Rasuah Ketua DPD
Masih ingat perseteruan KIH dan KMP waktu itu dalam memperebutkan formasi pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Bagi Irman Gusman (IG) kemenangan sudah direngkuhnya sebelum terjun di medan laga, 100 persen pasti dirinya akan terpilih, oleh karena dua koalisi yang lagi bersitegang sama-sama mencalonkan namanya sebagai ketua DPD.
Bak panah yang melesat tajam dari busurnya, begitu dengan lancarnya IG melenggang terpilih sebagai ketua DPD. Nasib dan takdir tidak ada yang tahu, kurang lebih dua tahun, tampaknya “kursi manis” yang dimiliki IG harus dilepaskan, sebab dirinya kadung ketimpa sial, aksis bejatnya tercium oleh komisi anti rasuah.
Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada tanggal 16 September 2016, sekitar pukul 22.15 WIB, KPK mengamankan uang Rp 100 juta. Diduga, uang itu merupakan pemberian dari XSS bersama MMI, dan WS kepada IG terkait pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh Bulog kepada CVSB pada tahun 2016 untuk Provinsi Sumatera Barat.
Sumber Gambar: xcoid.com
Rasuah DPD
Rasuah yang menimpa Ketua DPD (IG) itu, pada akhirnya melengkapi catatan buram fungsi kekuasaan negara (Trias Corruptica), semua pada terseret dalam pusaran korupsi. Ini ujian maha berat yang harus ditanggung oleh lembaga yang mengatasnamakan perwakilan daerah itu.
Di tengah misi dan perjuangan anggota DPD mendapatkan posisi yang sejajar dengan DPR dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, malah dihinggapi “petir malam” rasuah oleh pucuk pimpinannya sendiri. Belum saja mendapatkan kedudukan yang kuat, sudah menghianati amanah rakyat (korupsi), apalagi kalau gerbong fungsi dan kewenangan itu sudah dimiliki semuanya, mungkin korupsinya bakal menjadi-jadi.
Lalu, jika demikian ceritanya, apakah memang layak badan perwakilan daerah ini (DPD) dibubarkan sebagaimana yang dianjurkan oleh salah satu politisi PKB. Konon DPD sebaiknya dilebur saja dalam keanggotaan DPR. Saya kira ini pernyataan konyol yang tiada pertimbangan, sebuah pernyataan yang merasa frustrasi, ibarat tikus dalam lumbung padi yang menganjurkan bakar semua (lumbung dan tikusnya). Padahal sebijak-bijaknya harapan, adalah buang tikusnya, manfaatkan lumbungnya yang masih tersisa.
Paling tidak, terdapat dua alasan dibalik kasus ini mengapa DPD tetap menjadi penting untuk dipertahankan. Pertama, DPD merupakan penjelmaan negara kesatuan RI, atas kepentingan dan hak-hak kedaerahan yang tidak boleh dianaktirikan oleh pusat. Sebuah kondisi sosio-historis bahwa sejak dahulunya, pernah ada pemberentokan daerah seperti PRRI dan Permesta yang bisa diredam sebagai gejolak separatism berkat hadirnya DPD sebagai kamar kedua perwakilan rakyat. Kedua, pun pada kenyataannya sangkaan korupsi yang menyeret IG, bukanlah kesalahan lembaga (DPD), sebab tujuan dihadirkannya lembaga merupakan “fiksi hukum” yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya.
Penting untuk dipahami dalam konteks ini, bahwa antara jabatan dan pemangku jabatan merupakan dua hal yang berbeda. Jika pada akhirnya pejabat melakukan perbuatan yang menyalahi tugas dan kewenangannya, tanggung gugat terletak pada pemangku jabatan itu sendiri yang telah menjadi “wakil” dari jabatan tersebut. Ringkasnya, IG harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya di hadapan hukum, tanpa tendeng aling-aling berlindung di balik jabatannya. Tidak ada impunitas bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana, impunitas continuum affectum tribuuit delinquendi.
Marwah DPD
Kini, DPD yang sudah terlanjur buruk citranya gara-gara pucuk pimpinannya tersangka dalam kasus gratifikasi. Apabila serius mengembalikan marwahnya, tanggung jawab akan hal itu, berada di tangan Badan Kehoramatan DPD.
Jika DPD ingin menyelenggarakan siding pleno terlebih dahulu untuk menentukan nasib IG, saya kira jalan ini terlalu panjang dan bisa berakibat gradasi kepercayaan publik semakin di titik nadir. Seyogianya DPD mempercayakan kepada badan kehormatannya, agar segera mengambil langkah dini, sidang peradilan etik untuk IG harus secepatnya digelar, segeralah menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian bagi IG dari jabatannya sebagai ketua ex-officio anggota DPD. Jalan ini setidak-tidaknya akan merehabilitasi kepercayaan publik jikalau DPD memang lembaga yang masih tetap dalam code of conduct-nya.
Putusan peradilan etik adalah dua hal yang saling terpisah dengan proses pidana. Sekalipun IG diberhentikan, itu demi dan semata-mata menjaga marwah dan kursinya dari kepercayaan sejuta rakyat Indonesia. Di samping itu proses pidananya yang digawangi oleh KPK tetap harus berjalan.
Dalam aras pemidanaan, due process of law, kasus penyuapan yang menimpa IG, hampir dipastikan riwayat politik anak kelahiran padang panjang itu akan berakhir di sini. Cukup disayangkan, dengan nilai suap yang tergolong rendah (Rp. 100 juta) IG terlalu berani mempertaruhkan jabatannya. Apalagi IG dikenal sebagai politisi kaya, rasa-rasanya dengan nilai uang yang sekecil itu tidaklah sebanding dengan jumlah kekayaannya.
Tetapi apapun itu, suap tetaplah suap, korupsi tetaplah korupsi. Tidak ada pejabat yang memanggul nama “wakil rakyat” pernah bebas ketika diawali oleh Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Semuanya berakhir terbukti tindak pidana rasuahnya, dan dinyatakan bersalah melalui palu godam hakim pengadilan tindak pidana korupsi.
Di awal-awal, tersangka yang diwakili oleh kuasa hukumnya kerap kali melakukan pembelaan di hadapan publik (media), dirinya tiada bersalah. Simaklah pernyataan kuasa hukum IG yang menyatakan kalau instrumen kejahatan berupa “uang sogokan” itu yang diberikan oleh XSS bersama MMI, dan WS kepada IG, ia tidak menerimanya, uang bernilai Rp. 100 juta tersebut konon hanya diletakkan di atas meja, dan IG tidak pernah menyetujui untuk menerimanya.
Siapa sangka, siapa tak menduga, pembelaan semacam ini sudah menjadi alasan klasik yang sering didendangkan oleh banyak tersangka korupsi yang terjaring oleh aksi sadap KPK. Pun pada akhirnya begitu persidangan dihelat, segala rekaman pembicaraan antara penyuap dan yang disuap disajikan di meja persidangan. Ujung-ujungnya nilai dan kekuatan pembuktian amat bersesuaian dengan semua element (bestandel) yang didakwakan kepadanya.*
Ini soal waktu saja, wait and see, KPK telah berkerja berdasarkan Standar Operational Procedure (SOP). Tersangka yang selanjutnya diseret dalam kursi pesakitan terdakwa, hanyalah nota pembelaan yang dapat menolongnya, di hukum berat atau ringan, pastinya hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang lebih tahu hal itu. Ketua DPD tersangka rasuah, KPK kembali menuai simpati publik, tetapi DPD malah dicaci maki. Maka, segeralah kembalikan marwah dan kehormatan DPD.*
