dibenturkan dengan pasal mengenai hak untuk hidup. Namun, majelis hakim konstitusi masih menganggap penerapan hukuman mati itu sesuai dengan konstitusi.
Pro dan kontra soal hukuman mati masih akan berkepanjangan. Pendapat yang menolak hukuman mati menganggap hukuman itu selain melanggar hak hidup orang, juga berlawanan dengan prinsip hukum, yaitu penghormatan atas martabat manusia dan kemanusiaan.
Meski demikian, MK telah menguji pasal hukuman mati. MK menyatakan hukum mati tetap konstitusional. Oleh karena itu, putusan majelis hakim banding haruslah dihormati, termasuk kemungkinan untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Itulah proses hukum yang tersedia dalam negara demokrasi Indonesia. Pendekatan legalisme formal tetaplah harus dipegang.
Kita garis bawahi pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Putusan hukuman mati dan pembebanan restitusi kepada Herry tidak hanya untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga memastikan kepentingan masa depan korban.
Kekerasan seksual memang kian marak belakangan ini. Kecenderungan ini harus dihentikan. Upaya pencegahan harus terus dilakukan, termasuk percepatan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang marak, termasuk di sejumlah lembaga pendidikan. Bagaimana pemerintah dan DPRD menjalankan fungsi pengawasannya. Politik hukum pemerintah dan DPR harus berikhtiar menemukan instrumen guna mencegah terjadinya kekerasan seksual.
TAJUK KOMPAS ; Dewan Redaksi Kompas*
KOMPAS, 6 April 2022
Sumber : https://www.kompas.id/baca/tajuk-rencana/2022/04/05/vonis-mati-dijatuhkan
