Menyoal Perppu Hukuman Kebiri
Sederhana, tetapi agak rumit memahami Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang telah disahkan oleh pemerintah. Walau hanya terdapat dua pasal pokok yang mengalami perubahan, yaitu Pasal 81 dan Pasal 82 UUPA.
Dalam Perppu tersebut, terdapat dua hal yang fundamental untuk diperhatikan: (1) Golongan pelaku yang diperberat hukumannya, plus dengan hukuman tambahan serta sanksi tindakan yang berlaku bagi pelakunya; (2) Jenis kekerasan seksual sebagai akibat perbuatan pidananya, dan dapatnya pula dikenakan hukuman tambahan dan sanksi tindakan bagi pelaku-nya.
Menjadi penting untuk dipahami, bahwa Pasal 81 Perppu a quo adalah kekerasan seksual terhadap anak yang terkualifikasi sebagai delik persetubuhan. Sedangkan pada Pasal 82, merupakan delik pencabulan. KUHPidana, UUPA, dan Perppu tersebut, tidak terdapat penjelasan tentang perbedaan kedua jenis delik ini.
Hanya bisa ditemukan dalam Pasal 289 RUU-KUHPidana yang menegaskan bahwa “Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.” Sedangkan arti lebih lanjut dari delik persetubuhan, Hamzah (2009: 15) memberikan makna: “bahwa yang dimaksud melakukan persetubuhan adalah terjadi hubungan biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut.”
Sederhananya, delik pencabulan tidak perlu terjadi hubungan biologis, tetapi sentuhan, kontak fisik, seperti meraba bagian sensual yang menyebabkan bangkitnya “birahi” sudah dapat memenuhi kekerasan seksual yang berkualifikasi sebagai delik pencabulan. Itulah sebabnya, dalam Perppu tersebut, hanya pada delik persetubuhan terhadap anak, yang dapat dikenakan sanksi tindakan berupa kebiri kimiawi dan pemasangan cip yang diikuti rehabilitasi. Sedangkan delik pencabulan terhadap anak, sanksi tindakannya berupa pemasangan cip saja yang diikuti dengan rehabilitasi pelaku, tidak dikenakan hukuman kebiri. Dalam ratio legis-nya, memang pantas delik persetubuhan dikenakan hukuman “kebiri kimiawi,” sebab ekstrimnya dapat dikatakan kalau “alat kelamin” pelaku telah menjadi instrumen kejahatan. Sedangkan pada delik pencabulan, ‘alat kelamin” pelaku tidak dijadikan sebagai instrumen kejahatan.
Sumber Gambar: bisnis.com
Penambahan Ketentuan
Dalam Perppu a quo, penambahan ketentuannya terletak pada golongan si pelaku tindak pidananya; dan akibat dari perbuatan si pelakunya. Pertama, berdasarkan golongan pelakunya dapat diperberat hukumannya, yang ditambah 1/3 dari ancaman pidana penjara (dari 5 sd. 15 tahun), dan 1/3 dari ancaman denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00: kalau dilakukan oleh orang dekatnya (diantaranya: orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak); termasuk yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama (pelaku turut serta); juga termasuk pelaku yang pernah dipidana (residivis) karena melakukan delik persetubuhan atau delik pencabulan yang korbannya adalah anak. Kedua, berdasarkan akibat dari perbuatan si pelaku tersebut, dapat dikenakan pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,yang jika perbuatannya menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.
Hukuman kebiri (dan dapat pula dengan pemasangan cip) yang diikuti masa rehabilitasi kepada pelaku, hanya dapat dikenakan bagi pelaku delik persetubuhan anak pada pelaku residivis dan pelaku yang akibat dari perbuatannya, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Golongan ini, masih juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Sedangkan untuk delik pencabulan pada anak, kendatipun hukumannya dapat diperberat baik dari segi pelaku (ditambah 1/3 ancaman penjara dan denda; vide; Pasal 82 ayat 1) maupun dari segi akibat perbuatannya itu (hukuman mati, seumur hidup, penjara (paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun), termasuk dengan pidana tambahan dengan pengumuman identitas pelaku, si pelaku tidak dapat dikenakan hukuman kebiri, sebab dalam Perppu tersebut hanya menentukan hukuman pemasangan cip diikuti rehabilitasi bagi pelaku delik pencabulan terhadap anak.
Dalam konteks terdapat pelaku kekerasan seksual anak (pencabulan atau persetubuhan), ternyata bukan pelaku yang memiliki kedekatan dengan anak, bukan juga residivis, tidak pula sampai menimbulkan akibat dari perbuatannya itu sebagaimana yang ditentukan dalam Perppu a quo, kepadanya hanya dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Yaitu penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kepada si pelaku tidak dapat dikenakan sanksi tindakan berupa kebiri, termasuk tidak dapat dikenakan hukuman berupa pemasangan cip. Namun si pelaku dalam kelas demikian, masih dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitasnya sebagai terpidana kekerasan seksual terhadap anak.
Kapan Hukumannya?
Bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, hukuman kebiri, termasuk kalau hendak pula dilaksanakan hukuman bagi pelaku berupa pemasangan cip, dapat dijalankan setelah si pelaku itu selesai menjalani masa pemidanaan. Dua tahun kepadanya bisa dilakukan masa hukuman pengebiran dan pemasangan cip, yang diikuti pula dengan rehabilitasi atas pelaku tersebut.
Berbeda dengan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, tidak ada hukuman kebiri baginya, tetapi memungkinkan untuk dikenakan hukuman dalam sanksi tindakan berupa pemasangan cip. Bisa pemasangan cip tersebut kepada si pelaku di saat menjalani masa pemidanaan (di penjara), bisa setelah selesai menjalani masa pemidanaannya, bisa pula pemasangan cip berlangsung sejak dari masa pemidanaan hingga si pelaku selesai menjalani pemidanaan (cip itu masih terpasang di badannya). Soal waktu kapan berakhirnya pemasangn cip bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, Perppu tersebut tidak mengaturnya. Oleh karena itu, kiranya kalau Perppu ini disetujui oleh DPR, dan telah ditingkatkan menjadi Undang-Undang, revisi atas ketentuannya harus menentukan kapan berakhirnya pemasangan cip bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Sebab menjadi ganjil, kalau hukuman kebiri dan pemasangan cip atas pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak saja ada batas hukumannya, tetapi di sisi lain untuk jenis kekerasan seksual yang dikualifisir sebagai delik pencabulan terhadap anak, tidak tegas limitasi hukuman pemasangan cip bagi pelaku-nya.*
