Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Sinjai, Muh. Irfan; KPU RI Keliru
Sumber Gambar: http://kabar.news
Ada tiga struktur vertikal penyelenggara pemilu, yaitu KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Akan tetapi dengan melalui tulisan ini, hanya akan diuraikan secara singkat mengenai mekanisme pemberhentian anggota KPU Kabupaten, mengingat kasus demikian yang paling banyak memicu polemik, baik dari sesama penyelenggara maupun calon penyelanggara cadangan yang telah melakukan “pemanasan” di luar kelembagaan.
Adapun polemik yang seringkali berentetan dengan pemberhentian anggota KPU Kabupaten tersimpul dalam dua persoalan mendasar. Pertama, apa saja yang menjadi syarat pemberhentian secara tidak hormat bagi anggota KPU Kabupaten. Kedua, bagaimana mekanisme yang memenuhi due process of law terhadap pemberhentian anggota KPU Kabupaten.
Syarat Pemberhentian
Berdasarkan Pasal 37 ayat 2 UU Pemilu terang benderang bahwa satu-satunya syarat pemberhentian anggota KPU Kabupaten yang bisa langsung ditetapkan keputusan pemberhentiannya oleh KPU RI tanpa melalui sidang DKPP, adalah anggota KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu atau tindak pidana lainnya berdasarkan vonis pengadilan inkra dengan hukuman pidana penjara.
Selebihnya, syarat pemberhentian tidak hormat lainnya, semuanya harus melalui putusan DKPP. Masing-masing syarat-syarat pemberhentian itu, diantaranya: tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU Kabupaten; melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik; tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah; tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
Syarat pemberhentian anggota KPU Kabupaten yang harus melalui “pintu” DKPP sehubungan dengan kasus pemberhentian anggota KPU Kabupaten Sinjai (Muh. Irfan) dan Anggota KPU Kabupaten Soppeng (Andi Sri Wulandari) yang terjadi baru-baru ini. Jika ditelaah berdasarkan kajian teoritik tentang jabatan, tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran etik, yang berakibat pada tidak berkompetennya pula DKPP untuk menjatuhkan sanksi etik.
Hal itu disebabkan, dua kasus tersebut materi pelanggarannya untuk memenuhi sebagai syarat pemberhentian, berhubungan dengan syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten. Muh. Irfan dianggap tidak memenuhi sebagai calon anggota KPU karena tidak berintegritas berdasarkan rekam jejaknya sebagai penyelenggara pemilu, pernah melakukan pemalsuan tanda tangan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan pemasangan APK PPK dan juga lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota PPK, Form DA KWK rekapitulasi suara tingkat kecamatan tidak dimasukkan kedalam kotak suara pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2018. Sedangkan Andi Sri Wulandari tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten, karena pernah terdaftar sebagai anggota partai politik cq calon anggota legislatif 2014 yang belum melewati jeda lima tahun dus harus mengundurkan diri sebagai anggota partai politik.
Dua kasus tersebut adalah berhubungan dengan syarat calon anggota KPU Kabupaten yang tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran etik. Sebab pelanggaran etik terlimitasi dari status seseorang mulai menjabat hingga berakhir masa jabatannya. Etik bertujuan menjaga perilaku seorang pejabat (bukan calon pejabat) agar kelembagaannya tetap mendapat kepercayaan.
Sayangnya pemberhentian karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU Kabupaten berdasarkan UU Pemilu telah menjadi domain kompetensi DKPP (Pasal 38 ayat 1). Padahal yang demikian jauh lebih rasional, kalau KPU RI yang langsung menetapkan keputusan pemberhentian. Sebab selain tidak berhubungan dengan pelanggaran etik (bukan pelanggaran jabatan), juga KPU RI terikat dalam kewenangan untuk menganulir keputusannya jika dikemudian hari terjadi kekeliruan (contarius actus).
Maka jangan heran, sampai saat ini anggota KPU Kabupaten di daerah jauh lebih banyak yang takut pada anggota DKPP, ketimbang atasannya sendiri (KPU RI). Oleh karena semua gerak-gerik, tata laku, tindak perbuatan, DKPP full power dibandingkan KPU RI.
Mekanisme Pemberhentian
Beberapa kasus pemberhentian anggota KPU Kabupaten, DKPP pun tidak luput dari kekeliruan. Amar untuk perintah pemberhentian anggota KPU Kabupaten dibebankan kepada KPU Provinsi. Padahal pihak yang berwenang untuk melakukan pemberhentian itu, adalah KPU RI (Pasal 37 ayat 3 UU Pemilu).
Dengan segala keperkasaannya putusan DKPP, final dan mengikat, kekeliruan demi kekeliruan tidak dapat ia lakukan perbaikan. Bahkan dengan pongah, ada dari mereka yang mengatakan tidak dapat dipersoalkan segala produk hukum berupa keputusan pemberhentian yang membuntutinya melalui gugatan administrasi ke PTUN.
Dan tidak hanya itu yang keliru hingga menciptakan cacat prosedur dalam keputusan pemberhentiannya: Muh. Irfan dan Andi Sri Wulandari. Dalam batas waktu 7 hari sejak sanksi DKPP itu dibacakan, harus diberhentikan sementara lebih dahulu, sebelum dikeluarkan keputusan pemberhentian tetapnya dalam batas waktu 60 hari kerja yang dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja lagi, terhitung dari tanggal pemberhentian sementaranya (Pasal 39 ayat 6 UU Pemilu Junto Pasal 39 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan DKPP No. 3/2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu).
Muh. Irfan dan Andi Sri Wulandari nyatanya diberhentikan oleh KPU RI, padahal putusan DKPP menyatakan harus diberhentikan oleh KPU Provinsi Sul-Sel. Ini pertama kalinya putusan dapat dianulir oleh KEPUTUSAN. KPU Provinsi Sul-Sel menjadikan KPU RI sebagai tameng dalam ancaman gugatan administrasi. Dari pada KPU Provinsi Sul-Sel yang ditempatkan sebagai tergugat nantinya di PTUN Makassar, lebih baik kedua eks komisioner yang potensial mengajukan gugatan itu, berhadapan dengan KPU RI saja. Sebab melawan KPU RI, jelas butuh biaya yang mahal, karena gugatan itu harus didaftar di PTUN Jakarta.
Biarkan hukum mengalir sederas-derasnya, biarkan pihak yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan pada pranata hukum yang telah disediakan. Putusan DKPP yang keliru agar tetap terjaga marwahnya, maka PTUN yang harus mengoreksinya (bukan KPU RI). Dan pada saat yang sama, DKPP bersama dengan penyelenggara pemilu lainnya, jangan lagi anti dan kebal gugatan administrasi. Ini pelajaran berharga, majelis DKPP bukan malaikat, bukan Tuhan yang selalu maha benar. Ada masanya, PTUN bisa meluruskan salahnya prosedur administrasi dari satu lembaga ke lembaga yang lainnya.
