Revisi, Remisi, dan Korupsi
Kontroversi terhadap pengetatan bersyarat remisi narapidana korupsi kembali mengemuka menyusul pernyataan Kemenkum HAM. Rencananya, Yasona Laoly akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Over capacity di lembaga pemasyarakatan (Lapas) menjadi salah satu alasan bagi Yasona, ingin mempermudah syarat remisi bagi semua narapidana, tak terkecuali kasus korupsi.
Sumber Gambar: poskotanews.com
Batasan Remisi
Soal tindak pidana korupsi yang telah digolongkan dalam multy endemic crime, structural crime, seriously crime atau extra ordinary crime, kita semua sudah pastinya sepakat. Beda halnya kalau ada pihak yang tiba-tiba membenarkan narapidana korupsi layak mendapatkan remisi dengan mudah. Pastilah, lebih banyak yang menolak dan mengecamnya.
Terkait substansi Peraturan Pemerintah (PP) a quo, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Pertama, remisi adalah suatu kompensasi (reward) yang diberikan kepada narapidana berupa hak pengurangan masa hukuman. Pemberian remisi bagi narapidana, biasanya berlangsung pada saat hari raya keagamaan dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan.
Kedua, remisi sebagai reward, maka konsekuensi hukumnya terikat oleh syarat abstraktif berhasil tidaknya narapidana menjalani proses pembinaan. Itulah kemudian yang mendasari syarat mutlak pemberian remisi, kalau narapidana harus berkelakuan baik.
Pada galibnya narapidana korupsi berdasarkan PP tersebut, Ia ditambahkan persyaratan untuk mendapatkan remisi, yaitu jika bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collaborator) dan telah membayar lunas denda, serta uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
Syarat tambahan ini pada sesungguhnya telah keluar dari filosofi pemasyarakatan, sebab ukuran kelakuan baik per see, tiada lain kepatuhan dan ketaatannya mengikuti semua tahapan pembinaan, seperti: menjalankan tata tertib pemasyarakatan, rajin beribadah, rela mendonorkan darahnya, dan lain-lain.
Apa yang terjadi kalau terdapat narapidana korupsi notabene pelaku tunggal? Mustahillah ia akan menjadi justice collaborator. Dan jangan tanyakan kalau diantara mereka ada yang bersikap acuh tak acuh, tak mau beribadah lagi karena toh tidak akan mendapatkan remisi, buat apa pula mendonorkan darah kalau tidak ada timbal baliknya berupa remisi.
Alih-alih tujuan utama pengetatan remisi bagi koruptor, untuk meningkatkan gradasi penjeraan, namun di tataran das sein syarat tambahan tersebut malah mengeliminir tujuan utama pemasyarakatan; menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik lagi bertanggung jawab.”
Ketiga, banyak kalangan yang berpendapat kalau dasar pengetatan remisi bagi narapidana korupsi, yaitu penjeraan. Benarkah? Paradigma semacam ini perlu diluruskan, sebab terjadi misunderstanding ihwal batas-batas untuk memberikan “efek jera” terhadap pelaku tindak pidana.
Pada asasnya, penjeraan kepada pelaku kejahatan “terkunci” melalui ancaman pidana saja, entah dengan pidana mati, penjara, kurungan, atau denda. Bukan dalam konsepsi pemasyarakatan. Sehingganya, jika terdapat pelaku tindak pidana korupsi divonis dengan hukuman penjara, maka bentuk penjeraan; hilang kemerdekaannya. Dan perlulah dipahami, bahwa yang memiliki otoritas dapat menghilangkan kemerdekaan itu, bukan pegawai Lapas, bukan Presiden, bukan Menteri, bukan DPR, melainkan vonis inkra pengadilan.
Keempat, skop kajian kriminologi in concreto reaksi masyarakat atas kejahatan, yaitu penology, ilmu yang mempelajari tentang penghukuman, Charles F. Abel dan Frank H. Marsh dalam “Punishment and Restitution: A Restitutionary Approach to Crime and the Criminal” terkenal dengan semboyan pemidanaan(nya): “hukuman diterapkan kepada pelaku kejahatan berdasarkan gradasi kejahatan yang dilakukannya.”
Hukuman yang dimaksud di sini, hanya sebatas hukuman mati/penjara/kurungan yang harus dijalani atau denda yang harus dibayar oleh terpidana, tidak termasuk dalam pengertian membatasi hak narapidana (berupa pengetatan remisi) berdasarkan gradasi kejahatan yang pernah diperbuatnya.
Berpikir Mundur
Waktu silih berganti, kita mengaku-ngaku sudah tiba di era modern, lengkap dengan kemajuannya di segala lini. Namun tanpa disadari, masih banyak diantara kita menganut teori pemidanaan klasik. Harapan masih bersimpuh pada hukum yang bermotifkan balas dendam, tangan dibayar tangan, darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa.
Kebencian yang berlebihan (overhate) terhadap koruptor, memaksa kita untuk berpikir mundur, barbarian. Berpikir tanpa perenungan yang mendalam, sehingga diantara kita lebih senang menciptakan labelisasi dan stereotip “penjahat seumur hidup.” Koruptor harus dihukum sekejam-kejamnya, ia harus ditimpakan derita seumur hidupnya. Inilah overkriminalisasi.
Seakan-akan kita menjadi lupa, bahwa labelisasi semacam itu hanya akan menambah kuantitas koruptor. Sebagai eks-narapidana, tak ada masyarakat yang mau menerimanya. Ia dibenci, dicaci, dikucilkan, dendam kembali terliputi, hidup untuk menjadi penjahat ibarat takdir yang harus diterima.
Parum Est Coerce Improbos Poeno, Hisi Boos Effecias Diciplina. Tidak ada manfaatnya mempidana orang yang jahat bila kita tidak dapat membuat mereka menjadi orang yang baik dengan memberi pelajaran tata tertib. Saatnya merenungkan kembali, peringatan keras yang pernah dilontarkan oleh Winston Churchill: “jika ingin mengetahui sampai dimana peradaban bangsamu, maka tengoklah bagaimana ia memperlakukan narapidananya.”
