Tampaknya, polemik calon tunggal pada beberapa daerah di tengah persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Desember 2015 sangat menguras pikiran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Resep ampuh untuk mengatasi hal ini belum juga...
Adagium yang cukup populer dikalangan para yuris: het recht hintk achter de feiten— hukum berjalan tertati-tati di belakang kenyataan —- kini menemukan validitasnya dalam Undang-Undang Pilkada. Alih-alih Undang-Undang a quo bermaksud melakukan upaya preventif...
Pilkada serentak terancam gagal, rasa pesimisme itu rasanya tidaklah berlebihan, sebab kini kondisi faktual membuktikan bahwa terdapat empat daerah yang hanya memiliki satu Calon Kepala Daerah, dan telah dipastikan oleh KPUD di daerah tersebut...
Sebuah kesyukuran disela-sela kesibukan yang menyita waktu saya akhir-akhir ini, tak urung kemudian harus menjadi vakum untuk selalu saja meluangkan waktu agar menuangkan berbagai ide dalam beberapa tulisan. Penyebabnya, tidak lain berkat karib dekat...
Res Judicata Pro Veritate Habetur. Bahwa jika terdapat pertentangan antara putusan pengadilan dengan bunyi undang-undang maka diutamakan bunyi dari putusan pengadilan itu. Maka terkait dengan pro dan kontra, pasal pembatasan dinasti politik dalam hal...
Bagi siapa saja yang berpikir normal, menjadi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pekerjaan dengan risiko tinggi. Mengapa? Satu di antara banyak alasan, karena jabatan pimpinan KPK ibarat \”bertaruh dengan maut\”, dan risikonya adalah...
More
