Sudah demikian akrab dalam hukum pidana dengan principat-nya[1] “tidak ada pidana tanpa Undang-Undang.” Senada dengan itu dalam hukum tata negara[2] juga sering diperdengarkan adagium “tidak ada wewenang tanpa Undang-Undang.” Dari dua postulat hukum tersebut,...
Teori fiksi hukum menyatakan bukan hanya manusia semata bisa dianggap sebagai pemangku hak dan kewajiban. Tetapi badan hukum pun juga menjadi pemangku hak dan kewajiban. Maka terkait dengan itu lembaga-lembaga negara, seperti: eksekutif, legislatif,...
Salah satu ukuran negara demokrasi adalah keberadaan partai politik. Sejumlah tesis menguatkan posisi sentral parpol sebagai pilar demokrasi. Sebagai institusi demokrasi, Pasal 11 Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 (sebagai perubahan atas UU...
Tidak berselang lama setelah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencanangkan “9 Agenda Prioritas” yang dikemas dalam program “Nawacita”. Poin keempat Nawacita tersebut adalah...
Keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam Pasal 119 sampai Pasal 149 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) No. 17 Tahun 2014 membawa setumpuk harapan pulihnya marwah dan wibawa Dewan setelah sekian lama babak...
Korupsi politik terkait dengan kuasa jabatan yang melekat pada seseorang. Kuasa jabatan itu bisa berasal dari jabatan politik di partai politik, serta kuasa jabatan yang melekat sebagai pejabat/penyelenggara negara. Kuasa jabatan itu digunakan untuk...
More
