Aburizal Bakrie (ARB) Capres Golkar Gagal

 

Pemilu 2014 adalah momen sekaligus etape demokrasi yang ditunggu-tunggu oleh para politisi kawakan. Untuk meraih kursi singgasana kekuasaan menjadi orang nomor satu di Republik ini. Karena itu, bukan hal yang mengagetkan jika beberapa partai besar telah curi start. Lebih awal menobatkan calon-calonya untuk bertanding 2014 nanti.

Golkar sebagai partai besar, untuk menandingi partai Demokrat yang hingga saat ini belum memunculkan figur-figurnya. Cepat gegas menobatkan calon nomor sattunya.

Golkar Sudah tidak ingin lagi dipecundangi untuk kedua kalinya. Muncul anggapan Capres Golkar JK–Win dulu dijustifikasi terlalu lelet mendeklarasikan JK sebagai Capres 2009. Maka dari itu berdasarkan hasil Rapimnas IV Partai Golkar di Jakarta akhir Oktober lalu. Abu Rizal Bakrie langsung dinobatkan sebagai Capres tunggal. Golkar tak ingin mengalami pengalaman pahit kedua kalinya. Di saat kandidat yang diusungnya tidak terpilih.

Tanpa lagi ada embel-embel lainnya. Pokoknya ARB-lah katanya, yang dapat mendongkrak Golkar sebagai partai besar. Untuk kembali membahana dalam dunia perpolitikan. Kemenangan Golkar harus kembali digaungkan, seperti sedia kalah ketika para tokoh-tokohnya bernostalgia, “suara Golkar konon katanya adalah suara Rakyat”.

Perlu dibuktikan kiranya kalau Golkar adalah partai yang dengan mudah merebut simpati publik. Untuk saat ini, hampir semua partai, termasuk partai Golkar berada dalam barisan, yang  mengalami “deviasi politik”. Semakin sulit ada pemilih yang sangat lekat hatinya dengan partai (identification party). Hasil riset LSI baru-baru ini, membuktikan bahwa rata-rata orang tua tidak menginginkan lagi anaknya terjun kedalam dunia politik. Lingkaran Survei Indonesia (LSI Network), menunjukan total responden yang tak ingin menjadi wakil rakyat sebesar 56,43 persen. Sebaliknya, hanya 37,62 persen yang menyatakan ingin diri atau anggota keluarganya menjadi anggota DPR. Kondisi ini adalah tamparan “keras” untuk semua partai yang tidak menjalankan fungsinya. Dalam menyalurkan dan menyerap aspirasi rakyat. Para politisi dianggap telah mencoreng sendiri partainya. Dengan tindakan tak bermoral (amoral), serta praktik korupsi tanpa malu-malu.

Manuver di istana adalah pelajaran berharga juga bagi partai Golkar. Golkar rupanya sebagai partai besar tidaklah bersih-bersih amat. Berdasarkan laporan Dipo Alam beberapa bulan yang lalu. Bocoran Dipo Alam justru menobatkan partai Golkar pengusung Kepala daerah, sebagai partai peringkat pertama  “terkorup” dari semua Kepala Daerah yang diusungnya. Indikasi korupsi Dipo Alam diperoleh berdasarkan surat keterangan izin pemeriksaan tindak pidana korupsi yang diberikan oleh Presiden SBY kepada kepala daerah untuk diperiksa. Tidak menutup kemungkinan bahagian isu politik yang dikemas oleh Dipo Alam ini. Tentunya memengaruhi kepercayaan rakyat. Terhadap partai kuning berlambang pohon beringin itu. Kian hari nampaknya partai Golkar juga bermain dalam ranah “political corruption.”

Partai Golkar harus hati-hati. Untuk selalu mengatakan sebagai partai yang matang, memiliki kolektivitas kader kuat, hingga ke daerah-daerah. Untuk tingkat nasional Golkar memang bukan partai pemerintah. Tetapi dalam skala lokal, hampir banyak kepala daerah adalah pemimpin yang diusung oleh Golkar. Dalam konteks ini kehebatan Golkar adalah bagai “pisau yang bermata dua”. Golkar sebagai the ruling party untuk tingkat lokal malah terjebak dalam pusaran “budaya” korupsi. Budaya korupsi yang terdesentralisasi. Kalau ceruk pemilih diukur dari tingkatan elit jelas karir golkar dalam posisi tersebut sudah tamat di tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota), alias god bay sang Pohon Beringin.

Ada sedikit lilin harapan rupanya kemarin sempat memacu “adrenalin” untuk para politisi dan kader-kader Golkar dengan hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang diumumkan 14 Oktober lalu. Golkar diprediksi memenangi Pileg dengan 21% suara. PDIP diprediksi meraih 17,2% suara, Demokrat 14%, Gerindra 5,2%, Nasdem 5%, dan partai Islam (PKS, PPP, PAN, PKB, dan PBB) di bawah 5%. Hasil survei tersebut menunjukkan Golkar menggeser Partai Demokrat, pemenang Pemilu 2009. Tapi tunggu dulu, ternyata ARB harus mengelus dada, miris, dirinya tidak terlalu dipercaya oleh publik sebagai Capres yang diusung oleh partai yang berlambang pohon beringin itu. Meningkatnya elektabiltas partainya berdasarkan survey. Justru tidak berbanding lurus dengan elektabiltas dirinya sebagai orang yang dinomorsatukan oleh partai Golkar.

Sebuah keganjilan di saat yang sama malah hasil survey diwaktu itu. ARB diungguli oleh Prabowo dan Megawati. Ini mengindikasikan Golkar yang menjustifikasi dirinya sebagai partai yang matang. Hanya dipilih berdasarkan simbol  kekuningan partainya saja. Sementara untuk figur yang diangkat. Golkar dianggap salah pilih tokoh, dengan melupakan sosok lain seperti JK.

Sebenarnya, jika kita hendak fair terhadap ARB. Bukan juga menyalahkan hasil Rapimnas kemarin. Tetapi beberapa kesalahan politik ARB dalam kasus lumpur Lapindo yang harus memaksa pemerintah SBY mencairkan anggaran APBN untuk ganti rugi korban lumpur Lapindo. Dipandang oleh para pemerhati lingkungan, akademisi dan beberapa tokoh politik. ARB-lah tokoh sentral lapindo telah “cuci tangan” dari kesalahan-kesalahannya. Konklusinya, ARB telah divonis oleh publik sebagai pribadi yang lari dari  tanggung jawab.

Lalu kira-kira apa yang dapat dijadikaan tameng oleh ARB, sehingga tetap pasang badan. Katanya tetap memiliki keyakinan kuat untuk dipilih dalam perhelatan demokrasi 2014 nanti ? jawabannya adalah “kekayaan”. ARB  adalah pengusaha terkaya, yang mampu menyediakan anggaran buat kader-kadernya. Dengan memakai dwi fungsi partai—–dwi fungsi pengusaha. Golkar yakin dapat meraup suara pada pemilu 2014 kelak.

Namun lagi-lagi patut dipertanyakan, harapan itu. Untuk partai Golkar dan ARB-nya. Bukankah berdasarkan laporan berbagai media massa di Jakarta, utang 10 perusahaan Grup Bakrie hingga kuartal I tahun 2012 dalam rupiah mencapai Rp 21,4 triliun, dengan utang jatuh tempo tahun ini Rp 7,1 triliun ? Belum lagi utang dalam dolar AS tercatat 5,7 miliar, dengan utang jatuh tempo tahun ini 275 juta dolar AS. Menurut laporan keuangan kuartal I tahun 2012, ada 3 perusahaan dengan utang jumbo, yakni Bakrie and Brothers Tbk dengan total utang Rp 8,6 triliun dan jatuh tempo 2012 Rp 2,3 triliun, PT Bumi Resources Tbk 3,69 miliar dolar AS dengan total jatuh tempo  62 juta dolar AS, dan PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS) berutang 295 juta dolar AS, dengan jatuh tempo 12 juta dolar AS. Kasus dan utang menumpuk itu jelas memiliki pengaruh untuk tingkat kepercayaan kalangan bisnis dan pengusaha, termasuk masyarakat calon pemilih, terhadap kredibilitas ARB.

Tantangan lain yang harus segera dipikirkan oleh Golkar, dan teristimewa buat ARB. Adalah tenggelamnya popularitas ARB dibandingkan calon-calon lain. Yang sedari awal sudah populer. Seperti Megawati, Ani Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Wiranto. Demikian halnya dengan nama ARB yang berdasarkan eksplorasi tokoh-tokoh  yang dilakukan oleh LSI (Januari-Mei 2012) dan wawancara dengan opinion leader dilakukan (Juni-Oktober). Hasilnya, nama ARB sama sekali hilang dalam penilaian kandidat yang dipilih oleh hasil survey dari tingkat elit. Justru orang-orang yang tidak memiliki kendaraan partai, yang dianggap sebagai “lalat pengganggu”. Seperti Mahfud MD (denga poin 79), Jusuf Kalla (dengan poin 77) dan Dahlan Iskan (dengan poin 76) memecundangi calon-calon Presiden yang diusung oleh partai. Hanya nama Prabowo yang sempat mencuri nilai 60 dari survey tingkatan elit. Itupun berada di bawah posisi Mahfud, JK dan Dahlan Iskan.

Sepertinya Golkar untuk melewati tantangan itu, menuju 2014. Dalam meraih singgasana kekuasaan. Tidak hanya sekedar harus “lompat pagar”. Golkar butuh kerja keras, butuh ijtihad politik, dan perjuangan yang menguras keringat. Ataukah tidak salah kiranya, jika saya mengatakan kemenangan Golkar butuh keajaiban. Butuh mu’jizat.

Kalau toh garis takdir ada di tangan ARB. Tentu harapan rakyat, jelas menginginkan ada perubahan dalam segala aspek (ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan kemananan) yang lebih baik dibandingkan hari ini.

Damang Averroes Al-Khawarizmi

Alumni Magister Hukum Universitas Muslim Indonesia, Buku yang telah diterbitkan diantaranya: “Carut Marut Pilkada Serentak 2015 (Bersama Muh. Nursal N.S), Makassar: Philosophia Press; Seputar Permasalahan Hukum Pilkada dan Pemilu 2018 – 2019 (Bersama Baron Harahap & Muh. Nursal NS), Yogyakarta: Lintas Nalar & Negara Hukum Foundation; “Asas dan Dasar-dasar Ilmu Hukum (Bersama Apriyanto Nusa), Yogyakarta: Genta Press; Menetak Sunyi (Kumpulan Cerpen), Yogyakarta: Buku Litera. Penulis juga editor sekaligus pengantar dalam beberapa buku: Kumpulan Asas-Asas Hukum (Amir Ilyas & Muh. Nursal NS); Perdebatan Hukum Kontemporer (Apriyanto Nusa); Pembaharuan Hukum Acara Pidana Pasca Putusan MK (Apriyanto Nusa); Praperadilan Pasca Putusan MK (Amir Ilyas & Apriyanto Nusa); Justice Collaborator, Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Amir Ilyas & Jupri); Kriminologi, Suatu Pengantar (A.S. Alam & Amir Ilyas). Adapun aktivitas tambahan lainnya: sebagai konsultan hukum pihak pemohon pada sengketa hasil pemilihan Pilkada Makassar di Mahkamah Konsitusi (2018); pernah memberikan keterangan ahli pada sengketa TUN Pemilu di PTUN Kendari (2018); memberikan keterangan ahli dalam pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (2019); memberikan keterangan ahli dalam Kasus Pidana Pemilu di Bawaslu Kota Gorontalo (2019); memberikan keterangan ahli dalam Kasus Pidana Pemilu di Bawaslu Kabupaten Buol, SUlawesi Tengah (2019); memberikan keterangan ahli dalam kasus pidana pemilu di Pengadilan Negeri Kendari (2019); memberikan keterangan ahli mengenai tidak berkompetennya PTUN mengadili hasil pemilihan umum DPRD di PTUN Jayapura (2020); memberikan keterangan ahli dalam sidang sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Mamuju (September 2020) Terkait dengan Penerapan Pasal 71 ayat 2 sd ayat 5 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

You may also like...