Hak Anak di Persimpangan

Peringatan hari anak nasional mestinya menjadi momentum introspeksi diri seluruh bangsa  Indonesia dalam menghormati, menghargai, menjamin hak-hak anak tanpa diskriminatif, memberikan yang terbaik buat anak, menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Tahun 1984 pertama kali gelora peringatan itu dideklarasikan. Artinya, hingga saat ini, evaluasi catur sukses pemenuhan hak-hak anak sudah terbilang menua, yakni 32 tahun. Sekelumit catatan kelam pelanggaran terhadap hak anak, kini seharusnya memukul rasa welas asih kita semua.

Acapkali hati teriris sembilu, bola mata akhirnya meniti membasa, dikala menyaksikan satu-persatu kasus bermunculan yang melibatkan anak-anak. Ada banyak anak-anak di negeri ini yang menjadi korban kedigdayaan oleh orang dewasa. Ada juga anak-anak yang tiba-tiba berperangai jahat, membunuh dan memperkosa anak seusianya.

Sumber Gambar: theindonesiatimes.com

Dengan cara apakah kita memperingati hari anak nasional? Bukankah yang namanya perayaan, mestinya sehaluan dengan kesuksesan yang dapat membuat kita menjadi tersenyum bahagia? Bukan kesedihan, bukan kepiluan.  Ataukah ini sudah menjadi sifat manusia, lebih gampang merekam dalam memorinya hanya yang berbau kegagalan. Seperti gagalnya aparat penegak hukum dan KPAI melakukan pengawasan, sehingga masih saja terjadi kekerasan terhadap anak yang berujung pada kematian.

Tahun boleh berganti, tetapi masih saja terulang kasus serupa, ada anak perempuan mungil yang mati mengenaskan dibunuh oleh ibu angkatnya. Ada anak yang mati seketika karena kebengisan ayah kandungnya sendiri. Ada pula anak yang diperkosa ramai-ramai, bukan hanya melibatkan orang dewasa, tetapi dengan anak-anak seusianya pula.

Belas kasih kemudian yang berbuah empati memenuhi jaringan sosial dalam rupa hastag untuk sang korban, apakah cukup sampai di situ keprihatinan kita dengan datangnya berita duka yang menewaskan satu persatu tunas bangsa di negeri ini? Dan lagi-lagi, yang seperti inikah harus dirayakan?

Mungkin dan boleh jadi perayaan ini lebih pantas untuk dikenang sebagai duka-pilu yang jangan lagi berulang dikemudian hari. Biasanya kita menghelat peringatan hari kematian seorang pahlawan, dimaknai untuk mengenang jasa-budinya selama ia masih hidup. Tapi seorang anak yang menjadi korban keganasan dari oknum yang tidak beradab, adakah sepintas jasa-budi anak itu? Mungkin ada, tapi hal demikian hanya sebagian kecil dari sejumlah korban dari anak-anak kita. Lebih banyak jasa-jasa mereka tersimpan pada harapan, yang sejatinya akan menjadi pemegang estafet negara ini dikemudian hari. Akan tetapi karena maut kadung menjemputnya, harapan itu akhirnya hanya menjadi selongsong mimpi, dan terhenti di persimpangan.

Ya…! Harapan berakhir dipersimpangan sebagaimana tekad untuk mewujudkan hak-hak anak juga berakhir dipersimpangan jalan. Manusia sebagai makhluk yang sempurna, seringkali tidak menyalahkan dirinya. Kalau ada yang sampai hati menghancurkan cita dan perangai baik seorang anak di masa depan, menjadi latah untuk kita menyebutnya sebagai oknum.

Pemerintah dalam hal ini sebagai perwakilan negara kunjung tak mau pula disalahkan. Dengan terkuaknya vaksin palsu, satu pun pemangku kepentingan tak mau disalahkan. Dokternya menyalahkan BPOM. BPOM lalu menyalahkan pula Kemenkes. Berujung Kemenkes hanya bisa mengeluarkan kebijakan untuk melakukan vaksin ulang buat anak-anak yang tak berdaya itu, hanya menunggu jasa baik “orang dewasa” menunaikan hak-haknya.

Bakhan lebih dari itu, pun pemerintah tidak mau menjadi sasaran kemarahan publik. Pelbagai pembelaan kemudian diungkapkannya. Bukankah pemerintah sudah menunjukan keseriusannya, dengan sudahnya meratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak anak? Bukankah juga sudah bertebaran nomenklatur Undang-Undang nasional yang mewajibkan pemenuhan hak anak secara layak? Terakhir, pemerintah telah menetapkan Perppu penjinak predator seksual anak dengan hukuman tindakan berupa kebiri kimiawi.

Dititik ini, ada baiknya kita berhenti saling mengutuk dan menyalahkan. Seyogianya kita kembali menengok diri secara pribadi. Sudahkah kita mendahulukan untuk mementaskan norma kebaikan dari pada norma kejahatan? Seberapa besarkah rasa iba dan kasaih sayang yang kita miliki, dibandingkan rasa permusuhan yang selalu dipupuk, saling menghujat, menebar benci dan dendam, tanpa membuka ruang saling bertemu dan memaafkan sesama?

Banyak anak-anak yang menjadi korban keganasan kerabat atau bukan kerabatnya, karena sang pelaku dipastikan gagal memintal empati dan potensi manusiawinya. Banyak anak-anak yang tiba-tiba menjadi kriminal, karena gagalnya keluarga menjalankan fungsi afeksi-nya.

Sudah berapa banyak anak-anak yang terlempar dari bilik-bilik keluarganya, menjadi anak jalanan, putus sekolah, menjadi pengemis, pengamen, gelandangan, anak punk, sedikit-sedikit salah pergaulan akhirnya terkanalisasi dalam kelompok geng motor yang menebar ketakutan dengan aksi begal, copet, dan menjarah, aksi jahatnya tak memilih waktu, entah siang, apalagi di malam hari.

Yang salah pastilah salah, menyalahkan anak-anak, menyalahkan keluarga, menyalahkan pemerintah, tak ada lagi gunanya. Ini ibarat siklus kehidupan yang tak bertepi, tepatnya ia berantai.

Setiap kejahatan yang membawa keadaan pada “anak-anak” sebagai korban, ataukah sebagai pelakunya, tersimpul dalam kalimat argumentatif; semua karena hak-hak anak itu masih berada di persimpangan. Masihkah, kita mau merayakan hari anak nasional?*