Kriminalisasi Cyber Bullying

Medium internet telah menggeser pola komunikasi manusia, sehingga tidak perlu lagi berhadapan muka dengan lawan bicaranya. Jemari tangan mengganti peran dan lakon  bibir, bisa  mengatakan hal-hal buruk terhadap siapa saja, karena bersembunyi di belakang layar komputer, tanpa melihat reaksi yang akan ditimbulkan oleh lawan bicaranya.

Akses dunia maya benar-benar telah menyulap bumi menjadi desa kecil yang tidak pernah tidur, dan semua jenis kegiatan dapat difasilitasi oleh tekhnologi tersebut. Apalagi dengan munculnya berbagai fitur media sosial seperti: facebook, twitter, bbm, line, whatsaap, dll, maka hujatan, caci maki, hingga aksi bully sesama, hampir tiap hari kita bisa saksikan di sana.

Tak pandang, siapa yang punya kekuatan dan kekuasaan, siapa tokoh atau bukan. Instrumen media sosial tak mampu lagi membendung “defenisi lamanya” kalau bullying, harus dilakukan oleh yang memiliki kekuatan, dan korban harus dipihak yang lemah.

Dalam kamus Oxford, bullying adalah “a person who uses strength or influence to harm or intimidate those who are weaker”, seseorang yang menggunakan kekuatan atau pengaruh yang dimilikinya untuk menyakiti atau mengintimidasi pihak lain yang lebih lemah. Masihkah relevan defenisi ini? Sepertinya tidak lagi.

Siapa yang tidak tahu dengan posisi seorang Ketua DPR, aksi bully para pengguna media sosial hingga melahirkan meme “papa minta saham.” Siapa pula yang tidak kenal dengan tokoh sekaliber Buya Maarif, mantan ketua organisasi Islam terbesar di negeri ini, karena gara-gara sikapnya yang dituding membela Ahok, banyak meme bertebaran, kalau Buya, konon badannya sudah bau tanah.

Lagi dan lagi, sehebat dan sekuat apapun kuasa yang anda miliki, kalau sudah segerombolan akun bersuitan di media sosial, di titik itu cyberbullying telah membawa anda dalam pusaran sebagai korban bully sosial.

Sumber Gambar: worldpulse.com

Kriminalisasi

Kini tibalah sapu jagat, kabar gembira bagi mereka yang sering dijadikan korban bully di media sosial, ia bisa bernafas legah, sebab revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sedikit tidaknya akan terlindungi dari pengguna media sosial yang hobinya mem-bully, tanpa sekat ruang dan waktu.

Hasil revisi UU ITE dengan tegas, telah “mengkriminalisasi” cyber bullying. Tak main-main ancaman pidananya, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp-750.0O0.0O0,O0 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi pelakunya.

Namun, lebih dari pada itu, kriminalisasi cyber bullying, bukan perkara gampang untuk menjerat saja calon-calon pelakunya. Ketentuan ini masih menampakan kelemahan dari berbagai sisi.

Pertama, media sosial yang sering dijadikan instrumen kejahatan, ada kemungkinan pelakunya bukan hanya satu orang. Dan ketika banyak pelakunya, apakah setiap pelaku tersebut akan diproses secara hukum? Kalau mau memproses mereka, bisa-bisa penjara akan menjadi penuh dari para pelaku cyber bullying.

Kedua, cyber bullying dikualifikasi sebagai delik umum, sehingga makin menambah pekerjaan polisi cyber. Tidak mengusut semua kasus cyber bullying, tentu akan berdampak pada penilaian kinerja kepolisian yang tidak optimal.

Ketiga, rumusan ketentuannya terkesan rancu. Dalam penjelasan Pasal 45 B Undang-Undang a quo, ditegaskan: ketentuan dalam Pasal ini termasuk perundungan di’dunia siber juga di dalamnya {cyber bullying) mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materil.

Kerancuan ketentuan tersebut, sebab yang dimaksudkan cyber bullying, hanyalah anacaman kekerasan, padahal dalam beberapa kejadian, seperti kasus yang menimpa Setnov dan Buya Maarif, lebih banyak bertendensi penghinaan dari beberapa nitizen, bukan bertendensi ancaman kekerasan. Belum lagi kerancuan dalam unsur tindak pidananya,  harus “mengakibatkan kekerasan fisik.” Benar-benar rancu, sebab bagaimana mungkin terjadi kekerasan fisik, kalau pelakunya tidak ketemu dalam dunia real, sehingga akan terjadi kontak fisik berwujud kekerasan. Mustahil adanya.

Solusi Hukum

Di atas segala kekurangan ketentuan cyber bullying, harus mempertegas secara ketat siapa saja yang dapat dijerat. Tidaklah mungkin ketentuan ini, akan menjerat pelaku yang jumlahnya banyak, apalagi serangan yang ditujukan terhadap orang-orang tenar (populer).

Selain itu, lebih baik ketentuan cyber bullying dikonstruksi saja sebagai delik aduan. Sehingga nanti dapat diproses secara hukum jika korban merasa keberatan dari pelaku yang terus mem-bully-nya di dunia maya.

Perbuatan materil, dalam unsur ancaman kekerasan dan/atau penghinaan, hingga terpenuhinya cyber bullying sebagai tindak pidana, jika hal itu dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang. Ini juga menjadi penting untuk memperjelas makna sesungguhnya cyber bullying.

Terakhir, bagaimanapun penerapan tindak pidana ini harus ditempatkan sebagai ultimum remidium. Artinya, antara pihak korban dan pihak pelaku harus menggunakan ruang keberatan yang telah di sediakan oleh sistem elektronik. Seperti facebook, yang menyediakan kolom komentar, setidak-tidaknya korban bisa memberi peringatan kepada sang pelaku. Dan jika pelaku tidak mengindahkan peringatan tersebut, barulah si korban memiliki “legal standing” mengadu ke pihak yang berwajib.*